fbpx
Mengenal Istilah SSE Pajak dan Cara Membuatnya

Mengenal Istilah SSE Pajak dan Cara Membuatnya

Keberadaan pajak yang dibayarkan oleh para wajib pajak amat bermanfaat bagi pembangunan dalam sebuah negara. Sebagai seorang warga negara yang baik, kita harus ikut serta berpartisipasi dalam pembayaran pajak dengan cara memberikannya secara tepat waktu. 

Kini tak ada lagi alasan untuk tidak membayar pajak karena kita bisa lebih mudah memenuhi kewajiban sebagai seorang wajib pajak dengan memanfaatkan fasilitas elektronik yang sebelumnya telah disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak Republik Indonesia. Salah satunya adalah dengan menggunakan SSE Pajak atau Surat Setoran Elektronik Pajak.

Apa itu SSE Pajak? Bagaimana cara membuat atau menggunakannya sebagai media pembayaran sebuah pajak? Apa saja keuntungan yang ditawarkan?

Pada artikel berikut ini, PayrollBozz akan mengajak Anda untuk mengetahui lebih lanjut mengenai definisi, keuntungan serta cara membuat SSE pajak yang mudah dipahami. Simak lengkap artikelnya berikut ini, ya.

Pengertian Surat Setoran Elektronik (SSE) Pajak

Definisi SSE Pajak

Mulai dari 1 Januari 2016, pemerintah telah mengalihkan pembayaran pajak dengan cara manual menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) ke Surat Setoran Elektronik (SSE) pajak. Namun apakah sebenarnya yang dimaksud dengan SSE Pajak dan bagaimana pula cara mendaftarnya?

Baca juga : Mengenal Outsourcing Karyawan dan Perbedaannya dengan Karyawan Kontrak

Surat Setoran Pajak elektronik (SSE) sebagaimana telah diatur dalam PER – 05/PJ/2017 adalah sebuah bukti pembayaran pajak secara elektronik yang telah dilakukan dengan cara menggunakan formulir atau biasanya telah dilakukan dengan cara lain ke dalam kas negara melalui tempat-tempat pembayaran pajak yang ditunjuk oleh Kementerian Keuangan.

Surat Setoran Elektronik merupakan suatu pengembangan atau wujud elektronifikasi dari Surat Setoran Pajak (SSP). Sebagai wujud elektronifikasi dari Surat Setoran Pajak (SSP), SSE sendiri memiliki fungsi serta substansi isi yang sama dengan apa yang ada di dalam SSP yang kemudian dibayarkan dengan menggunakan sistem e-billing.

Munculnya system e-Billing dalam SSE yang dikembangkan oleh Ditjen Pajak patut diapresiasi karena dengan adanya e-Billing ini mampu memberi banyak manfaat seperti memungkinkan wajib pajak untuk membayar pajak dari mana saja serta kapan saja dan bisa melalui media apa saja seperti internet banking, mesin ATM, teller Bank, kantor pos atau bahkan aplikasi pembayaran pajak secara online

Keuntungan yang bisa didapat dari SSE Pajak

Keuntungan SSE Pajak

1. SSE memudahkan karena bisa melakukan pembayaran dari mana saja

Dengan adanya SSE pajak, pembayaran pajak bisa dilakukan tanpa bertatap muka. Selain itu tidak ada lagi proses mengantri di loker teller untuk melakukan pembayaran. Pembayaran dan formulir pembayaran pajak dapat diakses melalui smartphone masing masing.

2. Prosesnya menghemat waktu karena lebih cepat

Transaksi pembayaran pajak juga bisa dilakukan dengan waktu yang lebih singkat dari manapun kita berada.

3. Sistem yang akan lebih akurat mengurangi kesalahan

Sistem pembayaran baru pajak ini juga sangat membantu dalam menghindari kesalahan-kesalahan yang biasanya sering terjadi ketika memasukkan kode dari akun pajak atau kode jenis setoran pajak itu sendiri. Mengapa? Sistem online yang ada akan membimbing kita dalam proses pengisian SSE dengan lebih akurat sesuai transaksi perpajakan kita

Cara Membuat SSE Pajak

Cara Membuat SSE Pajak

Formulir SSE sendiri diterbitkan secara self-service dalam pengajuan pembayaran pajak melalui:

1. Aplikasi billing dari DJP (Ditjen Pajak).

2. Layanan, aplikasi, produk, atau sistem penerbitan dari kode billing oleh bank/pos dan pihak lain yang telah ditunjuk oleh Ditjen Pajak, meliputi didalamnya adalah perusahaan ASP.

3. Perusahaan Telekomunikasi.

Formulir SSE yang diterbitkan berisikan beberapa informasi seperti Nama wajib pajak, NPWP, alamat dan isian NOP, Jenis Pajak yang akan dibayarkan, Jenis Setoran, Masa dan Tahun Pajak, Nomor Ketetapan Pajak, serta Jumlah Setor yang harus diinput sendiri oleh para wajib pajak yang akan membayarkan pajak secara online tersebut.

Baca juga : Mengenal Istilah UU Cipta Kerja yang Marak Diprotes Berbagai Kalangan

Setelah para wajib pajak telah yakin dengan kebenaran informasi pembayaran pajak yang telah mereka input, maka kemudian sistem akan menerbitkan kode billing pembayaran pajak yang telah disertai dengan informasi tentang masa aktif kode billing.

Kode Billing sendiri adalah kode identifikasi yang biasanya diterbitkan melalui Sistem Billing atas suatu jenis pembayaran pajak atau setoran pajak yang akan dilakukan oleh para wajib pajak. Masa aktif dari kode billing yang tertera di dalam Formulir SSE perlu lebih diperhatikan karena jika sudah masuk jatuh tempo waktu pembayaran pajak, maka kode billing yang sebelumnya sudah terbit tidak dapat dipergunakan lagi.

Input data yang dilakukan juga sebaiknya dilakukan dengan lebih teliti karena setoran yang telah masuk di pos penerimaan tidak dapat diubah secara otomatis oleh para wajib pajak, tapi harus melalui serangkaian proses pemindahbukuan yang cukup rumit serta pengajuannya hanya bisa dilakukan secara manual.

Meski versi terbaru dari sistem billing pajak DJP (SSE3/SSE versi 3) telah bisa diakses namun sistem billing lama (untuk SSE versi 1 dan 2) selanjutnya akan dialihkan ke djponline.pajak.go.id namun masih bisa diakses seperti biasa.

Namun, sistem billing pajak yang baru ini memiliki tampilan baru dengan berbagai fitur yang lebih lengkap, fitur-fitur tersebut antara lain seperti fitur tambahan pembuatan billing atas NPWP pihak lain dan juga pembuatan billing untuk untuk Pembayaran Pajak tanpa-NPWP.

Pada sistem ini, maka penerbitan kode billing yang dilakukan melalui e-billing (self service) yang kemudian langsung diterima oleh para wajib pajak merupakan kunci utama kemudahan dalam proses pembayaran pajak yang lebih efisiensi terhadap waktu. Selanjutnya, kode billing yang telah dimiliki oleh para wajib pajak tersebut dapat dengan mudah dimasukkan atau diinput untuk diselesaikan pembayarannya.

Baca juga : Surat Setoran Pajak (SSP): Definisi, Fungsi dan Jenis-jenisnya

Penutup

Nah, itulah tadi artikel singkat mengenai definisi surat setoran elektronik atau SSE pajak. Dalam prakteknya, SSE pajak menawarkan begitu banyak kemudahan dalam hal setoran atau pembayaran bagi para pelaku Wajib Pajak. Dengan demikian, diharapkan orang-orang tidak bermalas-malasan lagi dalam menyetorkan tarif pajak yang wajib mereka bayar.

Bagaimana pun, uang yang dibayarkan oleh para pihak Wajib Pajak akan digunakan untuk mendukung pembangunan bangsa melalui perwujudan infrastruktur yang lebih baik, akses jalan yang lebih lancar, biaya belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan dan masih banyak lagi lainnya.

So, pada akhirnya apa yang kita bayar sebagai hal yang disebut pajak akan kembali pada diri kita sendiri untuk dinikmati. Jadi masih mau telat atau bahkan bolos membayar pajak? Pikirkan dua kali ya kalau tidak mau terkena sanksi.

Surat Setoran Pajak (SSP): Definisi, Fungsi dan Jenis-jenisnya

Surat Setoran Pajak (SSP): Definisi, Fungsi dan Jenis-jenisnya

Sudahkah Anda tahu apa itu Surat Setoran Pajak? Apa saja fungsi dan jenis-jenisnya yang perlu Anda ketahui? Jika belum, maka Anda tak perlu khawatir karena pada artikel berikut ini, PayrollBozz akan memberikan Anda informasi lengkap seputar Surat Setoran Pajak.

Apa itu Surat Setoran Pajak?

Apa itu surat setoran pajak?

