Cara menghitung upah lembur 2026 sesuai PP 35/2021: rumus 1/173, tabel pengali hari kerja dan hari libur, dan kalkulator

Cara Menghitung Upah Lembur 2026 + Kalkulator (PP 35/2021)

by

Terakhir diperbarui: 19 Oktober 2026. Dasar hukum: PP 35/2021 Pasal 26 sampai 33 dan UU 13/2003 Pasal 78 sebagaimana diubah UU 6/2023. Artikel ini akan diperbarui begitu UU Pelindungan Ketenagakerjaan diundangkan.

Upah lembur sering jadi sumber salah paham antara karyawan dan HRD. Karyawan merasa kurang dibayar, sementara HRD bingung memilih pengali yang benar untuk hari kerja, hari Minggu, atau tanggal merah. Padahal rumusnya sudah baku di PP 35/2021, tinggal dipakai dengan urutan yang tepat.

Jawaban singkat: upah sejam = 1/173 x upah sebulan (gaji pokok + tunjangan tetap). Lembur di hari kerja dibayar 1,5x untuk jam pertama dan 2x untuk jam berikutnya. Lembur di hari istirahat mingguan atau libur resmi dibayar 2x sejak jam pertama, lalu naik ke 3x dan 4x.

Contoh: upah sebulan Rp5.729.876 (UMP DKI Jakarta 2026) berarti upah sejam Rp33.120,67. Lembur 2 jam di hari kerja = (1,5 + 2) x Rp5.729.876 / 173 = Rp115.922.

Status aturan per 19 Oktober 2026: DPR menyetujui UU Pelindungan Ketenagakerjaan pada 6 Oktober 2026, tetapi undang-undang itu belum diundangkan dan belum bernomor. Selama belum berlaku, hitungan lembur tetap memakai PP 35/2021. Rinciannya ada di bagian yang mungkin berubah di bawah.

Kalkulator Upah Lembur 2026

Pilih cara upah dibayar, pola kerja, dan jenis hari, lalu isi jumlah jam lembur. Kalkulator menampilkan rincian per jam dan bisa disalin untuk dikirim ke atasan atau HRD. Semua hitungan berjalan di browser Anda, tidak ada data yang dikirim.

Kalkulator Upah Lembur 2026 (PP 35/2021)

Dibayar tetap tiap bulan, tidak tergantung kehadiran.
Mis. uang makan/transport per kehadiran. Hanya dipakai untuk aturan 75% (Pasal 32 ayat 4).

Estimasi berdasarkan PP 35/2021 Pasal 31-33 (upah sejam = 1/173 x upah sebulan). Jam lembur dihitung per jam penuh. PK, PP, atau PKB boleh mengatur lebih baik bagi pekerja. Golongan jabatan tertentu dan sektor usaha tertentu bisa dikecualikan (Pasal 27 dan 30). Hasil bukan nasihat hukum.

Kalkulator ini juga tersedia di halaman tersendiri: kalkulator lembur PayrollBozz. Untuk menghitung komponen gaji lainnya, coba alat HR gratis dari PayrollBozz.

Rumus Dasar Cara Menghitung Lembur

1. Upah sejam = 1/173 x upah sebulan

Pasal 32 ayat (1) dan (2) PP 35/2021 menyatakan upah lembur dihitung dari upah bulanan, dan upah sejam adalah 1/173 kali upah sebulan. Pembagi 173 berlaku untuk pola 5 hari maupun 6 hari kerja. Angka ini kira-kira sama dengan 40 jam x 52 minggu / 12 bulan (173,3).

2. Komponen upah yang masuk hitungan

  • Upah terdiri dari gaji pokok dan tunjangan tetap: dasar hitungnya 100% dari jumlah keduanya (Pasal 32 ayat 3).
  • Ada juga tunjangan tidak tetap: kalau gaji pokok + tunjangan tetap kurang dari 75% total upah, dasar hitungnya 75% dari total upah (Pasal 32 ayat 4). Kalau sudah 75% atau lebih, tetap pakai pokok + tunjangan tetap.
  • Upah harian: upah sebulan = upah sehari x 25 untuk pola 6 hari kerja, atau x 21 untuk pola 5 hari kerja (Pasal 33 ayat 1).
  • Upah satuan hasil (borongan): upah sebulan = rata-rata penghasilan 12 bulan terakhir, dan tidak boleh lebih rendah dari upah minimum setempat (Pasal 33 ayat 2 dan 3).

