Cara Menghitung Pesangon PHK 2026 dan Kalkulator Pesangon

Terakhir diperbarui: 10 November 2026. Dasar hukum: UU 27/2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan (berlaku sejak 28 Oktober 2026) dan, untuk PHK sebelum tanggal itu, PP 35/2021.

Cara menghitung pesangon PHK 2026: tentukan alasan PHK, hitung masa kerja, lalu kalikan bulan upah di tabel uang pesangon (UP) dan uang penghargaan masa kerja (UPMK) dengan pengali alasan PHK, kemudian tambahkan uang penggantian hak (UPH). Sejak 28 Oktober 2026, tabel dan pengalinya diatur Pasal 232 sampai Pasal 249 UU 27/2026. Rumusnya: UP = pengali x bulan UP x upah, UPMK = pengali x bulan UPMK x upah.

Pesangon adalah salah satu hal yang paling sering diributkan saat PHK. Karyawan ingin tahu haknya berapa, sementara HRD perlu angka yang bisa dipertanggungjawabkan. Masalahnya, besaran pesangon tidak sama untuk semua kasus. Rumusnya tergantung alasan PHK, masa kerja, dan upah yang dipakai sebagai dasar hitung.

Kalkulator Pesangon PHK

Isi upah, tanggal mulai kerja, tanggal berakhirnya hubungan kerja, lalu pilih alasan PHK. Kalkulator berjalan di browser Anda, jadi data tidak dikirim ke mana pun.

Ingin menghitung di halaman terpisah? Buka kalkulator pesangon PayrollBozz.

Komponen Hak Saat PHK Menurut UU 27/2026

Pasal 232 ayat (1) UU 27/2026 menyebut, saat terjadi PHK pemberi kerja wajib membayar uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak, dengan faktor pengali sesuai alasan PHK. Untuk beberapa alasan, pekerja juga berhak atas uang pisah.

Komponen	Dasar (UU 27/2026)	Siapa yang berhak
Uang pesangon (UP)	Pasal 232 ayat (2)	Tergantung alasan PHK, pengalinya 1x sampai 2x
Uang penghargaan masa kerja (UPMK)	Pasal 232 ayat (3)	Masa kerja minimal 3 tahun, dan alasan PHK-nya memberi UPMK (1x, 1,5x, atau 2x)
Uang penggantian hak (UPH)	Pasal 232 ayat (4)	Semua alasan PHK
Uang pisah	Pasal 233, besarannya diatur PK, PP, atau PKB	Resign, mangkir, ditahan dan merugikan perusahaan, serta alasan lain yang ditetapkan perusahaan

Tabel uang pesangon (UP) 2026

Dasar: Pasal 232 ayat (2) UU 27/2026, dengan rumusan “paling sedikit”. Angka di kolom kanan adalah kelipatan upah sebulan, sebelum dikali pengali alasan PHK. Isinya sama dengan tabel lama di PP 35/2021 Pasal 40 ayat (2).

Masa kerja	Uang pesangon
Kurang dari 1 tahun	1 bulan upah
1 tahun sampai kurang dari 2 tahun	2 bulan upah
2 tahun sampai kurang dari 3 tahun	3 bulan upah
3 tahun sampai kurang dari 4 tahun	4 bulan upah
4 tahun sampai kurang dari 5 tahun	5 bulan upah
5 tahun sampai kurang dari 6 tahun	6 bulan upah
6 tahun sampai kurang dari 7 tahun	7 bulan upah
7 tahun sampai kurang dari 8 tahun	8 bulan upah
8 tahun atau lebih	9 bulan upah

Perhitungan UPMK 2026

Dasar: Pasal 232 ayat (3) UU 27/2026, sama dengan tabel lama di PP 35/2021 Pasal 40 ayat (3). Masa kerja di bawah 3 tahun belum mendapat UPMK.

