fbpx
Panduan Lengkap E-Billing Pajak Agar Anda Tak Bingung Lagi Menggunakannya

Panduan Lengkap E-Billing Pajak Agar Anda Tak Bingung Lagi Menggunakannya

Kalau Anda jarang mengurus pajak sendiri atau selama ini telah terbiasa mengurus pajak secara manual, mungkin agak sedikit kebingungan saat harus menggunakan e-billing. Bahkan tak jarang ada yang urusan pajaknya terhambat gara-gara tak mahir menggunakan e-billing.

Nah, supaya hal tersebut tak terjadi pada Anda, mari sama-sama pelajari penggunaan e-billing, agar ke depannya Anda dapat dengan mudah menggunakan e-billing untuk urusan pajak.

Apa itu e-billing?

blank

Pertama, pasti Anda harus tahu dulu apa sebenarnya yang dinamakan dengan e-billing. Jadi, e-Billing pajak adalah metode pembayaran pajak secara elektronik menggunakan kode billing.

Ini memang merupakan cara baru yang diterapkan oleh Dirjen Pajak pada tahun 2016, jadi baru 4 tahun. Sehingga tak heran masih banyak masyarakat yang belum paham tentang tata cara penggunaannya.

Dengan metode ini, seluruh cara pembayaran pajak, baik melalui ATM atau bank, wajib menggunakan e-Billing. Ini adalah sistem yang menerbitkan kode tertentu, yang berguna untuk pembayaran pajak secara elektronik.

Pengguna yang akan mengisi Surat Setoran Pajak (SSP) elektronik akan dengan mudah dibimbing oleh sistem e-billing agar dapat mengisi SSP dengan benar sesuai transaksinya.

Setelah SSP diisi menggunakan e-billing, maka akan diperoleh kode yang dinamakan kode billing. Ini nantinya akan digunakan sebagai kode saat membayar pajak.

Baca juga : Mengapa Pakai Konsultan Pajak dan Cara Memilih Jasa Konsultan Pajak yang Baik

Sehingga, bisa disimpulkan e-billing adalah tools untuk membantu Anda sebagai wajib pajak dalam membuat SSP elektronik dan membayar pajak agar lebih mudah.

Jadi, secara sederhananya, fungsi e-billing adalah untuk membantu wajib pajak membuat surat setoran elektronik dan mendapatkan kode billing untuk membayar pajak.

Mengapa menggunakan e-billing lebih mudah dibandingkan billing biasa?

blank

Ada banyak alasan kenapa e-billing bisa lebih memudahkan Anda saat mengurus pajak bila dibandingkan dengan billing biasa, yaitu:

Praktis

Di masa New Normal ini, di mana sebisa mungkin kita menghindari bepergian kalau tidak amat urgent, Anda bisa melakukan pengisian SSP dan membayar pajak di manapun, yang penting memiliki device dan koneksi internet.

Jadi, tak perlu repot-repot pergi ke kantor pajak, bank, atau kantor pos. Anda bahkan bisa mengurus pajak di saat tengah malam sekalipun, atau saat hari libur. Mudah kan?

Mempercepat proses

Kalau saat Anda mengurus pajak di kantor pos dan bank biasanya Anda harus berhadapan dengan antrian yang panjang, hal ini tak akan Anda temui saat menggunakan e-billing. Hemat waktu dan yang jelas hemat biaya, sehingga Anda bisa lebih produktif mengerjakan pekerjaan Anda yang lain

Aman

Karena seluruh data-data yang Anda masukkan ke SSP adalah dalam bentuk digital, maka tak ada ceritanya lagi Anda bisa kehilangan bukti setoran pajak.

Apalagi, bentuk digital seperti ini berarti Anda bisa mengakses data-data miliki Anda secara online kapan pun Anda membutuhkannya. Lebih aman bukan ?

Baca juga : Apa Saja Jenis-jenis Kompensasi yang Bisa Diberikan Pada Karyawan? Simak Penjelasannya di Sini!