Bingung membedakan tunjangan tetap dan tidak tetap? Penjelasannya ada di artikel tunjangan tetap dan tidak tetap pada komponen gaji.

Tabel Pengali Upah Lembur PP 35/2021

Pengali di bawah dikalikan dengan upah sejam, satu per satu untuk setiap jam lembur. Semua angka diambil langsung dari Pasal 31 PP 35/2021.

Jenis hari Jam lembur Pengali Dasar
Hari kerja biasa (pola 5 atau 6 hari) Jam ke-1 1,5x Pasal 31 ayat (1)
Jam ke-2 dan seterusnya (maks. jam ke-4) 2x
Hari istirahat mingguan / libur resmi, pola 5 hari kerja Jam ke-1 sampai ke-8 2x Pasal 31 ayat (3)
Jam ke-9 3x
Jam ke-10, ke-11, dan ke-12 4x
Hari istirahat mingguan / libur resmi, pola 6 hari kerja Jam ke-1 sampai ke-7 2x Pasal 31 ayat (2) huruf a
Jam ke-8 3x
Jam ke-9, ke-10, dan ke-11 4x
Libur resmi jatuh di hari kerja terpendek, pola 6 hari kerja Jam ke-1 sampai ke-5 2x Pasal 31 ayat (2) huruf b
Jam ke-6 3x
Jam ke-7, ke-8, dan ke-9 4x

“Hari kerja terpendek” hanya ada di pola 6 hari kerja. Contohnya, Senin sampai Jumat masing-masing 7 jam dan Sabtu 5 jam. Kalau libur resmi jatuh pada hari Sabtu itu, pakai baris terakhir tabel.

Tabel total pengali (cara cepat)

Supaya tidak perlu menjumlahkan jam per jam, pakai tabel kumulatif ini. Upah lembur = total pengali x upah sebulan / 173. Tanda “-” berarti jam tersebut tidak diatur di PP 35/2021 (atau melebihi batas 4 jam di hari kerja).

Lama lembur Hari kerja Libur, pola 5 hari Libur, pola 6 hari Libur resmi di hari terpendek (pola 6 hari)
1 jam 1,5 2 2 2
2 jam 3,5 4 4 4
3 jam 5,5 6 6 6
4 jam 7,5 8 8 8
5 jam – 10 10 10
6 jam – 12 12 13
7 jam – 14 14 17
8 jam – 16 17 21
9 jam – 19 21 25
10 jam – 23 25 –
11 jam – 27 29 –
12 jam – 31 – –

Langkah Menghitung Upah Lembur

Langkah 1: Tentukan dasar upah sebulan

Jumlahkan gaji pokok dan tunjangan tetap. Kalau ada tunjangan tidak tetap, cek aturan 75%. Untuk pekerja harian, kalikan upah sehari dengan 21 atau 25 sesuai pola kerja.

Langkah 2: Hitung upah sejam

Bagi dasar upah sebulan dengan 173. Simpan angka desimalnya, jangan dibulatkan dulu.

Langkah 3: Tentukan jenis hari dan pola kerja

Hari kerja biasa, hari istirahat mingguan, libur resmi, atau libur resmi di hari kerja terpendek. Pola 5 atau 6 hari kerja menentukan baris tabel yang dipakai. Cek tanggal merah tahun depan di kalender libur nasional dan cuti bersama 2027.

Langkah 4: Jumlahkan pengali setiap jam

Ambil pengali dari tabel untuk jam ke-1, ke-2, dan seterusnya, lalu jumlahkan. Atau langsung baca tabel total pengali.

Langkah 5: Kalikan, lalu bulatkan di akhir

Upah lembur = total pengali x upah sebulan / 173. Bulatkan ke rupiah terdekat hanya di hasil akhir. Setelah itu cek batas jam dan hak makan minum (lihat bagian aturan di bawah).

3 Contoh Perhitungan Lembur dengan UMP 2026

Contoh berikut memakai angka rekaan yang wajar, kecuali UMP DKI Jakarta 2026 sebesar Rp5.729.876 yang ditetapkan lewat Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 1142 Tahun 2025.

Kasus 1: Karyawan bulanan, lembur 3 jam di hari kerja

Rina bekerja 5 hari seminggu dengan upah Rp5.729.876 (gaji pokok + tunjangan tetap, setara UMP DKI 2026). Hari Rabu ia lembur 3 jam setelah jam pulang.

