fbpx
Syarat Bikin NPWP Pribadi dan CV Beserta Panduannya

Syarat Bikin NPWP Pribadi dan CV Beserta Panduannya

Syarat bikin NPWP baik itu pribadi maupun untuk perusahaan merupakan hal yang sangat perlu dipahami terlebih dahulu oleh setiap orang ataupun badan usaha wajib pajak. Dengan mempunyai NPWP dan melakukan pembayaran pajak, maka warga negara telah melaksanakan kewajibannya untuk pembangunan bangsa. 

Banyak orang ataupun pengusaha yang tidak tahu dan mengerti apa saja syarat bikin NPWP, serta bagaimana cara untuk membuatnya. Oleh karena itu, di tulisan kali ini admin akan memaparkan apa saja yang harus Anda mulai saat ingin mendaftarkan NPWP. 

Mengenal Jenis NPWP

Sebelum masuk ke syarat-syarat pembuatan, Anda harus terlebih dahulu paham tentang jenis-jenis NPWP yang dikeluarkan oleh kantor pajak. NPWP sendiri ada dua macam, yakni NPWP pribadi dan NPWP badan.

NPWP Pribadi = adalah NPWP yang diberikan kepada individu atau perorangan yang mempunyai penghasilakn di Indonesia.

NPWP Badan = adalah NPWP yang diberikan kepada badan maupun perusahaan yang mempunyai penghasilan di Indonesia.

Perbedaan kedua jenis NPWP di atas ada pada wajib pajaknya. Jika pembayar pajak merupakan individu atau seseorang yang mempunyai usaha sendiri, maka orang tersebut mempunyai NPWP pribadi. Berbeda lagi jika skala usahanya sudah merupakan sebuah badan, misalnya CV, firma atau perseroan maka NPWP yang diberikan adalah NPWP badan.

syarat bikin npwp

Syarat Bikin NPWP dan Cara Pembuatannya

Dua jenis NPWP tersebut memang sama-sama sebagai identitas wajib pajak. Untuk mendapatkan keduanya, tentu membutuhkan syarat-syarat yang berbeda. Mari kita bahas satu persatu! Cara pembuatan NPWP badan yang akan dibahas di sini adalah NPWP CV. Untuk badan-badan lain tidak jauh berbeda, hanya perlu penyesuaian sesuai dengan badan usaha yang dimiliki.

Syarat Bikin NPWP Pribadi

Berikut ini syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk membuat NPWP pribadi:

Wajib pajak yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas

  •  Bagi warga negara Indonesia (WNI) bisa menggunakan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP)
  •  Bagi warga negara asing (WNA) bisa menggunakan fotokopi Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS), Kartu Izin Tinggi Tetap (KITAP) dan fotokopi paspor.

Wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas

  • Warga negara Indonesia (WNI) bisa menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP)
  • Warga negara asing (WNA) bisa menggunakan KITAS, KITAP dan paspor
  • Fotokopi dokumen izin menjalankan usaha yang diterbitkan oleh instansi berwenang atau pejabat pemerintah daerah minimal setingkat lurah.
  •  Surat pernyataan di atas materai bahwa wajib pajak yang bersangkutan benar-benar menjalankan usaha.
 Wajib pajak merupakan istri yang ingin terpisah kewajiban pajaknya
 
  •  Warga negara Indonesia (WNI) bisa menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP).
  • Warga negara asing (WNA) bisa menggunakan KITAS, KITAP dan paspor.
  • Fotokopi Kartu Keluarga (KK).
  • Fotokopi kartu NPWP suami.
  • Jika suami adalah warga negara asing (WNA), maka bisa menyertakan dokumen perpajakan luar negeri suami.
  • Surat perjanjian pemisahan harta dan penghasilan atau surat pernyataan pemisahan hak dan kewajiban pajak dengan suami.

Cara Pembuatan NPWP Pribadi

NPWP pribadi bisa diajukan secara online melalui media teknologi internet atau bisa juga secara offline dengan langsung datang ke kantor KPP Pratama.