Bagaimana cara menggunakan e-billing?

blank

Nah, ini pastilah penjelasan yang Anda tunggu-tunggu. Bagaimana tidak, kalau belum terbiasa, kemungkinan di awal-awal Anda akan merasa kebingungan.

Jadi, kalau Anda akan membayar pajak lewat e-billing, Anda akan memerlukan yang dinamakan kode billing, yaitu kode identifikasi yang diterbitkan melalui sistem billing atas suatu jenis pembayaran atau setoran yang akan dilakukan oleh wajib pajak.

Anda bisa mendapatkan kode billing ini di kantor pajak, di bank, kantor pos, atau yang mudah adalah via online melalui website resmi DJP online

Cara yang terakhir ini paling banyak dipilih karena selain mudah dan praktis, juga tak membutuhkan ongkos tambahan asalkan ada jaringan internet yang lancar.

Ada 2 cara mendapatkan kode billing di website DJP online, yaitu:

Menggunakan akun DJP online

Salah satu cara utuk mendapatkan kode e-billing adalah dengan memiliki akun DJP online terlebih dahulu. Caranya, Anda bisa datang ke kantor pajak terdekat dan minta nomor e-fin yang nantinya akan digunakan untuk daftar akun DJP online.

Setelah itu, Anda dapat melakukan registrasi di djponline.pajak.go.id. Kalau sudah, yang perlu Anda lakukan adalah:

  • Login dengan memasukkan nomor NPWP, password, dan security code di situs ini
  • Lihat tampilan layar Anda, lalu pilih menu “BAYAR” dan kllik “E-BILLING”
  • Anda akan melihat data diri Anda muncul secara otomatis. Bila ada profil yang belum lengkap, maka Anda dapat mengisinya
  • Kalau sudah, Anda bisa memilih “BUAT KODE BILLING”
  • Lalu masukkan security code
  • Di layar akan muncul tampilan preview data, coba cek apakah data yang Anda masukkan sudah benar
  • Kalau data sudah tepat semuanya, Anda bisa klik “CETAK”
  • Nah, kode billing pun sudah berhasil dibuat. Mudah kan?

Tanpa menggunakan akun DJP online

blank

Selain cara di atas, Anda juga bisa kok membuat kode billing tanpa harus memiliki dulu akun DJP online. Caranya juga tidak kalah mudah. Bedanya, kalau tadi Anda melakukan proses pembuatan kodenya di website https://djponline.pajak.go.id, sekarang bila membuat kode e-billing tanpa akun DJP online Anda harus mengunjungi website yang berbeda, yaitu https://sse3.pajak.go.id/.

Baca juga : CEO Adalah Bagian Terpenting dalam Perusahaan. Kita Kenali Tugas dan Fungsi CEO di Perusahaan yuk!

Ikuti cara-caranya sebagai berikut ya:

  • Pertama, masuk terlebih dahulu ke website https://sse3.pajak.go.id/, lalu pilih tulisan “BELUM PUNYA AKUN?”
  • Setelah diklik, akan muncul kolom-kolom yang harus Anda isi dengan data pribadi Anda sebagai wajib pajak, yaitu: Nomor NPWP, Nama, Email, PIN (PIN ini juga nantinya akan berfungsi sebagai password saat Anda login.), dan Security code.
  • Kalau semua data-data sudah diisi dengan lengkap, maka Anda tinggal pencet “DAFTAR”
  • Cek di inbox email yang tadi Anda daftarkan, apakah sudah ada email yang dikirimkan dari pajak.go.id. Jika sudah, buka email itu yang berisi link untuk mengaktivasi akun Anda.  Nah, sudah deh, akun Anda pun sukses dibuat.
  • Setelah itu, kunjungi lagi website https://sse3.pajak.go.id/, dan masukkan nomor NPWP Anda serta password (PIN yang tadi dibuat), juga security code
  • Lalu klik kolom yang bertuliskan “ISI SSE”
  • Sekarang Anda bisa mengisi form Surat Setoran Pajak Elektronik. Jangan lupa pilih jenis pajak yang akan Anda bayarkan, masa waktunya, serta tahun pajaknya
  • Masukkan nominal pajak yang akan dibayarkan
  • Bila ada keterangan yang ingin ditambahkan, Anda bisa menulisnya di kolom yang tersedia, lalu klik simpan.
  • Setelah itu di layar akan muncul 2 dialog box untuk mengonfirmasi. Klik “YA” utuk dialog box yang pertama, dan “OK” untuk dialog box yang kedua.
  • Nanti di layar akan muncul new page, yang berisi 2 kotak. Yang berwarna hijau untuk mengubah data SSP yang telah Anda input tadi, sedangkan yang berwarna ungu adalah utuk melanjutkan proses pembuatan kode billing.
  • Kalau sudah tak ada data yang ingin Anda ubah, maka langsung pilih saja kotak yang berwarna ungu
  • Setelah itu, akan muncul dialog box yang menyatakan bahwa kode billing Anda sudah selesai dibuat.
  • Lalu, akan muncul page yang menunjukkan data Anda dan kode billing yang telah dibuat, berikut masa berlakunya.
  • Nanti akan ada pilihan utuk mencetak kode billing Anda