  • Upah sejam: Rp5.729.876 / 173 = Rp33.120,67
  • Jam ke-1: 1,5x. Jam ke-2 dan ke-3: 2x + 2x. Total pengali = 5,5
  • Upah lembur: 5,5 x Rp5.729.876 / 173 = Rp182.164

Rinciannya: jam pertama Rp49.681, jam kedua dan ketiga Rp132.483. Lembur 3 jam ini ikut dihitung dalam batas 18 jam per minggu.

Kasus 2: Ada tunjangan tidak tetap, lembur 10 jam di hari Sabtu (pola 5 hari)

Budi bekerja Senin sampai Jumat. Gaji pokoknya Rp4.500.000, tunjangan tetap Rp500.000, dan uang makan serta transport per kehadiran sekitar Rp2.000.000 sebulan (tunjangan tidak tetap). Sabtu adalah hari istirahat mingguannya, dan ia diminta lembur 10 jam.

  • Total upah: Rp7.000.000. 75% dari total = Rp5.250.000.
  • Pokok + tunjangan tetap = Rp5.000.000, lebih kecil dari Rp5.250.000. Jadi dasar hitungnya Rp5.250.000 (Pasal 32 ayat 4).
  • Upah sejam: Rp5.250.000 / 173 = Rp30.346,82
  • Pengali: jam ke-1 sampai ke-8 = 8 x 2 = 16; jam ke-9 = 3; jam ke-10 = 4. Total pengali = 23
  • Upah lembur: 23 x Rp5.250.000 / 173 = Rp697.977

Karena lembur 4 jam atau lebih, perusahaan juga wajib menyediakan makan dan minum minimal 1.400 kkal. Lembur di hari istirahat mingguan tidak masuk hitungan batas 18 jam per minggu.

Kasus 3: Pekerja harian shift, libur resmi jatuh di hari kerja terpendek (pola 6 hari)

Dedi pekerja harian di gudang dengan upah Rp230.000 per hari. Pola kerjanya 6 hari: Senin sampai Jumat 7 jam, Sabtu 5 jam. Sebuah libur nasional jatuh pada hari Sabtu dan gudang tetap buka, sehingga Dedi bekerja 7 jam pada hari itu.

  • Upah sebulan: Rp230.000 x 25 = Rp5.750.000 (Pasal 33 ayat 1)
  • Upah sejam: Rp5.750.000 / 173 = Rp33.236,99
  • Pengali (libur resmi di hari kerja terpendek): jam ke-1 sampai ke-5 = 5 x 2 = 10; jam ke-6 = 3; jam ke-7 = 4. Total pengali = 17
  • Upah lembur: 17 x Rp5.750.000 / 173 = Rp565.029

Seandainya libur itu jatuh pada hari Selasa (bukan hari terpendek), 7 jam kerjanya dihitung 7 x 2 = 14, sehingga upah lemburnya 14 x Rp5.750.000 / 173 = Rp465.318.

Aturan dan Batas Lembur Menurut PP 35/2021

  • Batas jam: paling lama 4 jam per hari dan 18 jam per minggu (Pasal 26 ayat 1). Batas ini tidak berlaku untuk lembur di hari istirahat mingguan atau libur resmi (Pasal 26 ayat 2).
  • Perintah dan persetujuan: lembur harus diperintahkan pengusaha dan disetujui pekerja secara tertulis dan/atau lewat media digital (Pasal 28 ayat 1). Bentuknya boleh daftar pekerja yang bersedia lembur, ditandatangani pekerja dan pengusaha. Pengusaha juga wajib membuat daftar pelaksanaan lembur berisi nama dan lamanya lembur (Pasal 28 ayat 2 dan 3).
  • Kewajiban perusahaan selama lembur: membayar upah lembur, memberi kesempatan istirahat secukupnya, dan memberi makanan dan minuman paling sedikit 1.400 kkal bila lembur 4 jam atau lebih. Makanan ini tidak boleh diganti uang (Pasal 29).
  • Pengecualian golongan jabatan tertentu: pekerja yang berperan sebagai pemikir, perencana, pelaksana, dan/atau pengendali jalannya perusahaan, dengan waktu kerja yang tidak dapat dibatasi dan upah lebih tinggi, tidak wajib dibayar upah lembur. Syaratnya golongan jabatan itu diatur di PK, PP, atau PKB. Kalau tidak diatur, upah lembur tetap wajib dibayar (Pasal 27).
  • Sektor usaha atau pekerjaan tertentu: perusahaan yang menerapkan waktu kerja lebih panjang dari ketentuan umum berdasarkan penetapan Menteri tidak mengikuti ketentuan waktu kerja lembur umum ini, tetapi aturan waktu kerja sektornya (Pasal 23 ayat 3, Pasal 24, dan Pasal 30).
  • Sanksi: tidak membayar upah lembur melanggar Pasal 78 ayat (2) UU 13/2003 (diubah UU 6/2023). Ancamannya pidana kurungan 1 sampai 12 bulan dan/atau denda Rp10 juta sampai Rp100 juta (Pasal 187 UU 13/2003, Lampiran UU 6/2023 Pasal 81 angka 68). Pelanggaran kewajiban istirahat dan makan minum saat lembur juga bisa dikenai sanksi administratif (PP 35/2021 Pasal 61).