Cara Pembuatan NPWP Pribadi Secara Online

1. Untuk melakukan registrasi online NPWP pribadi, Anda bisa langsung mengakses situs resminya di ereg.pajak.go.id/login. Di halaman tersebut, Anda bisa memilih menu e-registration untuk memulai proses pendaftaran.

2. Silakan klik “daftar” untuk buat akun seperti pada registrasi online pada umumnya. Anda akan diminta untuk memasukan nama, alamat email, password dan yang lainnya.

3. Lakukan aktivasi akun dengan membuka kotak masuk (inbox) email yang tadi digunakan untuk melakukan registrasi. Silakan buka email tersebut dan ikuti instruksi yang ada di dalamnya.

4. Setelah Anda mengkonfirmasi akun Anda, kini saatnya Anda mengisi formulir online yang disediakan. Silakan Anda login ke akun yang dibuat tadi dan lakukan pengisian data dengan benar dan akurat. Jika pengisian formulir telah selesai dengan sempurna, Anda akan mendapatkan surat keterangan terdaftar sementara.

5. Setelah pengisian formulir sudah benar dan teliti, silakan klik “daftar” untuk mengirimkan data secara elektronik ke pusat.

6. Dilayar komputer akan muncul dua dokumen yang harus anda cetak, yakni Formulir Registrasi Wajib Pajak dan Surat Keterangan Terdaftar Sementara.

7. Silakan tandatangani formulir tadi dan sertakan dengan berkas kelengkapan Anda yang lain.

8. Kirimkan berkas pendaftaran Anda ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Anda bisa datang langsung ke KPP atau bisa juga dikirimkan dengan Pos tercatat. Pengiriman ini harus dilakukan selambat-lambatnya 14 hari setelah Surat Keterangan Terdaftar Sementara Anda terima.

9. Jika Anda tidak ingin repot mengirimkan berkas-berkas fisik ke kantor KPP. Anda bisa juga mengirimkannya secara online melalui aplikasi e-registration tadi dalam bentuk softfile (hasil scan).

10. Status pendaftaran Anda bisa dicek dengan mudah melalui histori akun yang tadi Anda miliki, atau bisa dicek secara berkala melalui email. Jika pendaftaran gagal, berarti ada beberapa berkas yang harus Anda perbaiki. Namun, jika pendaftaran sukses dan diterima, kartu NPWP Anda akan segera dikirimkan ke rumah Anda.

Cara Bikin NPWP Pribadi Secara Offline

Membuat NPWP pribadi secara offline bisa dengan mudah langsung mengunjungi KPP pratama tempat Anda terdaftar. Namun, jika tempat Anda tinggal jauh dari kantor KPP pratama tersebut, bisa menggunakan jasa Pos tercatat. Anda hanya perlu datang ke kantor pos terdekat dan melakukan registrasi di sana. Syarat bikin NPWP pribadi secara offline sama dengan syarat untuk online.

Syarat Bikin NPWP CV

Syarat bikin NPWP CV tentu saja berbeda dengan NPWP pribadi. Begitu juga dengan dokumen-dokumen yang harus disiapkan. Berikut persyaratan bikin NPWP CV yang harus Anda siapkan:

  • Fotokopi akta pendirian atau dokumen pendirian dan perubahan bagi Wajib Pajak badan dalam negeri, atau surat keterangan penunjukan dari kantor pusat bagi bentuk usaha tetap.
  • Fotokopi NPWP salah satu pengurus. Jika penanggung jawab kegiatan usaha dari luar negeri, maka wajib menyertakan fotokopi paspor dan juga keterangan tempat tinggal dari pejabat daerah minimal setingkat lurah.
  • Fotokopi izin usaha atau kegiatan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang atau surat keterangan kegiatan tempat usaha yang dikeluarkan oleh pejabat daerah setempat minimal setingkat lurah.

Cara Bikin NPWP CV

Cara pembuatan NPWP CV tidak jauh berbeda dengan pembuatan NPWP pribadi. Anda juga bisa mendaftarkannya secara online maupun offline. Untuk online, Anda bisa mengunjungi website e-registration yang tadi sudah dibahas di atas. Anda bisa mengunjungi ereg.pajak.go.id/login.