Surat Setoran Pajak atau yang lebih sering disebut dengan istilah SSP, sebenarnya merupakan bentuk bukti pembayaran atau setoran pajak yang dilakukan dengan mengisi formulir atau dengan cara lain yang sesuai arahan dari Menteri Keuangan. Sedangkan pajak sendiri merupakan sebuah pungutan wajib yang diambil oleh negara dari rakyatnya. Nantinya uang pungutan dari pajak tersebut akan digunakan untuk memenuhi kepentingan umum dan negara dalam berbagai aspek.

Pada dasarnya, setiap warga negara memiliki kewajiban untuk membayar pajak. Sebab dari pembayaran pajak inilah, pemerintah bisa melancarkan pembangunan infrastruktur untuk mensejahterakan penduduk. Dengan kata lain, pajak yang Anda bayarkan akan Anda nikmati sendiri hasilnya di kemudian hari.

Nah, jika Anda akan membayar pajak, maka perlu membuat formulir SSP terlebih dahulu dengan format atau template yang bisa Anda dapatkan dari internet. Atau dengan membeli bentuk yang sudah jadi dari toko kelontong, alat tulis ataupun toko online yang lebih mudah diakses. Nantinya, Anda hanya perlu mengisi formulir tersebut sesuai dengan arahan yang diminta. Kemudian membawanya saat akan membayar pajak ke bank, kantor pos ataupun tempat instansi lain yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.

Namun hal tersebut tergantung dari jenis SSP yang akan Anda gunakan untuk pembayaran pajak. Ada beberapa jenis SSP yang disediakan langsung oleh instansi yang berwenang. Sehingga Anda hanya perlu mengisinya saja sesuai dengan format yang telah ditentukan.

Sama halnya dalam mengisi formulir pada umumnya, seluruh data yang diminta harus diisi dengan sejujur-jujurnya dan jangan sampai ada kesalahan pengisian. Beberapa data yang diminta meliputi nomor NPWP, nama lengkap, alamat tempat tinggal, kode akun pajak dan setoran, masa dan tahun pajak, nomor keterangan hingga jumlah nominal yang Anda bayarkan.

Baca juga: Panduan Lengkap e-Billing Pajak untuk Anda

Fungsi SSP

Fungsi SSP

Seperti yang telah disinggung sebelumnya, meskipun hanya berbentuk formulir biasa. Namun SSP memiliki peran penting yang lebih dari sekadar formulir. Yakni, Surat Setoran Pajak ini dapat digunakan sebagai bukti pembayaran oleh para pihak Wajib Pajak. Dengan memiliki SSP ini, Anda berarti memiliki bukti bahwa sudah melakukan pembayaran pajak sesuai nominal dan waktu yang ditentukan.

Jika Anda sudah mengisi data SSP sesuai dengan yang diminta. Maka selanjutnya, Anda hanya perlu membawa surat tersebut ke pihak yang berwenang untuk kemudian disahkan.

Jenis-jenis SSP yang Perlu Diketahui

Jenis Surat Setoran Pajak

Dalam prakteknya, Surat Setoran Pajak ini memiliki beberapa jenis yang perlu Anda ketahui masing-masing definisinya. Berikut adalah jenis-jenis SSP tersebut:

1. Surat Setoran Pajak (SSP) Standar

Jenis SSP yang pertama adalah Surat Setoran Pajak Standar. Pada jenis yang satu ini, para pihak Wajib Pajak harus melakukan pembayaran ke Kantor Penerimaan Pembayaran. Nantinya, surat ini akan digunakan sebagai sebuah bukti dalam pembayaran dengan bentuk, ukuran maupun isi sesuai dengan yang telah ditetapkan.

Pada umumnya, SSP Standar dibuat 5 rangkap dengan masing-masing digunakan untuk keperluan berikut:

a) Lembar ke-1 untuk disimpan sebagai arsip oleh pihak Wajib Pajak

b) Lembar ke-2 diperuntukan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN)

c) Lembar ke-3 akan digunakan oleh pihak Wajib Pajak sebagai bentuk laporan ke KPP

d) Lembar ke-4 digunakan sebagai bahan arsip Kantor Penerima Pembayaran

e) Terakhir, lembar ke-5 untuk arsip Wajib Pungut atau pihak lain sesuai dengan ketentuan perundangan perpajakan yang telah berlaku

2. Surat Setoran Pajak (SSP) Khusus

Berikutnya, ada jenis SSP Khusus yang kurang lebih memiliki fungsi sama dalam hal administrasi perpajakan. Bedanya, SSP Khusus akan dicetak oleh Kantor Penerima Pembayaran menggunakan mesin atau alat yang sudah tersedia di sana dengan isi sesuai yang telah ditetapkan. Biasanya, formulir ini dicetak ketika terjadi transaksi pembayaran atau saat pihak Wajib Pajak melakukan setoran sebanyak 2 lembar.

Nantinya, kedua lembar tersebut akan diperuntukkan sebagai bahan arsip untuk pihak Wajib Pajak sekaligus sebagai bahan laporan ke KPP. Atau bisa juga dicetak 1 lembar dengan tujuan diteruskan pada KPPN untuk dijadikan sebagai lampiran Daftar Nominatif Penerimaan (DNP).

3. Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak dalam Rangka Impor

Yang ketiga ada Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak dalam Rangka Impor (SSPCP). Surat yang sati ini merupakan jenis SSP yang biasanya digunakan oleh importir atau Wajib Bayar pada saat melakukan transaksi impor. Dalam prakteknya, SSPCP dibuat dengan 6 rangkap yang nantinya diperuntukan sebagai berikut:

a) Lembar ke-1a akan digunakan untuk KPPBC (Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai) melalui pihak Wajib Pajak

b) Lembar ke-1b untuk disimpan atau sebagai bahan arsip oleh pihak Wajib Pajak

c) Lembar ke-2a akan digunakan oleh KPBC melalui KPPN 

d) Lembar ke-2b dan ke-2c diperuntukan oleh KPP melalui KPPN yang berwenang

e) Lembar ke-3a dan ke-3b untuk pihak KPP yang diberikan oleh pihak Wajib Pajak maupun dari KPBC

f) Terakhir atau lembar ke-4 akan digunakan untuk Bank Persepsi atau Pos Indonesia tempat Wajib Pajak melakukan pembayaran

4. Surat Setoran Cukai atas Barang Kena Cukai dan PPN Hasil Tembakau Buatan dalam Negeri (SSCP)

Terakhir ada SSCP yang biasanya digunakan oleh para pengusaha untuk mengurusi cukai atau barang yang terkena cukai. Tak hanya itu, PPN hasil tembakau buatan dalam negeri pun juga wajib menggunakan jenis SSP yang satu ini. Sama seperti SSPCP, Surat Setoran Pajak yang satu ini juga dibuat dalam 6 rangkap dengan fungsi sebagai berikut:

a) Lembar ke-1a akan diberikan pada KPBC melalui Penyetor atau pihak Wajib Pajak

b) Lembar ke-1b disimpan sendiri oleh Penyetor atau pihak Wajib Pajak sebagai bahan arsip

c) Lembar ke-2a digunakan untuk KPBC melalui KPPN

d) Lembar ke-2b selanjutnya diperuntukan bagi KPP yang diberikan melalui KPPN

e) Lembar ke-3 nantinya akan diberikan untuk KPP melalui pihak Wajib Pajak

f) dan terakhir, lembar ke-4 adalah untuk Bank Persepsi atau PT Pos Indonesia tempat pihak Wajib Pajak melakukan pembayaran

Baca juga: Alasan Kenapa Harus Menggunakan Konsultan Pajak dan Tips Memilihnya

Penutup

Perhitungan Pajak

Menghitung jumlah kewajiban pajak yang harus Anda bayar merupakan salah satu hal terpenting. Terlebih jika Anda adalah seorang pelaku usaha yang menjalankan beberapa bisnis secara bersamaan. Tentu perhitungan pajak akan jauh lebih rumit jika dilakukan dengan cara yang manual.
Oleh sebab itu, penting bagi Anda untuk memiliki program yang tepat dalam membantu perhitungan pajak dengan lebih akurat dan efisien. Salah satunya adalah dengan menggunakan software PayrollBozz. Lewat aplikasi yang satu ini, Anda bisa lebih mudah dalam menghitung pajak yang harus dibayar tanpa harus repot-repot melakukan perhitungan secara manual.

Tak hanya dapat digunakan untuk membantu dalam perhitungan pajak. PayrollBozz juga dapat membantu Anda dalam mengelola aspek lain di perusahaan. Seperti memproses payroll atau gaji, melihat rincian absensi karyawan, pengajuan dan pembayaran reimbursement, kalkulasi BPJS serta membuat pola jadwal untuk karyawan. Lengkap sekali, kan?

So, tunggu apa lagi? Yuk, buruan gunakan PayrollBozz dan permudah cara Anda dalam mengelola usaha dengan lebih cepat dan akurat.

Let’s Talk About Tax: Cara Menghitung Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Let’s Talk About Tax: Cara Menghitung Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Berbicara tentang pajak bisa membuat kepala ini pusing tujuh keliling. Bagaimana tidak, kok rasanya urusan yang satu ini memusingkan sekali ya? Belum lagi kalau harus menghitung pajak yang disetorkan.

Hmmm…

Sebenarnya urusan pajak tak harus bikin Anda jadi stres lho. Karena dengan sedikit pemahaman saja, pajak sebenarnya tak terlalu sulit. Mau tahu buktinya? Yuk kita simak penjelasan tuntas tentang pajak dan bagaimana cara menghitung Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) berikut ini.

Apa itu Pajak?

blank

Pajak adalah iuran wajib yang di setorkan oleh warga negara kepada pemerintah. Tujuannya untuk membiayai anggaran negara yang diperlukan dalam pembangunan Negara.

Jadi, pajak sangat membantu Negara dalam membangun fasilitas serta infrastruktur yang diperlukan masyarakat. Selain itu, kebutuhan anggaran kesehatan, pendidikan, dan lainnya juga sangat terbantu oleh iuran pajak tersebut.

Siapa yang dimaksud dengan wajib pajak?

Anda pasti sering mendengar kata wajib pajak. Sebenarnya siapa sih yang dimaksud dengan wajib pajak tersebut?

Anda, Kami, dan semua warga negara yang masuk ke dalam ketentuan aturan adalah wajib pajak.

Baca juga : Mengapa Pakai Konsultan Pajak dan Cara Memilih Jasa Konsultan Pajak yang Baik

Singkatnya, wajib pajak adalah adalah orang pribadi atau badan yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan diharuskan untuk melakukan kewajiban perpajakan.

Yang dimaksud dengan wajib pajak Orang Pribadi adalah setiap orang pribadi yang masuk ke dalam ketentuan perpajakan, memiliki penghasilan di atas PTPK (Penghasilan Tidak Kena Pajak).

Sedangkan yang dimaksud dengan wajib pajak berbentuk badan hukum adalah sekumpulan orang yang merupakan kesatuan usaha ataupun tidak, misalnya PT, CV, BUMN, firma, koperasi, yayasan, organisasi sospol, dan yang lainnya.

Apa itu Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)?

blank

Nah, sekarang kita mulai masuk ke bagian yang terpenting dari pembahasan kali ini, yaitu PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak).

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) adalah unsur yang sangat penting saat Anda menghitung Pajak Penghasilan (PPh), karena PTKP digunakan sebagai faktor yang mengurangi penghasilan yang didapatkan oleh wajib pajak.

Jadi, setelah Anda mendapatkan PTKP, penghasilan Anda akan dikurangi sejumlah tersebut, maka didapatkanlah nominal PKP (Penghasilan Kena Pajak) yang akan menjadi dasar penghitungan Pajak Penghasilan Anda sebagai wajib pajak.

Sesuai dengan pasal 7 UU Pajak Penghasilan No 36 Tahun 2008, Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) merupakan jumlah pendapatan wajib pajak pribadi yang dibebaskan dari PPh Pasal 21. Dalam perhitungan PPh 21, PTKP berfungsi sebagai pengurang penghasilan neto Wajib Pajak (WP).

Setelah itu, barulah Anda dapat mengalikan PKP Anda dengan tarif pajak yang berlaku dan Anda bisa mendapatkan jumlah Pph yang harus Anda setor kepada negara.

Mengapa Ada PTKP?

Pendapatan masyarakat di Indonesia tentu tidak seragam. Ada yang tinggi, ada pula yang rendah. Negara sudah mengatur bahwa ada jumlah minimal penghasilan untuk masuk ke dalam kategori wajib menyetorkan pajak penghasilan.

Jadi, bila penghasilan Anda di bawah PTKP, maka Anda tidak wajib membayar Pajak Penghasilan. Sebaliknya, jika penghasilan Anda di atas PTKP, maka Anda wajib menyetor Pajak Penghasilan.

Jadi, semakin rendah pendapatan Anda, maka semakin kecil pula Pph yang harus disetorkan. Dan, semakin besar pendapatan Anda, berarti semakin besar pula Pph yang harus dibayarkan pada pemerintah. Hal ini karena Indonesia menganut sistem progresif dalam penghitungan pajak.

Baca juga : Panduan Lengkap E-Billing Pajak Agar Anda Tak Bingung Lagi Menggunakannya

Selain itu, PTKP juga berfungsi untuk melindungi masyarakat yang berpenghasilan rendah di bawah PTKP agar tak tak terbebani lagi dengan harus membayar Pajak Penghasilan.

Tarif PTKP yang Berlaku

Satu hal yang perlu diketahui saat Anda akan menghitung Pajak Penghasilan adalah tarif PTKP bisa berubah, dan disesuaikan oleh Dirjen Pajak. Sehingga, sebelum melakukan perhitungan, cek terlebih dulu tarif yang berlaku sekarang.

Selain aturan yang tercantum dalam pasal 7 UU No 36 Tahun 2008, ada pula Peraturan Menteri Keuangan (PMK) RI No. 101/PMK.010/2016 tentang Penyesuaian PTKP. Dalam aturan baru ini, jumlah PTKP untuk wajib pajak orang pribadi adalah Rp 54.000.000,00 setahun atau Rp 4.500.000,00 per bulan.

Berdasarkan aturan tersebut, maka bila Anda berpenghasilan kurang dari Rp4.500.000,- sebulan, maka Anda dibebaskan dari pungutan PPh 21, dan kalau penghasilan Anda di atas atau sama dengan Rp4.500.000,- maka Anda wajib membayar Pph.

Daftar Nominal PTKP

blank
  • Wajib Pajak Tidak Kawin Tanpa Tanggungan = Rp 54.000.000
  • Wajib Pajak Tidak Kawin dengan 1 (Satu) Tanggungan = Rp 58.500.000
  • Wajib Pajak Tidak Kawin dengan 2 (Dua) Tanggungan = Rp 63.000.000
  • Wajib Pajak Tidak Kawin dengan 3 (Tiga) Tanggungan = Rp 67.500.000
  • Wajib Pajak Kawin Tanpa Tanggungan = Rp 58.500.000
  • Wajib Pajak Kawin dengan 1 (Satu) Tanggungan = Rp 63.000.000
  • Wajib Pajak Kawin dengan 2 (Dua) Tanggungan = Rp 67.500.000
  • Wajib Pajak Kawin dengan 3 (Tiga) Tanggungan = Rp 72.000.000
  • Wajib Pajak Kawin dan Penghasilan Istri Digabung dengan Penghasilan Suami = Rp 112.500.000
  • Wajib Pajak Kawin dan Penghasilan Istri Digabung dengan Penghasilan Suami dengan 1 (Satu) Tanggungan = Rp 117.000.000
  • Wajib Pajak Kawin dan Penghasilan Istri Digabung dengan Penghasilan Suami dengan 2 (Dua) Tanggungan = Rp 121.500.000
  • Wajib Pajak Kawin dan Penghasilan Istri Digabung dengan Penghasilan Suami dengan 3 (Tiga) Tanggungan = Rp 126.000.000

Cara menghitung penghasilan tidak kena pajak (PTKP)

blank

Sekarang kita akan melihat contoh cara menghitung PTKP ya.

Contoh 1: Perhitungan untuk PTKP Wajib Pajak Tidak Kawin

Diandra bekerja di PT. Cemerlang Abadi dengan pendapatan Rp7.500.000,- per bulan. Diandra belum menikah sehingga status wajib pajaknya adalah Tidak Kawin dengan Tanpa Tanggungan.

Kita lihat ketentuan daftar nominal PTKP di atas. Maka tarif PTKP Diandra masuk di angka Rp 54.000.000,-

Begini perhitungan PTKP dan Pph 21 Diandra:

Penghasilan per bulan = Rp 7.500.000,-
Penghasilan per tahun = Rp 7.500.000,- x 12 = Rp 90.000.000,-

Tarif PTKP yang berlaku = Rp 54.000.000
Penghasilan Kena Pajak Setahun = Rp 90.000.000 – Rp 54.000.000 = Rp 36.000000,-

PPh Terutang 5% x Rp 36.000.000,- = Rp 1.800.000,-
Pph per bulan = Rp 1.800.000,- : 12 = Rp Rp 150.000,-

Sesuai dengan perhitungan di atas, Tarif PTKP Diandra masuk di angka Rp 54 juta, sehingga Diandra harus membayar Pph 21 sebesar Rp 150.000,- setiap bulannya atau Rp 1.800.000,- per tahun.

Baca juga : Pentingnya Surat Perjanjian Hutang dan Bagaimana Cara Membuatnya

Contoh 2: Perhitungan untuk Wajib Pajak Kawin dan Penghasilan Istri Digabung dengan Penghasilan Suami dengan 2 (Dua) Tanggungan

Nah, sekarang kita lihat contoh kasus 2. Harry adalah seorang karyawan yang bekerja di PT. Angin Mamiri, dengan penghasilan Rp 10.000.000,- per bulan. Ia sudah menikah dan istrinya pun bekerja di perusahaan yang sama dengan gaji per bulan Rp 7.500.000,-. Mereka berdua memiliki 2 orang anak.

Sesuai dengan daftar nominal PTKP, Harry masuk ke kategori wajib pajak kawin dan penghasilan istri digabung dengan penghasilan suami dengan 2 tanggungan, sehingga perhitungannya adalah sebagai berikut:

Kita lihat ketentuan daftar nominal PTKP di atas. Maka tarif PTKP Harry masuk di angka Rp121.500.000

Begini perhitungan PTKP dan Pph 21 Harry:

Penghasilan Gabungan per bulan = Rp 17.500.000,-
Penghasilan Gabungan per tahun = Rp 17.500.000,- x 12 = Rp 210.000.000,-

Tarif PTKP yang berlaku = Rp 121.500.000

Penghasilan Kena Pajak Setahun = Rp 210.000.000 – Rp 121.500.000 = Rp 88.500.000,-

PPh Pasal 21 Terutang 5% x Rp 88.500.000,- = Rp 4.425.000,-
Pph per bulan = Rp 4.425.000,- : 12 = Rp Rp 368.750,-

Sesuai dengan perhitungan di atas, Tarif PTKP Harry masuk di angka Rp 121,5 juta, sehingga Harry harus membayar Pph 21 sebesar Rp 368.750,- setiap bulannya atau Rp 4.425.000,- per tahun.

Bagaimana, mudah bukan melakukan perhitungan PTKP di atas? Terbukti bukan, urusan pajak tak harus menjadi sesuatu yang membingungkan lagi. Semoga informasi di atas bermanfaat ya!

Panduan Lengkap E-Billing Pajak Agar Anda Tak Bingung Lagi Menggunakannya

Panduan Lengkap E-Billing Pajak Agar Anda Tak Bingung Lagi Menggunakannya

Kalau Anda jarang mengurus pajak sendiri atau selama ini telah terbiasa mengurus pajak secara manual, mungkin agak sedikit kebingungan saat harus menggunakan e-billing. Bahkan tak jarang ada yang urusan pajaknya terhambat gara-gara tak mahir menggunakan e-billing.

Nah, supaya hal tersebut tak terjadi pada Anda, mari sama-sama pelajari penggunaan e-billing, agar ke depannya Anda dapat dengan mudah menggunakan e-billing untuk urusan pajak.

Apa itu e-billing?

blank

Pertama, pasti Anda harus tahu dulu apa sebenarnya yang dinamakan dengan e-billing. Jadi, e-Billing pajak adalah metode pembayaran pajak secara elektronik menggunakan kode billing.

Ini memang merupakan cara baru yang diterapkan oleh Dirjen Pajak pada tahun 2016, jadi baru 4 tahun. Sehingga tak heran masih banyak masyarakat yang belum paham tentang tata cara penggunaannya.

Dengan metode ini, seluruh cara pembayaran pajak, baik melalui ATM atau bank, wajib menggunakan e-Billing. Ini adalah sistem yang menerbitkan kode tertentu, yang berguna untuk pembayaran pajak secara elektronik.

Pengguna yang akan mengisi Surat Setoran Pajak (SSP) elektronik akan dengan mudah dibimbing oleh sistem e-billing agar dapat mengisi SSP dengan benar sesuai transaksinya.

Setelah SSP diisi menggunakan e-billing, maka akan diperoleh kode yang dinamakan kode billing. Ini nantinya akan digunakan sebagai kode saat membayar pajak.

Baca juga : Mengapa Pakai Konsultan Pajak dan Cara Memilih Jasa Konsultan Pajak yang Baik

Sehingga, bisa disimpulkan e-billing adalah tools untuk membantu Anda sebagai wajib pajak dalam membuat SSP elektronik dan membayar pajak agar lebih mudah.

Jadi, secara sederhananya, fungsi e-billing adalah untuk membantu wajib pajak membuat surat setoran elektronik dan mendapatkan kode billing untuk membayar pajak.

Mengapa menggunakan e-billing lebih mudah dibandingkan billing biasa?

blank

Ada banyak alasan kenapa e-billing bisa lebih memudahkan Anda saat mengurus pajak bila dibandingkan dengan billing biasa, yaitu:

Praktis

Di masa New Normal ini, di mana sebisa mungkin kita menghindari bepergian kalau tidak amat urgent, Anda bisa melakukan pengisian SSP dan membayar pajak di manapun, yang penting memiliki device dan koneksi internet.

Jadi, tak perlu repot-repot pergi ke kantor pajak, bank, atau kantor pos. Anda bahkan bisa mengurus pajak di saat tengah malam sekalipun, atau saat hari libur. Mudah kan?

Mempercepat proses

Kalau saat Anda mengurus pajak di kantor pos dan bank biasanya Anda harus berhadapan dengan antrian yang panjang, hal ini tak akan Anda temui saat menggunakan e-billing. Hemat waktu dan yang jelas hemat biaya, sehingga Anda bisa lebih produktif mengerjakan pekerjaan Anda yang lain

Aman

Karena seluruh data-data yang Anda masukkan ke SSP adalah dalam bentuk digital, maka tak ada ceritanya lagi Anda bisa kehilangan bukti setoran pajak.

Apalagi, bentuk digital seperti ini berarti Anda bisa mengakses data-data miliki Anda secara online kapan pun Anda membutuhkannya. Lebih aman bukan ?

Baca juga : Apa Saja Jenis-jenis Kompensasi yang Bisa Diberikan Pada Karyawan? Simak Penjelasannya di Sini!

Bagaimana cara menggunakan e-billing?

blank

Nah, ini pastilah penjelasan yang Anda tunggu-tunggu. Bagaimana tidak, kalau belum terbiasa, kemungkinan di awal-awal Anda akan merasa kebingungan.

Jadi, kalau Anda akan membayar pajak lewat e-billing, Anda akan memerlukan yang dinamakan kode billing, yaitu kode identifikasi yang diterbitkan melalui sistem billing atas suatu jenis pembayaran atau setoran yang akan dilakukan oleh wajib pajak.

Anda bisa mendapatkan kode billing ini di kantor pajak, di bank, kantor pos, atau yang mudah adalah via online melalui website resmi DJP online

Cara yang terakhir ini paling banyak dipilih karena selain mudah dan praktis, juga tak membutuhkan ongkos tambahan asalkan ada jaringan internet yang lancar.

Ada 2 cara mendapatkan kode billing di website DJP online, yaitu:

Menggunakan akun DJP online

Salah satu cara utuk mendapatkan kode e-billing adalah dengan memiliki akun DJP online terlebih dahulu. Caranya, Anda bisa datang ke kantor pajak terdekat dan minta nomor e-fin yang nantinya akan digunakan untuk daftar akun DJP online.

Setelah itu, Anda dapat melakukan registrasi di djponline.pajak.go.id. Kalau sudah, yang perlu Anda lakukan adalah:

  • Login dengan memasukkan nomor NPWP, password, dan security code di situs ini
  • Lihat tampilan layar Anda, lalu pilih menu “BAYAR” dan kllik “E-BILLING”
  • Anda akan melihat data diri Anda muncul secara otomatis. Bila ada profil yang belum lengkap, maka Anda dapat mengisinya
  • Kalau sudah, Anda bisa memilih “BUAT KODE BILLING”
  • Lalu masukkan security code
  • Di layar akan muncul tampilan preview data, coba cek apakah data yang Anda masukkan sudah benar
  • Kalau data sudah tepat semuanya, Anda bisa klik “CETAK”
  • Nah, kode billing pun sudah berhasil dibuat. Mudah kan?

Tanpa menggunakan akun DJP online

blank

Selain cara di atas, Anda juga bisa kok membuat kode billing tanpa harus memiliki dulu akun DJP online. Caranya juga tidak kalah mudah. Bedanya, kalau tadi Anda melakukan proses pembuatan kodenya di website https://djponline.pajak.go.id, sekarang bila membuat kode e-billing tanpa akun DJP online Anda harus mengunjungi website yang berbeda, yaitu https://sse3.pajak.go.id/.

Baca juga : CEO Adalah Bagian Terpenting dalam Perusahaan. Kita Kenali Tugas dan Fungsi CEO di Perusahaan yuk!

Ikuti cara-caranya sebagai berikut ya:

  • Pertama, masuk terlebih dahulu ke website https://sse3.pajak.go.id/, lalu pilih tulisan “BELUM PUNYA AKUN?”
  • Setelah diklik, akan muncul kolom-kolom yang harus Anda isi dengan data pribadi Anda sebagai wajib pajak, yaitu: Nomor NPWP, Nama, Email, PIN (PIN ini juga nantinya akan berfungsi sebagai password saat Anda login.), dan Security code.
  • Kalau semua data-data sudah diisi dengan lengkap, maka Anda tinggal pencet “DAFTAR”
  • Cek di inbox email yang tadi Anda daftarkan, apakah sudah ada email yang dikirimkan dari pajak.go.id. Jika sudah, buka email itu yang berisi link untuk mengaktivasi akun Anda.  Nah, sudah deh, akun Anda pun sukses dibuat.
  • Setelah itu, kunjungi lagi website https://sse3.pajak.go.id/, dan masukkan nomor NPWP Anda serta password (PIN yang tadi dibuat), juga security code
  • Lalu klik kolom yang bertuliskan “ISI SSE”
  • Sekarang Anda bisa mengisi form Surat Setoran Pajak Elektronik. Jangan lupa pilih jenis pajak yang akan Anda bayarkan, masa waktunya, serta tahun pajaknya
  • Masukkan nominal pajak yang akan dibayarkan
  • Bila ada keterangan yang ingin ditambahkan, Anda bisa menulisnya di kolom yang tersedia, lalu klik simpan.
  • Setelah itu di layar akan muncul 2 dialog box untuk mengonfirmasi. Klik “YA” utuk dialog box yang pertama, dan “OK” untuk dialog box yang kedua.
  • Nanti di layar akan muncul new page, yang berisi 2 kotak. Yang berwarna hijau untuk mengubah data SSP yang telah Anda input tadi, sedangkan yang berwarna ungu adalah utuk melanjutkan proses pembuatan kode billing.
  • Kalau sudah tak ada data yang ingin Anda ubah, maka langsung pilih saja kotak yang berwarna ungu
  • Setelah itu, akan muncul dialog box yang menyatakan bahwa kode billing Anda sudah selesai dibuat.
  • Lalu, akan muncul page yang menunjukkan data Anda dan kode billing yang telah dibuat, berikut masa berlakunya.
  • Nanti akan ada pilihan utuk mencetak kode billing Anda

Nah, mudah kan ternyata menggunakan e-billing pajak? Semoga dengan panduan lengkap e-billing di atas, Anda tak jadi bingung lagi ya saat akan menyetor pajak.

Mengapa Pakai Konsultan Pajak dan Cara Memilih Jasa Konsultan Pajak yang Baik

Mengapa Pakai Konsultan Pajak dan Cara Memilih Jasa Konsultan Pajak yang Baik

Pajak adalah sesuatu yang banyak masyarakat Indonesia masih belum terlalu memahami seluk beluk dan aturannya. Sehingga tak jarang wajib pajak terlambat melaporkan atau membayar kewajiban pajaknya.

Padahal, penting sekali bagi kita sebagai warga negara yang baik untuk taat pajak dan tepat waktu dalam pelaporan pajak.

Seperti kita tahu, pajak mempunyai fungsi yang sangat penting bagi pemangunan negara, karena dari pajaklah pemerintah mendapatkan biaya untuk membangun Indonesia.

Pajak adalah sumber utama pendapatan negara, jadi bisa dibayangkan kalau tidak ada pajak tentu pemerintah akan kesulitan untuk melakukan pembiayaan proyek pembangunan.

Selain itu, Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak dan mengendalikan inflasi melalui pajak. Jadi terbukti kan, betapa pentingnya penerimaan pajak bagi negara.

Sayangnya, dari sekian banyaknya yang termasuk wajib pajak di Indonesia, kesadaran untuk membayar pajak tepat waktu masih sangat rendah. Masih banyak orang yang tidak melaporkan SPT tahunan, misalnya.

Itulah sebabnya kali ini kita akan membahas tentang jasa konsultan pajak bagi wajib pajak perorangan maupun perusahaan yang sangat membantu memperlancar proses pajak di Indonesia. Kita simak bersama yuk penjelasan tentang konsultan pajak.

Apa itu konsultan pajak?

blank

Hal pertama yang harus dibahas tentu adalah profesi konsultan pajak ini. Jadi, konsultan pajak adalah orang yang memberikan jasa pelayanan yang berhubungan dengan konsultasi pajak, agar kliennya yang merupakan wajib pajak dapat memenuhi kewajibannya dalam urusan pajak dengan baik, sesuai dengan aturan yang berlaku di Indonesia.

Meskipun perannya sangat dibutuhkan oleh wajib pajak, tak semua orang bisa dengan mudahnya menjadi seorang konsultan pajak. Ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh seseorang sebelum bisa mejadi konsultan pajak yang akan kita bahas nanti.

Baca juga : Apa Saja Jenis-jenis Kompensasi yang Bisa Diberikan Pada Karyawan? Simak Penjelasannya di Sini!

Apa tanggung jawab konsultan pajak?

blank

Selain memberikan penyuluhan atau konsultasi pajak terhadap wajib pajak, sebenarnya apa saja sih tanggung jawab lainnya yang dimiliki oleh seorang konsultan pajak?

  • Memberikan asistensi kepada wajib pajak yang memerlukan jasanya, agar bisa memenuhi kewajiban pajaknya dengan baik
  • Seorang konsultan pajak harus mematuhi kode etik dalam memberikan jasa konsultasi kepada wajib pajak
  • Memberikan pelayanan konsultasi pajak dengan baik dan sesuai aturan
  • Dalam melakukan kegiatannya, konsultan pajak harus mengacu pada standar pedoman profesi menurut ketentuan asosiasi konsultan pajak

Syarat menjadi konsultan pajak

blank

Tadi di awal kami sudah menyampaikan bahwa tak sembarang orang bisa menjadi konsultan pajak. Ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi sebelum seseorang bisa menjadi seorang konsultan pajak, yaitu:

  • Harus merupakan Warga Negara Indonesia
  • Sudah memiliki NPWP
  • Sudah memiliki izin praktik sebagai seorang konsultan pajak
  • Independen, artinya tidak terikat/bekerja pada pemerintah atau BUMN
  • Konsultan pajak harus sudah terdaftar di Direktorat Jenderal Pajak
  • Konsultan pajak harus sudah memiliki sertifikat konsultan pajak, yaitu surat keterangan tingkat keahlian sebagai konsultan pajak yang dapat diperoleh melalui Ujian Sertifikasi Konsultasi Pajak (USKP)

Tingkatan konsultan pajak

Dalam profesi konsultan pajak, dikenal ada yang dinamakan tingkatan. Jadi, masing-masing tingkatan konsultan pajak menentukan batasan jasa konsultasi yang dapat mereka berikan untuk para wajib pajak.

Tingkatan-tingkatannya adalah sebagai berikut:

  • Sertifikat Konsultan Pajak tingkat A. Mereka yang termasuk ke dalam tingkatan ini dapat memberikan jasa konsultasi bagi wajib pajak pribadi, kecuali wajib pajak yang tinggal atau domisilinya di negara yang memiliki persetujuan penghindaran pajak berganda dengan Indonesia
  • Sertifikat Konsultan Pajak tingkat B. Mereka yang termasuk ke dalam tingkatan ini dapat memberikan jasa konsultasi di bidang perpajakan kepada wajib pajak baik perorangan ataupun organisasi. Meskipun begitu, mereka tidak bisa memberikan service-nya pada wajib pajak penanaman modal asing dan wajib pajak yang tinggal atau domisilinya di negara yang memiliki persetujuan penghindaran pajak berganda dengan Indonesia
  • Sertifikat Konsultan Pajak tingkat C. Mereka adalah konsultan pajak yang dapat memberikan jasa konsultasinya kepada para wajib pajak perorangan maupun organisasi.

Manfaat konsultan pajak bagi perorangan atau perusahaan

blank

Selain memudahkan kita sebagai wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajak kita, ternyata ada banyak manfaat lainya yang bisa diperoleh dengan menggunakan jasa mereka, yaitu:

Baca juga : 10 Aturan Tentang Cara Memecat Karyawan yang Harus Anda Ketahui

  • Meminimalisir tingkat kesalahan. Sebagai wajib pajak baik perorangan maupun perusahaan yang seringkali kurang mengerti bagaimana cara pengisian SPT Tahunan atau pelaporan pajak, misalnya, penting bagi kita untuk mendapatkan bantuan dari konsultan pajak yang tentu sudah sangat ahli di bidang perpajakan.
  • Masalah pajak dapat diselesaikan dengan waktu yang relatif lebih singkat
  • Bagi perusahaan yang didampingi oleh konsultan pajak saat diadakan pemeriksaan pajak akan lebih bisa menghadapi pemeriksaan tersebut tanpa masalah, karena minim resiko salah perhitungan
  • Perusahaan bisa lebih fokus menjalankan usaha dan pengembangan usaha

Ciri-ciri konsultan pajak yang baik

blank

Sebelum menggunakan jasa konsultan pajak, pastikan dulu bahwa mereka memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

  • Bersikap profesional
  • Memberikan jasa konsultasi sesuai aturan dan tidak berlaku curang atau memberikan nasihat perpajakan yang melanggar aturan
  • Berusaha mengingatkan kliennya akan kewajiban pajak yang harus dipenuhi
  • Memberikan informasi yang utuh, lengkap, dan terpercaya
  • Bersikap confidential, bisa menjaga rahasia kliennya sebagai wajib pajak
  • Teliti dan bisa diandalkan
  • Jujur
  • Mampu bersikap tegas menolak jika kliennya meminta penyelesaian kasus pajak lewat jalan yang melanggar hukum
  • Bersikap transparan

Cara memilih konsultan pajak yang baik

blank

Berikut ini adalah tips cara memilih konsultan pajak yang baik:

  • Cari beberapa konsultan pajak yang telah memiiki reputasi baik, agar kemudian Anda bisa memilih satu yang terbaik di antara mereka.
  • Pilih konsultan pajak yang telah terdaftar dan memiliki izin praktek
  • Akan lebih baik jika kosultan pajak yang Anda akan pilih telah mendapat rekomendasi dari orang yang Anda kenal
  • Pilih konsultan pajak yang tidak pernah menawarkan solusi yang melanggar aturan dan hukum
  • Piih konsultan pajak yang memiliki kredibilitas tinggi, serta bisa menjaga kerahasiaan kliennya. Apalagi konsultan pajak akan berurusan dengan data-data penting milik kliennya.
  • Pilih konsultan pajak yang selain bisa melakukan perhitungan pajak, juga bisa membuat perencanaan pajak. Sehingga service yang diberikan bersifat menyeluruh atau komprehensif.
  • Pilih konsultan pajak yang bisa Anda ajak berkomunikasi dengan baik serta mudah dihubungi. Hal ini sangat penting, karena dalam pelaksanaannya nanti proses penghitungan dan perencanaan pajak Anda berjalan dengan lancar dan terhindar dari miskomunikasi.
  • Pilih konsultan pajak yang sesuai dengan budget Anda. Konsultan pajak yang memiliki tarif mahal belum tentu memiliki kualitas yang lebih baik dibandingkan dengan mereka yang menawarkan tarif lebih murah. Oleh karena itu, penting untuk memilih konsultan pajak yang memiliki reputasi dan kualitas baik dengan tarif yang terjangkau.

Nah, itu tadi penjelasan lengkap tentang konsultan pajak, berikut tips memilih konsultan pajak yang baik. Semoga dengan informasi di atas, Anda tidak akan kebingungan lagi ya dalam memilih konsultan pajak untuk membantu Anda melaksanakan kewajiban sebagai Warga Negara dan wajib pajak yang baik.

Langkah pemerintah bebaskan PPh21 sampai 25 selama 6 bulan

Langkah pemerintah bebaskan PPh21 sampai 25 selama 6 bulan

Untuk menstimulus perekonomian Indonesia Pemerintah melalui Menkeu Sri Mulyani memutuskan untuk melakukan pembebasan pajak Pph21 sampai 25 sementara selama 6 bulan, hal ini dikarenakan dampak dari penyebaran virus corona yang bukan hanya menyerang kesehatan tubuh tetapi juga ekonomi rakyat dan negara.

Pembebasan pajak ini sendiri akan mulai berlaku April sampai 6 bulan mendatang, tetapi sayangnya tidak semua karyawan atau industri yang dapat merasakan keringanan pajak ini. Dalam keputusannya keringanan ini hanya ditujukan ke sektor industri manufaktur.

Apa saja yang tergolong dalam sektor industri manufaktur? Contohnya seperti industri yang bergerak di bidang elektronik, makanan, obat-obatan, peralatan rumah tangga, mesin, tekstil, industri kimia, otomatif dan lainnya.

Jadi bagi perusahaan atau karyawan yang bekerja diluar industri manufaktur sayangnya tidak dapat merasakan keringanan ini. Dan selain pembebasan pajak penghasilan pasal 21, Pph 22, dan juga Pph 25 juga akan merasakan bebas pajak sementara selama 6 bulan. Apa yang dimaksud dengan Pph 22 dan Pph 25? Berikut ini ulasannya.

Pengertian Pph 21, Pph 22 dan Pph 25

blank

1 ) Pengertian PPh 21

Pph21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah kerja, upah honorarium, tunjangan dan juga pembayaran lainnya dalam bentuk apapun yang berhubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan juga kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi sebagai sumber pajak.

2 ) Pengertian PPh 22

Berdasarkan UU Pajak Penghasilan (PPh) Nomor 36/2008, PPh 22 adalah pemotongan atau pemungutan pajak yang dilakukan terhadap wajib pajak dan berkaitan dengan kegiatan perdagangan barang.

Baca juga : Terisolasi karena covid19? Begini perhitungan upah kerjanya menurut SE Menaker

Berdasarkan dokumen yang dikeluarkan oleh Direktorat Potensi, Kepatuhan dan Penerimaan DJP Kementerian Keuangan, pemerintah akan melakukan relaksasi PPh pasal 22 impor selama 3 bulan.

3 ) Pengertian PPh 25

Terakhir, PPh 25 adalah pajak yang berlaku pada orang pribadi maupun badan yang memiliki kegiatan usaha sehingga diwajibkan membayar angsuran pajak penghasilan setiap bulannya.

Untuk Pph25 sendiri, pemerintah akan memberikan keringanan dengan mengurangi 25 sampai 50 persen pajak yang seharusnya dibebankan oleh tertanggung. Dengan seperti itu, pemerintah mengharapkan Pph 21, Pph 22 dan juga Pph 25 dapat mempertahankan daya beli masyarakat, sehingga dapat menjaga stabilitas ekonomi.

Demikian adalah syarat dan ketentuan pembebasan pajak sementara untuk Pph21, 22 dan 25 yang akan berlaku April ini sampa 6 bulan mendatang.

Pakai PayrollBozz hitung gaji jadi online dan mudah

Cara lapor SPT Tahunan online (2020)

Cara lapor SPT Tahunan online (2020)

Lapor SPT tahunan semakin mudah dengan lapor pajak secara online, proses mudah cepat dan langsung. Sebagai warga negara yang baik dan patuh terhadap pajak wajib melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) pajak tahunan.

Apa saja yang di laporkan di SPT tahunan? Dalam surat pemberitahuan tersebut memuat informasi seputar penghasilan atau income, kemudian harta, pajak yang terhutang, dan yang telah dilunasi di periode tertentu.

Semua informasi yang Anda beri tahu di SPT haruslah jujur, benar dan akurat, karena apabila informasi tidak sesuai dengan realitasnya, Anda sebagai wajib pajak akan dimintai pertanggung jawaban. Dan berikit ini adalah lapor SPT tahunan secara online, yang disadur dari detik finance.

Langkah mengisi SPT Online:

    1. Langkah pertama, wajib pajak mengakses situs DJP Online

    2. Masukkan NPWP atau Nomor Pokok Wajib Pajak dan kode EFIN milik wajib pajak

    3. Isi kode keamanan yang disediakan lalu klik tombol verifikasi

    4. Langkah berikutnya, cek email wajib pajak dan klik tautan aktivasi akun DJP Online. Setelah registrasi, kode EFIN haru disimpan dan jangan sampai hilang

    5. Wajib pajak selanjutnya login kembali ke DJP Online dengan NPWP dan password yang telah ditentukan

    6. Masuk ke halaman utama, klik logo e-filling, pilih menu buat SPT, dan jawab pertanyaan dengan tepat supaya mendapatkan formulir SPT tahunan 1770SS

    Baca juga: Jokowi: Ayo Lapor Pajak!
    7. Formulir diisi sesuai informasi yang dimiliki wajib pajak. Saat mengisi formulir bisanya diminta informasi penghasilan tidak kena pajak atau PTKP, netto, dan pajak penghasilan (PPh) yang dipotong pihak lain

    8. Setelah semua terisi klik tanda centang pada bagian D lalu OK. Setelah mengirim SPT Online ke Ditjen Pajak, wajib pajak akan mendapat laporan SPT terbaru real time.

Baca juga : Cara hitung Pph 21 biaya jabatan dan nominal maksimalnya

Berikut dokumen yang harus disiapkan sebelum mengisi SPT Online:

    1. Email, NPWP, dan kode EFIN

    2. Bukti potong 1721-A1 atau 1721-A yang diperoleh dari tempat wajib pajak bekerja

    3. Rincian penghasilan lain termasuk yang bukan objek pajak, misal hibah dan warisan

    4. Daftar harta dan kewajiban akhir tahun misal nomor rekening atau BPKB kendaraan

    5. Menentukan PTKP.

Demikian adalah cara lapor SPT tahunan yang bisa Anda lakukan…

sumber : finance.detik.com

Cara hitung Pph 21 biaya jabatan dan nominal maksimalnya

Cara hitung Pph 21 biaya jabatan dan nominal maksimalnya

Biaya jabatan adalah sebuah istilah dalam Pph21 atau pajak penghasilan pasal 21, biaya jabatan juga merupakan perhitungan asumsi yang digunakan pihak pajak, bahwasannya seorang pekerja atau pegawai perusahaan di segala level jabatan, pastinya memiliki pengeluaran tetap atau biaya untuk operasional kerja mereka.

Oleh karena itu pihak perpajakan menetapkan sebuah tarif pajak untuk biaya jabatan dengan persentase 5% dikalikan penghasilan bruto dalam satu tahun. Dan nominal maksimal tarif pajak dari biaya jabatan adalah 6 juta rupiah per tahun atau 500 ribu setiap bulannya (ketentuan bisa berubah sesuai peraturan terbaru).

Peraturan soal pemotongan biaya jabatan dari penghasilan bruto ini bisa Anda dapatkan perinciannya di UU Nomor 36 Tahun 2008, Pasal 21 ayat (3). Pada pasal tersebut disebutkan bahwa pegawai tetap atau pensiunan yang dipotong pajak untuk setiap bulan adalah jumlah penghasilan bruto setelah dikurangi dengan biaya jabatan atau biaya pensiun yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan, iuran pensiun, dan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

Sedangkan pegawai tetap yang dimaksud menurut direktorat jenderal pajak adalah pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur termasuk anggota dewan komisaris dan anggota dewan pengawas, serta pegawai yang bekerja berdasarkan kontrak untuk suatu jangka waktu tertentu yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur termasuk PNS ataupun pegawai swasta.

Baca juga : Definisi Pajak Pertambahan Nilai dan Cara Hitungnya

Setiap pegawai di segala level yang memiliki biaya jabatan akan mendapatkan pengurangan, sesuai nominal atau persentase yang telah ditentukan, dan hal ini berlaku untuk semua level jabatan, adapun ketentuan perihal pengurangan biaya jabatan ini dapat dibaca di PMK 250/PMK.03/2008.

    1 ) Jika pada awal tahun sudah berstatus pegawai tetap, maka biaya jabatan dihitung dari bulan Januari sd. Akhir tahun saat yang bersangkutan berhenti bekerja
    2 ) Jika seorang baru diangkat sebagai pegawai tetap dalam tahun Takwim, maka biaya jabatan dihitung sejak bulan pengangkatan sampai akhir tahun atau status berhenti bekerja.
    3 ) Jika seorang berhenti bekerja dalam tahun takwim, maka biaya jabatan dihitung dari bulan Januari s.d. bulan saat yang bersangkutan berhenti bekerja.

Contoh perhitungan pajak biaya jabatan

blank

Dasar dari pengenaan atau pengurangan biaya jabatan adalah seluruh penghasilan bruto atau kotor dalam jangka waktu setahun, baik penghasilan yang sifatnya tetap seperti gaji pokok dan uang makan atau tidak tetap seperti tunjangan, insentif atau lembur. Dan berikut ini adalah cara hitung Pph21 biaya jabatan, yang bisa Anda ikuti dari contoh dibawah ini.

Cara hitung Pph21 biaya jabatan

Teddy adalah karyawan swasta dengan jabatan sebagai supervisor marketing, dengan penghasilan sebagai berikut :

    Gaji pokok : Rp 5.500.000
    Tunjangan makan : Rp 1.440.000
    Transport (uang bensin) : Rp 240.000
    Tunjangan tetap : Rp 500.000
    Total penghasilan per bulan : Rp 7.680.000

Maka perhitungan Pph21 biaya jabatannya seperti ini :

    Gaji setahun = 12 x Rp 7.680.000
    = Rp 92,160,000

    Biaya jabatan = 5% x Rp 92,160,000
    = Rp 4.608.000

Maka Pph21 biaya jabatan teddy adalah sebesar Rp 4.608.000 per tahun atau Rp 384.000 per bulan.

*biaya jabatan maksimal Rp 6.000.000 setahun.

Demikian adalah cara hitung Pph21 biaya jabatan, serta ketentuan-ketentuan yang sesuai dengan peraturan undang-undang dan peraturan PMK.

Definisi Pajak Pertambahan Nilai dan Cara Hitungnya

Definisi Pajak Pertambahan Nilai dan Cara Hitungnya

Pajak Pertambahan Nilai – Sebagai perusahaan, memahami dunia perpajakan merupakan hal penting untuk dimiliki, dari semua jenis pajak yang terutang, bagaimana beban, apa hukum, dan sebagainya.

Salah satu jenis pajak yang paling umum dengan kegiatan usaha adalah pajak pertambahan nilai atau PPN. Berikut adalah beberapa hal penting yang perlu Anda ketahui PPN.

Definisi PPN (pajak pertambahan nilai)

PPN adalah pajak atas konsumsi dalam negeri oleh wajib pajak, badan dan pemerintah. Dalam penerapannya, Badan atau orang-orang yang membayar pajak ini tidak diharuskan untuk mengajukan langsung ke kas negara, tapi oleh pihak dikurangi PPN.

PPN adalah tujuan, non-kumulatif, dan merupakan pajak tidak langsung. Pajak pada subjek terdiri dari pengusaha kena pajak (PKP), kita harus memahami tujuan dari pajak ini berbeda dari wajib pajak. Dikenakan pajak belum diwajibkan untuk membayar pajak sementara wajib pajak sudah memiliki kewajiban untuk membayar pajak.

Undang-Undang yang Mengatur PPN

Ada tiga perubahan hukum PPN di Indonesia. Perubahan yang terjadi karena modifikasi model perpajakan dan perundang-undangan menjadi lebih sederhana dan adil kepada publik. Berikut adalah perubahan UU PPN di Indonesia:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang pajak penjualan PPN dan barang-barang mewah diciptakan untuk mengatur pajak PPN dan PPnBM dan diumumkan pada 1 April 1985

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000

Setelah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983, ada dua perubahan bahwa hukum Nomor 18 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan barang-barang mewah.

Perubahan ini dilakukan dalam rangka menciptakan sistem pajak yang baik bagi masyarakat serta pendapatan meningkat.

3. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009

Perubahan ketiga adalah undang-undang Nomor 42 tahun 2009 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan barang mewah pajak penjualan.

Untuk mengisi kekosongan dalam hukum PPN sebelumnya, UU ini adalah untuk menjamin keadilan dan kepastian hukum bagi negara dan masyarakat dengan sistem pajak yang lebih sederhana. Sampai 2018 Undang-Undang Nomor 42 tahun 2009 masih digunakan.

Mekanisme PPN di Indonesia

Secara teknis, mekanisme yang berlaku untuk PPN di Indonesia adalah:

· PKP menyediakan BKP / JKP yang dibutuhkan untuk PPN retribusi pembeli / penerima BKP / JKP yang bersangkutan sebesar 10% dari harga jual atau penggantian, dan membuat tagihan pajak sebagai bukti persepsi.

· PPN termasuk dalam tagihan pajak adalah pajak keluar untuk PKP Penjual BKP / JKP, alam sebagai pajak karena (utang pajak).

· Pada saat di atas PKP membuat BKP / JKP pembelian / akuisisi yang dikenakan PPN, PPN adalah pajak atas masukan bahwa pajak dibayar di muka, bersama BKP / JKP yang dibeli terkait langsung dalam operasi bisnis mereka.

Untuk setiap masa pajak (bulanan), jika jumlahnya lebih besar dari pajak masukan pajak keluaran, perbedaan harus dibayar paling lambat Treasury pada akhir bulan berikutnya setelah akhir periode pajak dan sebelum periode pemberitahuan tentang pajak pertambahan nilai datang.

Dan sebaliknya, jika jumlah pajak masukan melebihi pajak keluaran, perbedaan dapat dikompensasikan ke masa pajak berikutnya. Return dapat diajukan pada akhir tahun. Hanya PKP disebutkan dalam Pasal 9 ayat (4b) UU No. 42 tahun 2009 sendiri untuk meminta pengembalian dana untuk setiap masa pajak.

Di atas PKP memiliki PPN periode pengembalian pajak bulanan terkait dengan akhir panjang bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak.

Tujuan dari PPN (pajak pertambahan nilai)

1. Barang atau jasa dari pajak pertambahan nilai (PPN)

· Barang Kena Pajak (BPK) dan jasa kena pajak (JKP) di daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha.

· Impor barang kena pajak.

· Gunakan barang tidak berwujud kena pajak dari luar daerah pabean di daerah pabean.

· Penggunaan layanan kena pajak di luar daerah pabean di daerah pabean.

· Dalam Ekspor barang kena pajak berwujud atau tidak berwujud oleh pengusaha kena pajak (PKP).

· Kegiatan Buat bangunan Anda sendiri dengan luas lebih dari 200m2 luar yang dilakukan perusahaan dan / atau digunakan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya sendiri digunakan atau orang lain.

· Penyerahan aset, menurut tujuan semula tidak untuk dijual, semua pajak masukan yang dibayar atas perolehan aset tersebut harus dikreditkan.

2. Barang dan jasa yang dibebaskan (PPN)

· Barang-barang pertambangan atau pengeboran (minyak, asbes, batu bara, gas alam, dll).

· Bahan makanan pokok (beras, jagung, susu, daging, kedelai, sayuran, dll).

· Makanan dan minuman disajikan di rumah makan atau restoran.

· Uang dan emas batangan.

· Pelayanan medis, pelayanan sosial, jasa keuangan, asuransi, pendidikan dan sebagainya.

Cara Menghitung Pajak Pertambahan Nilai

blank

Di bawah ini kita akan jelasakan bagaimana menghitung PPN atas barang atau jasa yang dijual.

Misalkan Pak Andi membeli barang kena pajak di tunai 10 juta. Pak Andi membeli laptop dan menerima Rp100.000 tagihan pajak masukan. Berikutnya, laptop ini dijual kembali Rp12.000.000. Sekarang kita hitung berapa didtetapkan PPN Pak Andi kepada pembeli laptop.

· PPN dipungut = basis pajak (DPP) x Tingkat

· PPN = x Rp12.000.000 dikenakan 10% = Rp1.200.000

Dan mengetahui PPN kewajiban yang dibayarkan adalah untuk mengurangi PPN kredit pajak tertagih (FPM), yaitu

· Rp1.200.000-1,000,000 = 200000

E-tagihan pajak

Sejak 1 Juli, 2016, PKP (kontraktor kena pajak) di Indonesia wajib membuat faktur pajak elektronik atau e-faktur sebagai periode pelaporan sebelumnya untuk kembali PPN.

Untuk e-faktur, Anda harus memiliki sertifikat digital yang dapat diperoleh secara langsung dari kantor Direktur Jenderal Pajak, tempat di mana Anda dikonfirmasi PFM itu. Setelah itu, Anda harus memastikan bahwa tagihan pajak telah menerima faktur dan informasi yang terkandung di dalamnya sesuai dengan situasi aktual.

Tips : Anda bisa menggunakan PayrollBozz untuk menghitung PPH21 Karyawan secara akurat dan otomatis juga

Cara Lapor dan Bayar Pajak Via Aplikasi Pajak Online

Cara Lapor dan Bayar Pajak Via Aplikasi Pajak Online

Pajak online – Pajak yang dibayar oleh masyarakat adalah sumber utama penerimaan negara untuk pembangunan nasional. Pemerintah harus mencapai target fiskal yang didirikan setiap tahun untuk pengembangan negara. Tujuannya tentu saja untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Ada beberapa jenis pajak yang dibayar kepada masyarakat, termasuk pajak penghasilan, pajak properti dan pajak lainnya yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Membayar pajak tepat waktu adalah bagian aktif dari masyarakat di negara-negara berkembang.

Manfaat Pajak

Sebagai sumber pendapatan bagi negara dengan kontribusi terbesar, manfaat pajak digunakan untuk beberapa hal, termasuk:

1. Uang pajak akan digunakan oleh pemerintah untuk membiayai semua pengeluaran negara yang mandiri likuidasi atau sebaliknya. Contohnya adalah pengeluaran untuk produksi biaya proyek barang ekspor.

2. Uang pajak untuk membiayai belanja produktif, seperti pembangunan infrastruktur, anggaran untuk pendidikan, kesehatan, pertanian dan lainnya.

3. Uang pajak digunakan untuk pembelanjaan non-produktif tetapi memiliki manfaat bagi masyarakat. Misalnya, biaya untuk tujuan rekreasi atau bangunan monumen.

4. Uang pajak digunakan untuk pengeluaran dana atau yang tidak produktif, tetapi diminta Negara. Salah satu contoh adalah akuisisi senjata dan penguatan pertahanan atau untuk anak yatim yamng membutuhkan.

Dengan membayar pajak secara jujur, benar, dan sesuai aturan, Anda datang untuk merasakan manfaat. Ini berarti bahwa uang pajak Anda berkontribusi untuk negara, dikembalikan kepada rakyat.

Sebagai contoh, fasilitas umum yang memadai, infrastruktur (jalan, sekolah dan jembatan), pertahanan dan keamanan (senjata), subsidi, transportasi massal, dan banyak lainnya.

Bayar Pajak Online dengan e-Billing Pajak

Banyak cara yang ditawarkan oleh pemerintah untuk memfasilitasi wajib pajak untuk membayar pajak. Salah satunya dapat membayar pajak secara online. Oleh karena itu sangat cocok untuk Anda yang tidak memiliki waktu untuk datang ke kantor pajak, bahkan tidak ingin antri.

Mengutip situs resmi Direktorat Jenderal Pajak (DJP), pajak atas faktur elektronik adalah cara pembayaran pajak secara elektronik kode tagihan atau identitas penagihan sebagai cara untuk membayar pajak.

Sistem Billing merupakan sistem yang mengeluarkan kode tagihan pembayaran atau deposit penerimaan negara secara elektronik tanpa harus membuat slip setoran (SSP SSBP, SSPB) manual, menggunakan DJP e-billing. e-billing berbasis pembayar pajak PLTN untuk membuat membayar pajak lebih mudah, lebih cepat dan lebih akurat.

Manfaat e-Billing Pajak

Menggunakan e-Billing, banyak manfaat dapat dicapai, termasuk:

1. Pembayaran pajak lebih mudah. Dengan ID penagihan, Anda dapat membayar pajak di setiap tempat dan setiap saat.

2. Hindari kesalahan pencatatan transaksi. Kadang-kadang dalam pembayaran manual ada kesalahan pendaftaran yang mungkin terjadi. e-Billing dapat meminimalkan terjadinya kesalahan dalam pencatatan transaksi yang dapat terjadi pembayaran manual

3. Transaksi secara real time. Data dan hasil transaksi akan langsung disimpan dalam sistem DJP, yang mengurangi risiko kehilangan data akibat kelalaian dan penyebab lainnya.

Langkah-Langkah Bayar Pajak Online

Ada dua langkah yang harus dilalui oleh wajib pajak jika ingin membayar pajak dengan menggunakan e-billing. Hal dengan penagihan kode atau penagihan ID. Setelah itu, membuat proses pembayaran pajak online.

1. Kode penagihan atau ID penagihan

kode penagihan atau ID penagihan dapat dilakukan dalam beberapa cara, termasuk:

· Dengan aplikasi disebut OnlinePajak secara resmi terdaftar di DJP. OnlinePajak adalah salah satu (ASP) Application Service Provider atau agen pajak yang resmi dan disetujui DJP untuk membuat dengan Keputusan penagihan ID Number: KEP-72 / PJ / 2016.

· Mungkin menggunakan beberapa teller bank yang disetujui sebagai BNI, Mandiri, BCA, BNI dan Citibank. Bisa juga melalui kantor pos di Indonesia.

· Melalui website secara online www.sse.pajak.go.id DJP.

· Untuk pelanggan Telkomsel, SMS ID Penagihan dengan menekan * 141 * 500 #.

· Jasa penagihan dapat oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau kantor dewan dan konsultasi pelayanan pajak (KP2KP) dapat dilakukan secara mandiri.

· Dengan Kring pelayanan pajak ke sejumlah 1-500-200 (terutama wajib pajak pribadi).

2. Pajak Pembayaran online

Setelah kode tagihan dengan metode yang berbeda di atas, maka melakukan pembayaran dengan:

· Menggunakan pajak OnlinePajak secara online fitur (untuk nasabah CIMB Niaga dan BNI).

· Automated Teller Machine (ATM).

· Dengan teller bank yang bekerja sama dan mendapatkan melalui kantor pos.

· ATM Mini di seluruh KPP atau KP2KP.

· Dengan perbankan layanan Internet.

· Agen branchless banking.

· Bisa juga melalui mobile banking (saat ini hanya untuk nasabah Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali.

Cara membayar pajak secara online (langkah demi langkah)

Membayar pajak online adalah metode pembayaran pajak baru dilakukan secara online dan real time. Pembayaran dengan cara ini jauh lebih baik, sederhana dan fleksibel. Wajib Pajak tidak harus antri berjam-jam di bank dan otoritas pajak. Saat ini, semuanya dapat dilakukan pada komputer, tidak peduli di mana Anda berada.

Berikut langkah-langkah yang perlu Anda lakukan:

1. Pendaftaran OnlinePajak. Saat Anda menggunakan sistem elektronik melalui OnlinePajak, Anda harus daftarkan perusahaan serta isi profil lengkap perusahaan, termasuk nomor NPWP.

2. Buat Billing ID OnlinePajak di ASP. Ada dua cara untuk membuat ID penagihan di OnlinePajak:

Menggunakan biaya perpanjangan (SPT) yang terkandung dalam OnlinePajak.

· Jangan menggunakan SPT di OnlinePajak (terutama wajib pajak yang hanya ingin menikmati penagihan elektronik fitur dan e-mengisi saja)

· Untuk diketahui, ID Penagihan yang diciptakan hanya berlaku selama 7 hari. Jika setelah 7 hari dari pajak yang belum dibayar, Anda harus membuat ID penagihan baru.

3. ID penagihan untuk membayar pajak secara online. Berikut caranya:

Masukkan nomor identifikasi yang diperoleh dengan menggunakan pembayaran pajak online (terutama CIMB Niaga dan BNI), bank, sms banking, ATM, internet banking, ataupun disampaikan langsung ke teller Bank.

Anda kemudian akan mendapatkan sertifikat Pendapatan Number (NTPN) setelah menyelesaikan pembayaran. NTPN kemudian masukkan pernyataan Anda saat ini di e-Biling.

Mudah, cepat dan sederhana

Dengan fungsi e-billing atau pajak online, akan memudahkan kita dalam membayar pajak dimana pun kita berada. Membayar pajak online sangat mudah dan bisa dilakukan sendiri.

Namun, jika masih bingung dengan cara membayar pajak secara online, Anda dapat menghubungi layanan pelanggan atau mengunjungi situs atau online-pajak.com pajak.go.id DJP.