Kepmenakertrans 102/2004 sudah dicabut

Banyak artikel lama masih mengutip Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.102/MEN/VI/2004 tentang Waktu Kerja Lembur dan Upah Kerja Lembur. Keputusan itu sudah dicabut oleh Permenaker Nomor 23 Tahun 2021 (ditetapkan 12 November 2021, berlaku surut sejak 2 Februari 2021). Perbedaan yang paling sering terbawa ke hitungan lama:

  • batas lembur 3 jam per hari dan 14 jam per minggu (sekarang 4 jam dan 18 jam);
  • makan dan minum wajib diberikan mulai lembur 3 jam (sekarang 4 jam);
  • tabel hari libur berhenti satu jam lebih awal, misalnya pola 5 hari hanya sampai jam ke-11 (sekarang sampai jam ke-12) dan pola 6 hari sampai jam ke-10 (sekarang jam ke-11).

Rumus 1/173 dan pengali 1,5x/2x/3x/4x-nya sendiri tidak berubah.

Yang mungkin berubah di UU Pelindungan Ketenagakerjaan

Status per 19 Oktober 2026: RUU Pelindungan Ketenagakerjaan disetujui menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna DPR ke-9 pada 6 Oktober 2026. Undang-undang ini belum diundangkan: daftar UU 2026 di JDIH BPK baru sampai UU Nomor 5 Tahun 2026, dan naskah finalnya belum terbit di basis data peraturan resmi.

  • Kemnaker menyebut ada masa transisi satu tahun sejak undang-undang ditetapkan dan diundangkan (dilaporkan CNBC Indonesia, 6 Oktober 2026).
  • Selama aturan pelaksana yang baru belum terbit, PP 35/2021 tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan UU baru (dilaporkan situs DPR RI, 8 Oktober 2026).
  • Waktu kerja dilaporkan tetap 7 jam sehari untuk pola 6 hari dan 8 jam sehari untuk pola 5 hari, total 40 jam seminggu (CNA, 6 Oktober 2026). Rincian pengali lembur dalam naskah final belum bisa dicek.

Jangan mengubah hitungan lembur berdasarkan berita. Kami akan memperbarui tabel dan kalkulator ini begitu pasalnya bisa dikutip. Ringkasan isi UU baru ada di artikel UU ketenagakerjaan terbaru.

Kesalahan Umum HRD Saat Menghitung Lembur

  1. Memasukkan semua tunjangan ke dasar hitung. Yang dipakai adalah gaji pokok + tunjangan tetap. Tunjangan tidak tetap hanya berperan lewat aturan 75%.
  2. Lupa aturan 75%. Kebalikannya, kalau gaji pokok kecil dan tunjangan tidak tetapnya besar, dasar hitung minimal 75% total upah.
  3. Memakai 1,5x di hari libur. Pengali 1,5x hanya untuk jam pertama di hari kerja. Di hari istirahat mingguan dan libur resmi, jam pertama sudah 2x.
  4. Memakai pembagi selain 173. Misalnya upah sebulan dibagi jumlah hari kerja lalu dibagi 8. Hasilnya tidak sesuai Pasal 32 ayat (2).
  5. Membulatkan upah sejam di awal. Pembulatan di awal membuat selisih yang membesar di slip gaji ratusan karyawan. Bulatkan di hasil akhir saja.
  6. Memakai tabel pola 6 hari untuk karyawan pola 5 hari, atau menerapkan “hari kerja terpendek” pada pola 5 hari.
  7. Tidak ada perintah dan persetujuan tertulis. Tanpa daftar lembur, sulit membuktikan jam lembur saat ada perselisihan atau pemeriksaan pengawas.
  8. Mengganti makan lembur dengan uang. Untuk lembur 4 jam atau lebih, Pasal 29 ayat (2) melarangnya.
  9. Masih memakai angka Kepmenakertrans 102/2004 (3 jam/14 jam, tabel sampai jam ke-10 atau ke-11).