Jika Anda ingin membuatnya secara offline, Anda bisa langsung mendatangi KPP pratama. Jika tempat Anda terlalu jauh dari KPP, maka Anda tetap bisa mengirimkannya via Pos, sama seperti langkah pengiriman NPWP pribadi.

Kesimpulan

Pembuatan NPWP baik itu untuk perorangan maupun CV, langkah-langkahnya mudah dan tidak jauh berbeda satu sama lain. Perbedaannya hanya ada pada dokumen-dokumen yang harus dipersiapkan sebagai syarat bikin NPWP. Hal yang dimaksud dengan NPWP badan bisa meliputi kegiatan usaha laba (profit) atau juga non profit, contohnya organisasi dan yayasan. 

Suami istri beda NPWP? Begini cara perhitungannya

Suami istri beda NPWP? Begini cara perhitungannya

Penghitungan pajak suami dan istri beda NPWP bisa saja
terjadi dan memang ada beberapa kasus yang nyata, karena beberapa alasan
seperti adanya perjanjian tertulis pisah harta. Walaupun dalam UU PPh bawasannya
suami dan istri juga seluruh anggota keluarga merupakan kesatuan ekonomi.

Penjelasan itu ada pada Pasal 8 UU PPh nomor 36 tahun 2008 yang mengatakan: “penghasilan atau kerugian dari seluruh anggota keluarga digabung sebagai satu kesatuan yang dikenai pajak dan pemenuhan kewajiban pajaknya dilakukan oleh kepala keluarga ( dalam hal ini suami)”.

Sebagai konsekuensi penghitungan PPh suami dan istri beda NPWP yakni pajak yang dibayarkan menjadi lebih mahal karena pajak progressif, bahkan beresiko pajak mereka kurang bayar. Namun kasus suami istri beda NPWP ini masih diperbolehkan dengan penghitungan sebagai berikut:

Penghitungan pajak suami dan istri beda NPWP

Penghasilan netto suami = Rp 400.000.000
Penghasilan netto istri = Rp 200.000.000
Jumlah = 600.000.000

PTKP (K/I/3) = 84.000.000
Penghasilan kena pajak = 516.000.000

PPh terutang
5% X 50.000.000 = 2.500.000
15% X 200.000.000 = 30.000.000
25% X 250.000.000 = 62.500.000
30% X 16.000.000 = 4.800.000

Jumlah = 99.800.000

Beban PPh suami
Penghasilan netto suami dibagi penghasilan netto gabungan dikali PPh terutang = 66.533.333

Beban PPh istri
Penghasilan netto istri dibagi penghasilan netto gabungan dikali PPh terutang = 33.266.666

Jadi akibat penghitungan gabungan, maka keluarga akan
menanggung beban pajak lebih besar.

Selisih rumah tangga = 22.200.000
Selisih beban pajak istri = 13.666.666

Dengan status NPWP dan pembayaran pajak tahunan terpisah ini harus juga dilengkapi atau melampirkan dokumen saat melaporkan SPT, yakni dokumen Formulir 1770 atau Formulir 1770 S beserta Lampiran lainnya yang dibutuhkan.

Demikian adalah cara Penghitungan pajak suami dan istri beda NPWP sesuai ketentuan yang berlaku, yang tentunya jika dihitung-hitung pajak penghasilan yang dibebankan memang lebih besar karenan adanya pajak progressif dari istri dan rumah tangga.

Tentang PSAK 24 Imbalan Kerja

Tentang PSAK 24 Imbalan Kerja

Apa itu PSAK 24? PSAK 24 (pernyataan standar akutansi 24) imbalan kerja adalah ketentuan pembayaran pesangon yang diberikan suatu entitas kepada pekerja yang saling terikat dengan pertukaran jasa dan upah.

Dasar dari PSAK 24 tentang imbalan kerja ini sendiri ada pada UUK (undang-undang ketenagakerjaan) No 13 tahun 2003 yang mengatur ketentuan umum tentang tatacara pemberian upah kerja di perusahaan, mulai dari imbalan istirahat panjang atau pensiun sampai dengan PHK.

Imbalan atau upah pada UUK (undang-undang ketenagakerjaan) juga dapat diatur lebih jauh dan dalam di PP (peraturan perusahaan) atau bisa juga di PKB (perjanjian kerja bersama) yang dilakukan antara pekerja dan perusahaan, yang pastinya juga harus merujuk kepada undang-undang.

Dari peraturan ini perusahaan akan dibebani untuk pembayaran pesangon untuk para karyawannya. Dan untuk mengantisipasi terjadinya cash flow disorder di perusahaan tersebut, akibat terjadinya pembengkakan pengeluaran maka PSAK 24 mewajibkan kepada perusahaan untuk melakukan pembukuan pencadangan keuangan atas pembayaran pesangon/imbalan kerja didalam laporan keuangan.

Pada laporan tersebut entitas pemberi kerja harus menuliskan hal-hal berikut ini :

  • Liabilitas, jika pekerja telah memberikan jasanya dan berhak memperoleh imbalah kerja yang akan dibayarkan di masa depan; dan
  • Beban, jika entitas menikmati manfaat ekonomis yang dihasilkan dari jasa yang diberikan oleh pekerja yang berhak memperoleh imbalan kerja.

Tentang PSAK 24 Imbalan kerja

Perusahaan yang mempekerjakan staf, karyawan/buruh, manajer untuk mengelola dan mengembangkan bisnis perusahaan . Konsekuensinya adalah perusahaan harus memberikan Imbalan kerja dalam bentuk imbalan yang diberikan entitas sebagai pertukaran jasa yang diberikan oleh pekerja, termasuk untuk direktur dan manajemen.

1.Imbalan kerja termasuk :

  • Imbalan kerja jangka pendek
  • Imbalan pasca-kerja,
  • Imbalan kerja jangka panjang lainnya
  • Pesangon
  • Imbalan berbasis ekuitas

2. Imbalan jangka pendek < 12 bulan

3. Imbalan jangka panjang seperti pensiun

4. Pesangon diakui sebagai kewajiban dan beban jika, perusahaan berkomitmen untuk :

  • memberhentikan seorang atau sekelompok pekerja sebelum tanggal pensiun normal; atau
  • menyediakan pesangon bagi pekerja yang menerima penawaran mengundurkan diri secara sukarela.

5. Imbalan berbasis ekuitas diatur dalam PSAK 53

Ruang lingkup PSAK 24

Demikian adalah tentang PSAK 24 imbalan kerja semoga infomasi ini dapat membantu anda. Untuk informasi mengenai dunia ketenagakerjaan bisa anda lihat juga disini PayrollBozz ketenagakerjaan

software HR & Payroll
Cara membuat e-billing online Via DJP online

Cara membuat e-billing online Via DJP online

Cara membuat e-billing – Sebagai warga Negara yang baik dan taat akan pajak kita diwajibkan untuk membayar pajak sebagaimana mestinya yang telah diamanatkan oleh Negara. Berbicara tentang wajib pajak masih banyak diantara kita, teman dan keluarga yang lupa bahkan melailaikan kewajiban ini sebagai warga Negara.

Diluaran sana juga banyak wajib pajak yang belum membayarkan pajak mereka, dengan berbagai macam alasan ada yang karena lupa, malas dateng ke kantor pajak, tidak tahu dan memang sengaja tidak menunaikan kewajibannya untuk membayar pajak.

Dan buat anda yang bingung bagaimana cara membayarkan pajak yang mudah dan cepat, DJP memiliki solusinya yakni dengan menggunakan e-billing.

Apa itu e-billing? e-billing pajak menurut direktorat jenderal pajak (DJP) adalah metode pembayaran pajak secara elektronik menggunakan kode billing. Sistem billing ini nantinya akan mengeluarkan rentetan kode billing untuk melakukan pembayaran atau penyetoran penerimaan Negara secara elektronik.

Dan nantinya jika anda telah memilik akun e-billing akan membimbing anda untuk mengisi Surat Setoran Pajak (SSP) elektronik dengan tepat dan benar sesuai dengan transaksi yang ingin dituntaskan.  Berikut adalah cara membuat e-billing via DJP online.

Cara Pengisian SPT Masa PPN, Mudah & Cepat

Cara membuat e-billing cepat dan mudah

Sebenarnya ada beberapa kanal pendaftaran e-billing yang telah bekerja sama dengan DJP, namun mendaftar atau membuat akun e-billing juga lebih mudah melalui website DJP yakni di https://sse3.pajak.go.id/ ,berikut adalah langkah-langkahnya :

  1. Login dengan memasukan nomor NPWP serta password Anda,
  2. Serta jangan lupa juga menuliskan kode autentifikasi yang berada di dalam kotak. Klik
  3. Pilih ikon yang bertuliskan Billing System
  4. Pilih tab yang berwarna hijau dan bertuliskan Isi SSE
  5. Isi form surat setoran elektronik
  6. Pilih jenis pajak yang ingin dibayarkan serta jenis setoran pajak
  7. Pilih masa pajak; dari bulan apa sampai bulan apa
  8. Pilih juga tahun masa pajak
  9. Isikan nominal pajak yang akan disetorkan
  10. Isi kolom uraian bila ada informasi tambahan yang ingin disampaikan.
  11. Klik simpan
  12. Dua Kotak dialog konfirmasi akan muncul.
    • Pilih Ya untuk kotak dialog pertama
    • Pilih Ok untuk kotak dialog kedua
  13. Akan muncul halaman baru dengan 2 tombol perintah.
    • Kotak hijau, Ubah SSP: untuk mengubah data yang sudah dimasukan
    • Kotak Ungu, Kode Billing: untuk melanjutkan proses
  14. Jika memilih Kode Billing, kotak dialog baru akan muncul sebagai pemberitahuan bahwa kode billing Anda sudah dibuat. Klik Ok.
  15. Kode billing Anda berhasil dibuat
  16. Laman selanjutnya akan menampilkan informasi Anda serta nomor kode billing dan masa berlakunya.
  17. Klik kotak cetak kode billing, jika ingin mencetaknya.

Demikian adalah cara membuat e-billing melalui website direktorat jenderal pajak online, cepat dan mudah bukan? Sekarang anda bisa membayar atau melakukan penyetoran via online, dan jangan lupa Pajak membayar pajak.

Cara Pengisian SPT Masa PPN, Mudah & Cepat

Cara Pengisian SPT Masa PPN, Mudah & Cepat

Pajak di Indonesia sangat lazim diterapkan dalam program kerja pemerintah demi perbaikan kesejahteraan dan kualitas Wajib Pajak (WP). Tak jarang, bayar pajak sebagai kontribusi wajib kepada Negara menjadi salah satu kewajiban Wajib Pajak (WP) yang telah terdaftar, baik perorangan maupun badan. Dengan membayar pajak, Wajib Pajak wajib melaporkan kegiatan perpajakan dalam bentuk Surat Pemberitahuan. Salah satunya adalah Surat Pemberitahuan Masa (SPT Masa). Berikut ulasan lengkap tentang definisi, kewajiban pelaporan dan tutorial cara pengisian SPT Masa PPN.

Cara Pengisian SPT PPN

Definisi SPT Masa PPN

SPT Masa PPN merupakan sebuah formulir pajak laporan bulanan yang digunakan oleh Wajib Pajak sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) untuk melaporkan penghitungan jumlah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang terhutang. Fungsinya adalah untuk melaporkan harta dan kewajiban, pembayaran atau pelunasan pajak serta penyetoran pajak dari pemungut pajak. Formulir yang kini digunakan saat ini adalah SPT Masa PPN 1111 terdiri dari 1 form induk dan 6 form lampiran.

Kewajiban Melapor SPT Masa PPN

SPT Masa PPN harus dilapor setiap bulan, tanpa adanya perubahan neraca atau nilai Rupiah pada masa pajak terkait nihil sebesar 0. Jatuh tempo pelaporan adalah pada tanggal 30 atau 31 setiap bulan berikutnya setelah akhir masa pajak yang bersangkutan. Jika tidak melapor SPT Masa PPN, maka akan dikenakan denda sebesar Rp 500.000,00 sesuai dengan UU KUP Pasal 7 ayat 1. Untuk administrasi pemenuhan kewajiban dalam melapor SPT PPN, sistem PPN yang diterapkan sesuai dengan struktur dan juga faktor penetapan penghitungan gaji karyawan di perusahaan.

Cara Mengisi SPT Masa PPN

Jika tidak ada barang masuk ataupun keluar dalam kegiatan operasional perusahaan, maka SPT PPN-nya menjadi nihil. Maka dari itu, Wajib Pajak atau PKP harus melaporkan SPT Masa PPN 1111 Nihil dengan menggunakan aplikasi E-Faktur berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Pasal 5 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-29/PJ/2015. Di samping itu, Wajib Pajak harus menyampaikan laporan SPT PPN dalam bentuk CSV dan PDF dari E-SPT.

Aplikasi E-Faktur Pajak

Yuk, download aplikasinya di Aplikasi E-Faktur Pajak Terbaru. Setelah itu, Anda bisa install dan registrasi Aplikasi E-Faktur Pajak Anda. Berikut ini tutorial cara pengisian SPT Masa PPN 1111 di aplikasi E-Faktur, antara lain:

Cara membuat e-billing online Via DJP online

  1. Pilih Lokal Database dan klik Connect
  2. Masukkan Username dan Password sesuai dengan setting awal untuk menginstall E-faktur
  3. Buka menu SPT pada aplikasi E-Faktur dan klik menu posting
  4. Pilih masa pajak dan tahun pajak sesuai dengan masa yang akan dilaporkan. Misalnya masa bulan Januari 2018, 01-01-2018. Isilah Pembetulan dengan kode 0, klik cek jumlah dokumen PKPM (Pajak Keluaran Pajak Masukan) apakah sudah sesuai. Setelah itu, klik menu posting sampai muncul keterangan Data SPT Berhasil Dibentuk
  5. Klik menu SPT, pilih menu Buka SPT. Akan muncul daftar SPT yang sudah Anda buat, pilih masa pajak, klik menu buka SPT untuk diubah
  6. Setelah itu, jika SPT PPN Anda menjadi nihil, maka Anda harus membuka induk SPT yang dipilih namanya Formulir Induk-11. Klik menu SPT, pilih Formulir Induk dan klik menu 1111
  7. Klik bagian VI, isi Tempat dan Tanggal Waktu Laporan, klik menu Simpan, jika muncul pesan Data Berhasil Disimpan, klik OK
  8. Setelah simpan, pilih kembali di menu SPT, klik menu Buka SPT, pilih masa pajak SPT yang akan dilaporkan, klik Buat File SPT (CSV), klik OK jika muncul pesan CSV SPT berhasil dibuat dan cetak SPT Induk beserta lampiran AB dalam SPT Masa PPN 1111.
  9. Simpan file PDF tersebut di Document dengan klik Save sampai dengan muncul pesan PDF SPT Induk dan AB Berhasil Dibuat, kemudian klik OK
  10. Cetak file CSV/PDF yang sudah tersimpan di file Document serta masukkan CSV/PDF dalam flashdisk
  11. Siap untuk dilaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dan selanjutnya melaporkan SPT PPN di sistem E-Filling Pajak

Demikian informmasi tentang definisi, kewajiban pelaporan dan tutorial cara pengisian SPT masa PPN. Semoga bisa bermanfaat bagi para pembaca!

if(window.strchfSettings === undefined) window.strchfSettings = {}; window.strchfSettings.stats = {url: “https://payrollbozz.storychief.io/cara-pengisian-spt-masa-ppn-mudah-cepat?id=360562656&type=2”,title: “Cara Pengisian SPT Masa PPN, Mudah & Cepat”,id: “36edbfc9-a668-425e-a9c2-570a54864f1d”}; (function(d, s, id) { var js, sjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) {window.strchf.update(); return;} js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = “https://d37oebn0w9ir6a.cloudfront.net/scripts/v0/strchf.js”; js.async = true; sjs.parentNode.insertBefore(js, sjs); }(document, ‘script’, ‘storychief-jssdk’))