Masa kerja	UPMK
3 tahun sampai kurang dari 6 tahun	2 bulan upah
6 tahun sampai kurang dari 9 tahun	3 bulan upah
9 tahun sampai kurang dari 12 tahun	4 bulan upah
12 tahun sampai kurang dari 15 tahun	5 bulan upah
15 tahun sampai kurang dari 18 tahun	6 bulan upah
18 tahun sampai kurang dari 21 tahun	7 bulan upah
21 tahun sampai kurang dari 24 tahun	8 bulan upah
24 tahun atau lebih	10 bulan upah

Perhatikan lompatan di baris terakhir: dari 8 bulan langsung ke 10 bulan. Itu memang bunyi pasalnya, bukan salah ketik.

Perhitungan UPMK 2026 = pengali UPMK x bulan di tabel x upah sebulan. Contoh: masa kerja 13 tahun dan upah Rp7.000.000. Tabel memberi 5 bulan. Dengan pengali 1x, UPMK = 5 x Rp7.000.000 = Rp35.000.000. Kalau perusahaan tutup permanen atas keputusan pemilik (pengali UPMK 1,5x), UPMK = 1,5 x 5 x Rp7.000.000 = Rp52.500.000.

Uang penggantian hak (UPH)

Menurut Pasal 232 ayat (4) UU 27/2026, UPH meliputi:

• cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur;
• biaya atau ongkos pulang untuk pekerja dan keluarganya ke tempat ia diterima bekerja;
• hal lain yang ditetapkan dalam PK, PP, atau PKB.

Penggantian perumahan dan pengobatan sebesar 15% yang dulu ada di UU 13/2003 tidak tercantum di PP 35/2021 maupun UU 27/2026. Jadi kalau Anda menemukan artikel lama yang masih menghitung “15% dari pesangon”, rujukannya sudah tidak berlaku.

Uang pisah

Uang pisah diberikan untuk alasan PHK tertentu yang ditetapkan dalam PK, PP, atau PKB (Pasal 233 ayat 1). Kalau perusahaan belum mengatur besarannya, uang pisah dapat ditetapkan paling sedikit 1 bulan upah (ayat 2). Kalau aturan perusahaan sudah lebih baik, yang berlaku adalah aturan perusahaan (ayat 3).

Pengali Pesangon Berdasarkan Alasan PHK

Inilah bagian yang paling menentukan. Satu orang dengan upah dan masa kerja yang sama bisa menerima jumlah yang sangat berbeda, tergantung alasan PHK-nya. Tabel di bawah disusun dari Pasal 231 dan Pasal 236 sampai Pasal 249 UU 27/2026. Kolom terakhir menunjukkan pengali UP di PP 35/2021 untuk PHK sebelum 28 Oktober 2026.

Alasan PHK (UU 27/2026)	Pasal	UP	UPMK	UPH	Uang pisah	UP lama (PP 35/2021)
Penggabungan, peleburan, pengambilalihan, atau pemisahan; pekerja tidak bersedia melanjutkan	236 (1)	1x	1x	Ya	–	1x (0,5x bila pengambilalihan mengubah syarat kerja)
Penggabungan, peleburan, pengambilalihan, atau pemisahan; pemberi kerja tidak bersedia menerima pekerja	236 (2)	2x	1x	Ya	–	1x
Perusahaan tutup karena rugi terus-menerus 2 tahun	237	1x	1x	Ya	–	0,5x
Perusahaan tutup permanen atas keputusan pemilik	238	1x	1,5x	Ya	–	1x (tutup bukan karena rugi)
Keadaan memaksa (kahar)	239	1x	1x	Ya	–	0,5x atau 0,75x
Perusahaan dalam PKPU atau pailit	240	1x	1x	Ya	–	0,5x atau 1x
Pekerja minta PHK karena perbuatan pemberi kerja, misalnya upah telat 3 bulan berturut-turut	241 (1)	2x	1x	Ya	–	1x
Permohonan pekerja dinyatakan tidak terbukti oleh lembaga PPHI, lalu pemberi kerja mem-PHK	241 (2)	–	–	Ya	Ya	–
Mengundurkan diri (resign) sesuai syarat	242	–	–	Ya	Ya	–
Mangkir 5 hari kerja berturut-turut dan sudah dipanggil 2 kali secara tertulis	243	–	–	Ya	Ya	–
Pelanggaran PK/PP/PKB setelah SP1, SP2, dan SP3	244	1x	1x	Ya	–	0,5x
Ditahan 6 bulan, menimbulkan kerugian perusahaan atau dinyatakan bersalah	245 (3), (6)	–	–	Ya	Ya	–
Ditahan 6 bulan, tidak menimbulkan kerugian perusahaan	245 (4), (7)	–	1x	Ya	–	–
Sakit berkepanjangan atau disabilitas akibat kecelakaan kerja, lebih dari 12 bulan	246	2x	2x	Ya	–	2x (UPMK 1x)
Memasuki usia pensiun	247	2x	1x	Ya	–	1,75x
Meninggal dunia (dibayar ke ahli waris)	249	2x	1x	Ya	–	2x

Tiga catatan penting:

• Tabel UP adalah batas minimum. Pasal 232 ayat (2) memakai kata “paling sedikit”, sejalan dengan Putusan MK 168/PUU-XXI/2023. PK, PP, atau PKB boleh memberi lebih, tetapi tidak boleh kurang.
• Efisiensi dan pelanggaran mendesak tidak ada lagi di daftar. Pasal 231 UU 27/2026 tidak mencantumkan efisiensi maupun pelanggaran bersifat mendesak sebagai alasan PHK. Pengali 0,5x dan 0,75x dari PP 35/2021 juga tidak muncul di Pasal 236 sampai 249.
• Usaha mikro dan kecil membayar pesangon, UPMK, UPH, dan uang pisah berdasarkan kesepakatan dengan pekerja (Pasal 250).

Upah Apa yang Dipakai untuk Menghitung Pesangon?

Dasar hitungnya adalah upah pokok ditambah tunjangan tetap yang diberikan kepada pekerja dan keluarganya (Pasal 234 ayat 1 UU 27/2026). Tunjangan tidak tetap, seperti uang makan atau transport yang dibayar per kehadiran, bonus, dan lembur, tidak masuk.

• Kalau upah dibayar harian, upah sebulan dihitung 30 kali upah sehari (ayat 2).
• Kalau upah dibayar berdasarkan satuan hasil, upah sebulan adalah rata-rata 12 bulan terakhir (ayat 3).
• Kalau hasil satuan itu lebih rendah dari upah minimum, yang dipakai adalah upah minimum di wilayah domisili perusahaan (ayat 4).

Contoh: gaji pokok Rp5.500.000, tunjangan jabatan tetap Rp500.000, uang makan harian Rp30.000 per hadir. Dasar hitung pesangon = Rp5.500.000 + Rp500.000 = Rp6.000.000. Uang makan tidak dihitung.

Cara Menghitung Pesangon PHK 2026 Langkah demi Langkah

1. Cek tanggal PHK. PHK sejak 28 Oktober 2026 memakai UU 27/2026. Untuk PHK sebelumnya, pakai tabel lama PP 35/2021. Kalkulator di atas memakai UU 27/2026.
2. Tentukan alasan PHK dan cari pengalinya di tabel alasan PHK.
3. Hitung masa kerja dari tanggal mulai bekerja sampai tanggal PHK. Pakai tahun penuh untuk membaca tabel. Contoh: 7 tahun 4 bulan masuk baris “7 sampai kurang dari 8 tahun”.
4. Tentukan upah dasar: upah pokok + tunjangan tetap.
5. Hitung UP = pengali UP x bulan di tabel UP x upah dasar.
6. Hitung UPMK = pengali UPMK x bulan di tabel UPMK x upah dasar.
7. Hitung UPH: sisa cuti tahunan, ongkos pulang, dan hak lain dari PK/PP/PKB. Tambahkan uang pisah bila alasannya memberi uang pisah.
8. Jumlahkan, lalu hitung pajaknya. Lihat bagian pajak di bawah.

Contoh Perhitungan Pesangon PHK 2026

Data Budi: upah dasar Rp6.000.000, masa kerja 7 tahun 4 bulan, sisa cuti tahunan 6 hari, 5 hari kerja seminggu, PHK pada November 2026. Dari tabel, UP = 8 bulan dan UPMK = 3 bulan.

Sisa cuti dihitung Rp6.000.000 / 21 x 6 hari = Rp1.714.286. Peraturan tidak menetapkan rumus harian untuk penggantian cuti. Pembagi 21 (5 hari kerja) atau 25 (6 hari kerja) di sini mengikuti cara konversi upah harian di PP 35/2021 Pasal 33, dan banyak dipakai dalam praktik. Cek PK/PP/PKB perusahaan Anda.

Skenario (UU 27/2026)	UP	UPMK	UPH cuti	Total
Tutup karena rugi 2 tahun, atau PHK setelah SP3 (1x, 1x)	1 x 8 x 6 jt = Rp48.000.000	1 x 3 x 6 jt = Rp18.000.000	Rp1.714.286	Rp67.714.286
Tutup permanen atas keputusan pemilik (1x, 1,5x)	Rp48.000.000	1,5 x 3 x 6 jt = Rp27.000.000	Rp1.714.286	Rp76.714.286
Pensiun (2x, 1x)	2 x 8 x 6 jt = Rp96.000.000	Rp18.000.000	Rp1.714.286	Rp115.714.286
Resign, perusahaan belum mengatur uang pisah	–	–	Rp1.714.286	Rp1.714.286 + uang pisah paling sedikit Rp6.000.000

Bandingkan dengan aturan lama. Kalau Budi pensiun sebelum 28 Oktober 2026, pengali UP-nya 1,75x, sehingga UP = Rp84.000.000 dan totalnya Rp103.714.286. Kalau perusahaan tutup karena rugi, PP 35/2021 hanya memberi 0,5x UP, sehingga totalnya Rp43.714.286. Karena itu, tanggal PHK dan alasan PHK harus tertulis jelas di surat pemberitahuan PHK.

Karyawan Kontrak (PKWT): Uang Kompensasi, Bukan Pesangon

Pasal 88 UU 27/2026 mewajibkan pemberi kerja membayar uang kompensasi saat PKWT berakhir, sesuai masa kerja pekerja. Rinciannya diserahkan ke peraturan pemerintah. Sampai PP baru terbit, rumus PP 35/2021 Pasal 15 dan 16 masih dipakai sepanjang tidak bertentangan (Pasal 310). Syaratnya, masa kerja minimal 1 bulan terus-menerus.

Lama PKWT	Uang kompensasi
12 bulan terus-menerus	1 bulan upah
1 bulan sampai kurang dari 12 bulan	masa kerja (bulan) / 12 x 1 bulan upah
Lebih dari 12 bulan	masa kerja (bulan) / 12 x 1 bulan upah

Contoh: PKWT 18 bulan dengan upah Rp5.000.000 menghasilkan 18/12 x Rp5.000.000 = Rp7.500.000. Kalau salah satu pihak mengakhiri kontrak sebelum waktunya, pihak yang mengakhiri wajib membayar ganti rugi sebesar upah sampai batas waktu kontrak berakhir (Pasal 90 UU 27/2026), kecuali alasannya termasuk yang disebut Pasal 81 ayat (1).

Pajak Pesangon: Tarif PPh 21 Final

Pesangon dipotong PPh 21 final menurut PP 68/2009. Yang dikenai pajak bukan hanya UP. Pasal 1 PP 68/2009 menyebut “uang pesangon” termasuk UPMK dan uang penggantian hak, dengan nama dan dalam bentuk apa pun. Tarifnya berlapis:

Penghasilan bruto pesangon	Tarif
Sampai Rp50.000.000	0%
Di atas Rp50.000.000 sampai Rp100.000.000	5%
Di atas Rp100.000.000 sampai Rp500.000.000	15%
Di atas Rp500.000.000	25%

Contoh pensiun Budi di atas, total Rp115.714.286: Rp50 juta pertama 0%, Rp50 juta berikutnya 5% = Rp2.500.000, sisa Rp15.714.286 x 15% = Rp2.357.143. Total PPh 21 final Rp4.857.143.

Tarif final ini berlaku kalau pesangon dibayar dalam jangka waktu paling lama 2 tahun kalender. Bagian yang dibayar pada tahun ketiga dan seterusnya dipotong dengan tarif Pasal 17 UU PPh (PP 68/2009 Pasal 6). Tarif TER bulanan dari PMK 168/2023 tidak dipakai untuk pesangon.

Prosedur PHK Menurut UU 27/2026

1. Upayakan agar PHK tidak terjadi. Pasal 228 ayat (2) menyebut tahapannya, antara lain mengurangi lembur, mengurangi sif atau jam kerja, tidak memperpanjang PKWT yang sudah berakhir, merumahkan pekerja secara bergiliran, dan menawarkan pensiun dini sukarela.
2. Kirim surat pemberitahuan PHK berisi maksud dan alasan PHK paling lambat 14 hari kerja sebelum PHK, atau 7 hari kerja kalau masih dalam masa percobaan. Ketentuan ini berasal dari PP 35/2021 Pasal 37 dan masih dipakai sepanjang tidak bertentangan (Pasal 310).
3. Lakukan perundingan bipartit secara musyawarah untuk mufakat, paling lama 30 hari kerja (Pasal 228 ayat 3 dan 4). Bipartit tidak perlu untuk resign, PKWT yang berakhir, pensiun sesuai PK/PP/PKB, dan pekerja meninggal dunia (Pasal 229).
4. Kalau bipartit tidak sepakat, perselisihan diselesaikan lewat prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial (Pasal 228 ayat 5).

Alasan PHK yang Dilarang Undang-Undang

Sebelum menghitung pesangon, pastikan dulu alasan PHK-nya boleh dipakai. Pasal 230 UU 27/2026 memuat daftar alasan yang dilarang. PHK dengan salah satu alasan ini batal demi hukum, dan pemberi kerja wajib mempekerjakan kembali pekerja tersebut (Pasal 230 ayat 2). Jadi yang dipersoalkan bukan lagi besar pesangonnya, tetapi sah atau tidaknya PHK.

Pemberi kerja dilarang mem-PHK pekerja karena pekerja:

• berhalangan masuk kerja karena sakit menurut keterangan dokter, selama tidak melampaui 12 bulan terus-menerus;
• berhalangan bekerja karena memenuhi kewajiban terhadap negara;
• menjalankan ibadah yang diperintahkan agamanya;
• menikah;
• hamil, melahirkan, gugur kandungan, atau menyusui bayinya;
• punya pertalian darah dan/atau ikatan perkawinan dengan pekerja lain di perusahaan yang sama;
• mendirikan, menjadi anggota, atau pengurus serikat pekerja, termasuk berkegiatan serikat di luar jam kerja, atau di dalam jam kerja atas kesepakatan pemberi kerja atau sesuai PK, PP, atau PKB;
• mengadukan pemberi kerja ke pihak berwajib atas dugaan tindak pidana kejahatan;
• berbeda paham, agama, aliran politik, suku, warna kulit, golongan, jenis kelamin, kondisi fisik, atau status perkawinan;
• dalam keadaan disabilitas tetap, sakit akibat kecelakaan kerja, atau sakit karena hubungan kerja yang menurut surat keterangan dokter jangka waktu penyembuhannya belum dapat dipastikan.

Perhatikan poin pertama, karena sering salah kutip. Yang dilindungi adalah sakit yang belum melewati 12 bulan. Kalau pekerja sakit berkepanjangan atau mengalami disabilitas akibat kecelakaan kerja dan tidak bisa bekerja setelah melampaui 12 bulan, pekerja dapat mengajukan PHK dengan pesangon 2x, UPMK 2x, dan UPH (Pasal 246).

Kalau Pekerja Menolak PHK: Jalurnya Sampai Putusan Berkekuatan Hukum Tetap

• Bipartit harus musyawarah untuk mufakat. Pasal 228 ayat (3) dan (4) mewajibkan perundingan bipartit secara musyawarah untuk mufakat, paling lama 30 hari kerja. Kalau gagal, perselisihan diselesaikan lewat mediasi, konsiliasi, arbitrase, atau pengadilan hubungan industrial sesuai UU 2/2004.
• PHK baru sah setelah ada putusan berkekuatan hukum tetap. Kalau bipartit tidak sepakat, PHK hanya dapat dilakukan setelah ada penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang putusannya telah berkekuatan hukum tetap (Pasal 228 ayat 6). PHK tanpa kesepakatan atau putusan itu batal demi hukum (ayat 7).
• Upah tetap jalan selama proses. Selama perselisihan berlangsung, pemberi kerja dan pekerja tetap menjalankan kewajibannya. Pemberi kerja boleh menskors pekerja, tetapi upah dan hak lain yang biasa diterima tetap dibayar sampai proses selesai (Pasal 235).

Gugatan perselisihan yang sudah didaftarkan ke Pengadilan Hubungan Industrial sebelum 28 Oktober 2026 tetap diselesaikan dengan UU 13/2003 sebagaimana diubah UU 6/2023 (Pasal 300 UU 27/2026).

Dasar: UU 27/2026 Pasal 228, 229, 230, 235, dan 300; UU 2/2004 Pasal 3 dan 4.

Pesangon dan JKP: Dua Hal Berbeda

Pesangon dibayar oleh perusahaan. Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) dibayar oleh BPJS Ketenagakerjaan, dan pembayarannya tidak mengurangi pesangon. Sejak PP 6/2025, manfaat tunai JKP adalah 60% dari upah selama paling lama 6 bulan, dengan batas upah Rp5.000.000. Syaratnya antara lain masa iur minimal 12 bulan dalam 24 bulan terakhir, dan klaim diajukan paling lama 6 bulan setelah PHK. JKP tidak berlaku untuk resign, pensiun, cacat total tetap, atau meninggal dunia.

Dana Cadangan Pesangon

UU 27/2026 juga mewajibkan pengusaha menyediakan dana cadangan pesangon sebagai sumber pembayaran hak pekerja saat PHK. Dana ini dikelola lembaga pemerintah, dan usaha mikro serta kecil dikecualikan (Pasal 253 ayat 1, 3, dan 4). Besaran dan tata caranya menunggu peraturan pemerintah (ayat 5). Pengusaha yang tidak menyediakannya bisa dikenai sanksi administratif, sampai pencabutan perizinan berusaha (ayat 6).

Selama PP-nya belum terbit, belum ada angka resmi berapa yang harus disisihkan. Jangan memakai angka dari berita atau media sosial sebagai patokan.

Baca juga: apakah cuti bisa diuangkan saat PHK | jenis uang kompensasi perusahaan kepada karyawan | contoh surat resign | cara menghindari PHK di perusahaan

Ingin mengelolanya lebih praktis? Coba fitur payroll yang mencatat upah pokok, tunjangan tetap, dan sisa cuti dari PayrollBozz.

Pertanyaan Umum

Bagaimana cara menghitung pesangon PHK 2026?

Untuk PHK sejak 28 Oktober 2026, ambil jumlah bulan upah dari tabel UP dan UPMK di Pasal 232 UU 27/2026 sesuai masa kerja, kalikan dengan pengali alasan PHK (Pasal 236 sampai 249) dan upah pokok plus tunjangan tetap, lalu tambahkan uang penggantian hak. Untuk PHK sebelum tanggal itu, pakai tabel dan pengali PP 35/2021.

Apakah kalkulator pesangon PHK di halaman ini sudah memakai UU 27/2026?

Sudah. Kalkulator di halaman ini memakai tabel Pasal 232 dan pengali Pasal 236 sampai 249 UU 27/2026, jadi cocok untuk PHK sejak 28 Oktober 2026. Untuk PHK sebelum tanggal itu, hitung dengan tabel dan pengali PP 35/2021. Alasan efisiensi dan pelanggaran bersifat mendesak tidak tercantum di Pasal 231 UU 27/2026.

Bagaimana perhitungan UPMK 2026?

UPMK = pengali UPMK x bulan di tabel Pasal 232 ayat (3) x upah sebulan. Masa kerja 3 sampai kurang dari 6 tahun mendapat 2 bulan upah, naik bertahap sampai 10 bulan untuk masa kerja 24 tahun atau lebih. Pengalinya 1x untuk kebanyakan alasan, 1,5x untuk perusahaan tutup permanen, dan 2x untuk sakit berkepanjangan.

Berapa pesangon untuk masa kerja 10 tahun?

Masa kerja 10 tahun masuk tabel UP 9 bulan dan UPMK 4 bulan. Untuk alasan dengan pengali 1x, misalnya perusahaan tutup karena rugi, dan upah Rp6.000.000: 9 x 6 jt + 4 x 6 jt = Rp78.000.000, ditambah UPH. Untuk pensiun (UP 2x): 18 x 6 jt + 4 x 6 jt = Rp132.000.000, ditambah UPH.

Apakah karyawan yang resign dapat pesangon?

Tidak. Karyawan yang resign sesuai syarat Pasal 231 huruf i UU 27/2026 (mengajukan tertulis paling lambat 30 hari sebelumnya, tidak terikat ikatan dinas, dan tetap bekerja sampai tanggal mulai resign) berhak atas uang penggantian hak dan uang pisah (Pasal 242). Kalau perusahaan belum mengatur uang pisah, besarannya dapat ditetapkan paling sedikit 1 bulan upah (Pasal 233 ayat 2).

Apakah pesangon kena pajak?

Ya, dengan PPh 21 final menurut PP 68/2009: 0% sampai Rp50 juta, 5% untuk bagian Rp50-100 juta, 15% untuk bagian Rp100-500 juta, dan 25% di atas Rp500 juta. UPMK dan uang penggantian hak ikut dihitung sebagai uang pesangon dalam aturan pajak ini.

Disclaimer: Artikel dan kalkulator ini adalah alat bantu estimasi, bukan nasihat hukum. Hasil akhirnya tergantung PK, PP, atau PKB, kesepakatan para pihak, putusan lembaga penyelesaian perselisihan, dan peraturan pelaksana UU 27/2026 yang belum terbit. Untuk kasus sengketa, konsultasikan dengan dinas ketenagakerjaan setempat atau konsultan hukum ketenagakerjaan.

Sumber:

• UU Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan, Pasal 88, 90, 228 sampai 253, 300, 310 sampai 313 (disahkan dan diundangkan 28 Oktober 2026, Lembaran Negara 2026 Nomor 179; JDIH BPK, diakses 10 November 2026).
• PP Nomor 35 Tahun 2021 tentang PKWT, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan PHK, Pasal 15 sampai 17, 33, 37, dan 40 sampai 59 (Lembaran Negara 2021 Nomor 45; peraturan.go.id, diakses 10 November 2026).
• PP Nomor 68 Tahun 2009 tentang Tarif Pemotongan PPh Pasal 21 atas Penghasilan berupa Uang Pesangon (JDIH BPK).
• PP Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan atas PP 37/2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JDIH BPK).
• Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023 (diucapkan 31 Oktober 2024, mkri.id).