Untuk HRD: data jam lembur yang rapi dimulai dari absensi. Dengan fitur absensi PayrollBozz, jam masuk dan pulang tercatat otomatis, lalu aplikasi payroll PayrollBozz dapat memakai data itu sebagai komponen lembur di slip gaji, sehingga HRD tidak perlu menghitung ulang di spreadsheet setiap bulan.

Aturan lembur dan telat bertingkat sudah tersedia mulai paket Basic, sedangkan perhitungan lembur langsung di slip gaji memakai paket Business. Bandingkan isi tiap paket di halaman harga PayrollBozz.

Pertanyaan Umum

Lembur hari Minggu dihitung berapa?

Kalau Minggu adalah hari istirahat mingguan, pengalinya mengikuti tabel hari libur. Pola 6 hari kerja: jam ke-1 sampai ke-7 dibayar 2x, jam ke-8 3x, jam ke-9 sampai ke-11 4x. Contoh dengan upah Rp5.729.876 dan lembur 8 jam: (7 x 2 + 3) x Rp5.729.876 / 173 = Rp563.051. Untuk pola 5 hari kerja, jam ke-1 sampai ke-8 dibayar 2x, jam ke-9 3x, dan jam ke-10 sampai ke-12 4x.

Lembur maksimal berapa jam?

Di hari kerja, paling lama 4 jam per hari dan 18 jam per minggu (PP 35/2021 Pasal 26 ayat 1). Lembur di hari istirahat mingguan atau libur resmi tidak masuk batas itu. Tabel upahnya diatur sampai jam ke-12 (pola 5 hari), jam ke-11 (pola 6 hari), atau jam ke-9 (libur resmi di hari kerja terpendek).

Berapa upah lembur 3 jam dengan gaji 6 juta?

Kalau Rp6.000.000 adalah gaji pokok + tunjangan tetap dan lemburnya di hari kerja: upah sejam Rp6.000.000 / 173 = Rp34.682,08. Jam pertama 1,5x = Rp52.023, dua jam berikutnya 2 x 2x = Rp138.728. Totalnya 5,5 x Rp6.000.000 / 173 = Rp190.751.

Apakah lembur di tanggal merah sama dengan lembur hari Minggu?

Ya. Pasal 31 PP 35/2021 menyamakan hari istirahat mingguan dan hari libur resmi. Satu-satunya pengecualian adalah pola 6 hari kerja ketika libur resmi jatuh di hari kerja terpendek: pengalinya 2x untuk jam ke-1 sampai ke-5, 3x untuk jam ke-6, dan 4x untuk jam ke-7 sampai ke-9.

Apakah karyawan kontrak dan pekerja harian berhak upah lembur?

Ya. Kewajiban membayar upah lembur berlaku untuk semua pekerja yang bekerja melebihi waktu kerja, tanpa membedakan PKWT atau PKWTT. Untuk pekerja harian, upah sebulan dihitung dari upah sehari x 21 (pola 5 hari) atau x 25 (pola 6 hari).

Apakah manajer berhak upah lembur?

Tergantung PK, peraturan perusahaan, atau PKB. Pasal 27 PP 35/2021 mengecualikan golongan jabatan tertentu, yaitu pemikir, perencana, pelaksana, dan/atau pengendali jalannya perusahaan yang waktu kerjanya tidak dapat dibatasi dan upahnya lebih tinggi. Kalau golongan jabatan itu tidak diatur di dokumen tersebut, perusahaan tetap wajib membayar upah lembur.

Untuk hitungan lembur yang cepat dan sesuai aturan, gunakan “Kalkulator Lembur” dari PayrollBozz.

Baca juga: cara menghitung pesangon PHK 2026 dan kalkulatornya | daftar libur nasional dan cuti bersama 2027 | komponen tunjangan tetap dan tidak tetap | cara memasukkan komponen lembur di PayrollBozz

Disclaimer: Artikel dan kalkulator ini adalah alat bantu estimasi, bukan nasihat hukum. PK, peraturan perusahaan, atau PKB boleh mengatur upah lembur yang lebih baik bagi pekerja. Untuk perselisihan, hubungi dinas ketenagakerjaan setempat atau konsultan hukum ketenagakerjaan.

Sumber: