Panduan pajak dan iuran karyawan: PPh 21, PTKP, SPT, BPJS, serta kewajiban pajak perusahaan di Indonesia.
Mengelola administrasi BPJS Kesehatan sering menjadi pekerjaan yang menyita waktu bagi tim HR, terutama ketika harus melakukan pendaftaran peserta baru, perubahan data, hingga rekonsiliasi iuran tiap bulan. Proses manual bukan hanya memakan waktu, tetapi juga rentan terjadi kesalahan input dan keterlambatan pelaporan. Di era digital, perusahaan membutuhkan solusi yang lebih cepat dan efisien. Di sinilah … Read more
Perusahaan cangkang adalah badan usaha yang terdaftar secara sah tetapi hampir tidak memiliki kegiatan operasional nyata: tidak ada karyawan, kantor, atau aset produktif yang berarti. Dalam bahasa Inggris disebut shell company. Keberadaannya tidak otomatis melanggar hukum, tetapi struktur ini sering disalahgunakan untuk penghindaran pajak, pencucian uang, atau menyembunyikan pemilik sebenarnya. Dalam bisnis global, banyak grup … Read more
SPT Masa PPN harus dilapor setiap bulan, tanpa adanya perubahan neraca atau nilai Rupiah pada masa pajak terkait nihil sebesar 0. Jatuh tempo pelaporan adalah pada tanggal 30 atau 31 setiap bulan berikutnya setelah akhir masa pajak yang bersangkutan. Jika tidak melapor SPT Masa PPN, maka akan dikenakan denda sebesar Rp 500.000,00 sesuai dengan UU KUP Pasal 7 ayat 1.
Terakhir diperbarui: 23 Oktober 2026. Dasar hukum: PP 58/2023 (tarif efektif rata-rata/TER), PMK 168/2023 (petunjuk pelaksanaan), UU 7/2021 (HPP) Pasal 17, PMK 105/2025 (PPh 21 DTP 2026), dan PER-11/PJ/2025 (bukti potong Coretax). Artikel ini akan diperbarui bila ada perubahan PTKP atau insentif untuk 2027. Sejak Januari 2024, cara menghitung PPh 21 karyawan berubah total. Perusahaan … Read more