Nah, mudah kan ternyata menggunakan e-billing pajak? Semoga dengan panduan lengkap e-billing di atas, Anda tak jadi bingung lagi ya saat akan menyetor pajak.

Mengapa Pakai Konsultan Pajak dan Cara Memilih Jasa Konsultan Pajak yang Baik

Mengapa Pakai Konsultan Pajak dan Cara Memilih Jasa Konsultan Pajak yang Baik

Pajak adalah sesuatu yang banyak masyarakat Indonesia masih belum terlalu memahami seluk beluk dan aturannya. Sehingga tak jarang wajib pajak terlambat melaporkan atau membayar kewajiban pajaknya.

Padahal, penting sekali bagi kita sebagai warga negara yang baik untuk taat pajak dan tepat waktu dalam pelaporan pajak.

Seperti kita tahu, pajak mempunyai fungsi yang sangat penting bagi pemangunan negara, karena dari pajaklah pemerintah mendapatkan biaya untuk membangun Indonesia.

Pajak adalah sumber utama pendapatan negara, jadi bisa dibayangkan kalau tidak ada pajak tentu pemerintah akan kesulitan untuk melakukan pembiayaan proyek pembangunan.

Selain itu, Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak dan mengendalikan inflasi melalui pajak. Jadi terbukti kan, betapa pentingnya penerimaan pajak bagi negara.

Sayangnya, dari sekian banyaknya yang termasuk wajib pajak di Indonesia, kesadaran untuk membayar pajak tepat waktu masih sangat rendah. Masih banyak orang yang tidak melaporkan SPT tahunan, misalnya.

Itulah sebabnya kali ini kita akan membahas tentang jasa konsultan pajak bagi wajib pajak perorangan maupun perusahaan yang sangat membantu memperlancar proses pajak di Indonesia. Kita simak bersama yuk penjelasan tentang konsultan pajak.

Apa itu konsultan pajak?

blank

Hal pertama yang harus dibahas tentu adalah profesi konsultan pajak ini. Jadi, konsultan pajak adalah orang yang memberikan jasa pelayanan yang berhubungan dengan konsultasi pajak, agar kliennya yang merupakan wajib pajak dapat memenuhi kewajibannya dalam urusan pajak dengan baik, sesuai dengan aturan yang berlaku di Indonesia.

Meskipun perannya sangat dibutuhkan oleh wajib pajak, tak semua orang bisa dengan mudahnya menjadi seorang konsultan pajak. Ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh seseorang sebelum bisa mejadi konsultan pajak yang akan kita bahas nanti.

Baca juga : Apa Saja Jenis-jenis Kompensasi yang Bisa Diberikan Pada Karyawan? Simak Penjelasannya di Sini!

Apa tanggung jawab konsultan pajak?

blank

Selain memberikan penyuluhan atau konsultasi pajak terhadap wajib pajak, sebenarnya apa saja sih tanggung jawab lainnya yang dimiliki oleh seorang konsultan pajak?

  • Memberikan asistensi kepada wajib pajak yang memerlukan jasanya, agar bisa memenuhi kewajiban pajaknya dengan baik
  • Seorang konsultan pajak harus mematuhi kode etik dalam memberikan jasa konsultasi kepada wajib pajak
  • Memberikan pelayanan konsultasi pajak dengan baik dan sesuai aturan
  • Dalam melakukan kegiatannya, konsultan pajak harus mengacu pada standar pedoman profesi menurut ketentuan asosiasi konsultan pajak

Syarat menjadi konsultan pajak

blank

Tadi di awal kami sudah menyampaikan bahwa tak sembarang orang bisa menjadi konsultan pajak. Ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi sebelum seseorang bisa menjadi seorang konsultan pajak, yaitu:

  • Harus merupakan Warga Negara Indonesia
  • Sudah memiliki NPWP
  • Sudah memiliki izin praktik sebagai seorang konsultan pajak
  • Independen, artinya tidak terikat/bekerja pada pemerintah atau BUMN
  • Konsultan pajak harus sudah terdaftar di Direktorat Jenderal Pajak
  • Konsultan pajak harus sudah memiliki sertifikat konsultan pajak, yaitu surat keterangan tingkat keahlian sebagai konsultan pajak yang dapat diperoleh melalui Ujian Sertifikasi Konsultasi Pajak (USKP)

Tingkatan konsultan pajak

Dalam profesi konsultan pajak, dikenal ada yang dinamakan tingkatan. Jadi, masing-masing tingkatan konsultan pajak menentukan batasan jasa konsultasi yang dapat mereka berikan untuk para wajib pajak.

Tingkatan-tingkatannya adalah sebagai berikut:

  • Sertifikat Konsultan Pajak tingkat A. Mereka yang termasuk ke dalam tingkatan ini dapat memberikan jasa konsultasi bagi wajib pajak pribadi, kecuali wajib pajak yang tinggal atau domisilinya di negara yang memiliki persetujuan penghindaran pajak berganda dengan Indonesia
  • Sertifikat Konsultan Pajak tingkat B. Mereka yang termasuk ke dalam tingkatan ini dapat memberikan jasa konsultasi di bidang perpajakan kepada wajib pajak baik perorangan ataupun organisasi. Meskipun begitu, mereka tidak bisa memberikan service-nya pada wajib pajak penanaman modal asing dan wajib pajak yang tinggal atau domisilinya di negara yang memiliki persetujuan penghindaran pajak berganda dengan Indonesia
  • Sertifikat Konsultan Pajak tingkat C. Mereka adalah konsultan pajak yang dapat memberikan jasa konsultasinya kepada para wajib pajak perorangan maupun organisasi.

Manfaat konsultan pajak bagi perorangan atau perusahaan

blank

Selain memudahkan kita sebagai wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajak kita, ternyata ada banyak manfaat lainya yang bisa diperoleh dengan menggunakan jasa mereka, yaitu:

Baca juga : 10 Aturan Tentang Cara Memecat Karyawan yang Harus Anda Ketahui

  • Meminimalisir tingkat kesalahan. Sebagai wajib pajak baik perorangan maupun perusahaan yang seringkali kurang mengerti bagaimana cara pengisian SPT Tahunan atau pelaporan pajak, misalnya, penting bagi kita untuk mendapatkan bantuan dari konsultan pajak yang tentu sudah sangat ahli di bidang perpajakan.
  • Masalah pajak dapat diselesaikan dengan waktu yang relatif lebih singkat
  • Bagi perusahaan yang didampingi oleh konsultan pajak saat diadakan pemeriksaan pajak akan lebih bisa menghadapi pemeriksaan tersebut tanpa masalah, karena minim resiko salah perhitungan
  • Perusahaan bisa lebih fokus menjalankan usaha dan pengembangan usaha

Ciri-ciri konsultan pajak yang baik

blank

Sebelum menggunakan jasa konsultan pajak, pastikan dulu bahwa mereka memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

  • Bersikap profesional
  • Memberikan jasa konsultasi sesuai aturan dan tidak berlaku curang atau memberikan nasihat perpajakan yang melanggar aturan
  • Berusaha mengingatkan kliennya akan kewajiban pajak yang harus dipenuhi
  • Memberikan informasi yang utuh, lengkap, dan terpercaya
  • Bersikap confidential, bisa menjaga rahasia kliennya sebagai wajib pajak
  • Teliti dan bisa diandalkan
  • Jujur
  • Mampu bersikap tegas menolak jika kliennya meminta penyelesaian kasus pajak lewat jalan yang melanggar hukum
  • Bersikap transparan

Cara memilih konsultan pajak yang baik

blank

Berikut ini adalah tips cara memilih konsultan pajak yang baik:

  • Cari beberapa konsultan pajak yang telah memiiki reputasi baik, agar kemudian Anda bisa memilih satu yang terbaik di antara mereka.
  • Pilih konsultan pajak yang telah terdaftar dan memiliki izin praktek
  • Akan lebih baik jika kosultan pajak yang Anda akan pilih telah mendapat rekomendasi dari orang yang Anda kenal
  • Pilih konsultan pajak yang tidak pernah menawarkan solusi yang melanggar aturan dan hukum
  • Piih konsultan pajak yang memiliki kredibilitas tinggi, serta bisa menjaga kerahasiaan kliennya. Apalagi konsultan pajak akan berurusan dengan data-data penting milik kliennya.
  • Pilih konsultan pajak yang selain bisa melakukan perhitungan pajak, juga bisa membuat perencanaan pajak. Sehingga service yang diberikan bersifat menyeluruh atau komprehensif.
  • Pilih konsultan pajak yang bisa Anda ajak berkomunikasi dengan baik serta mudah dihubungi. Hal ini sangat penting, karena dalam pelaksanaannya nanti proses penghitungan dan perencanaan pajak Anda berjalan dengan lancar dan terhindar dari miskomunikasi.
  • Pilih konsultan pajak yang sesuai dengan budget Anda. Konsultan pajak yang memiliki tarif mahal belum tentu memiliki kualitas yang lebih baik dibandingkan dengan mereka yang menawarkan tarif lebih murah. Oleh karena itu, penting untuk memilih konsultan pajak yang memiliki reputasi dan kualitas baik dengan tarif yang terjangkau.

Nah, itu tadi penjelasan lengkap tentang konsultan pajak, berikut tips memilih konsultan pajak yang baik. Semoga dengan informasi di atas, Anda tidak akan kebingungan lagi ya dalam memilih konsultan pajak untuk membantu Anda melaksanakan kewajiban sebagai Warga Negara dan wajib pajak yang baik.

Langkah pemerintah bebaskan PPh21 sampai 25 selama 6 bulan

Langkah pemerintah bebaskan PPh21 sampai 25 selama 6 bulan

Untuk menstimulus perekonomian Indonesia Pemerintah melalui Menkeu Sri Mulyani memutuskan untuk melakukan pembebasan pajak Pph21 sampai 25 sementara selama 6 bulan, hal ini dikarenakan dampak dari penyebaran virus corona yang bukan hanya menyerang kesehatan tubuh tetapi juga ekonomi rakyat dan negara.

Pembebasan pajak ini sendiri akan mulai berlaku April sampai 6 bulan mendatang, tetapi sayangnya tidak semua karyawan atau industri yang dapat merasakan keringanan pajak ini. Dalam keputusannya keringanan ini hanya ditujukan ke sektor industri manufaktur.

Apa saja yang tergolong dalam sektor industri manufaktur? Contohnya seperti industri yang bergerak di bidang elektronik, makanan, obat-obatan, peralatan rumah tangga, mesin, tekstil, industri kimia, otomatif dan lainnya.

Jadi bagi perusahaan atau karyawan yang bekerja diluar industri manufaktur sayangnya tidak dapat merasakan keringanan ini. Dan selain pembebasan pajak penghasilan pasal 21, Pph 22, dan juga Pph 25 juga akan merasakan bebas pajak sementara selama 6 bulan. Apa yang dimaksud dengan Pph 22 dan Pph 25? Berikut ini ulasannya.

Pengertian Pph 21, Pph 22 dan Pph 25

blank

1 ) Pengertian PPh 21

Pph21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah kerja, upah honorarium, tunjangan dan juga pembayaran lainnya dalam bentuk apapun yang berhubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan juga kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi sebagai sumber pajak.

2 ) Pengertian PPh 22

Berdasarkan UU Pajak Penghasilan (PPh) Nomor 36/2008, PPh 22 adalah pemotongan atau pemungutan pajak yang dilakukan terhadap wajib pajak dan berkaitan dengan kegiatan perdagangan barang.

Baca juga : Terisolasi karena covid19? Begini perhitungan upah kerjanya menurut SE Menaker

Berdasarkan dokumen yang dikeluarkan oleh Direktorat Potensi, Kepatuhan dan Penerimaan DJP Kementerian Keuangan, pemerintah akan melakukan relaksasi PPh pasal 22 impor selama 3 bulan.

3 ) Pengertian PPh 25

Terakhir, PPh 25 adalah pajak yang berlaku pada orang pribadi maupun badan yang memiliki kegiatan usaha sehingga diwajibkan membayar angsuran pajak penghasilan setiap bulannya.

Untuk Pph25 sendiri, pemerintah akan memberikan keringanan dengan mengurangi 25 sampai 50 persen pajak yang seharusnya dibebankan oleh tertanggung. Dengan seperti itu, pemerintah mengharapkan Pph 21, Pph 22 dan juga Pph 25 dapat mempertahankan daya beli masyarakat, sehingga dapat menjaga stabilitas ekonomi.

Demikian adalah syarat dan ketentuan pembebasan pajak sementara untuk Pph21, 22 dan 25 yang akan berlaku April ini sampa 6 bulan mendatang.

Pakai PayrollBozz hitung gaji jadi online dan mudah

Cara hitung Pph 21 biaya jabatan dan nominal maksimalnya

Cara hitung Pph 21 biaya jabatan dan nominal maksimalnya

Biaya jabatan adalah sebuah istilah dalam Pph21 atau pajak penghasilan pasal 21, biaya jabatan juga merupakan perhitungan asumsi yang digunakan pihak pajak, bahwasannya seorang pekerja atau pegawai perusahaan di segala level jabatan, pastinya memiliki pengeluaran tetap atau biaya untuk operasional kerja mereka.

Oleh karena itu pihak perpajakan menetapkan sebuah tarif pajak untuk biaya jabatan dengan persentase 5% dikalikan penghasilan bruto dalam satu tahun. Dan nominal maksimal tarif pajak dari biaya jabatan adalah 6 juta rupiah per tahun atau 500 ribu setiap bulannya (ketentuan bisa berubah sesuai peraturan terbaru).

Peraturan soal pemotongan biaya jabatan dari penghasilan bruto ini bisa Anda dapatkan perinciannya di UU Nomor 36 Tahun 2008, Pasal 21 ayat (3). Pada pasal tersebut disebutkan bahwa pegawai tetap atau pensiunan yang dipotong pajak untuk setiap bulan adalah jumlah penghasilan bruto setelah dikurangi dengan biaya jabatan atau biaya pensiun yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan, iuran pensiun, dan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

Sedangkan pegawai tetap yang dimaksud menurut direktorat jenderal pajak adalah pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur termasuk anggota dewan komisaris dan anggota dewan pengawas, serta pegawai yang bekerja berdasarkan kontrak untuk suatu jangka waktu tertentu yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur termasuk PNS ataupun pegawai swasta.

Baca juga : Definisi Pajak Pertambahan Nilai dan Cara Hitungnya

Setiap pegawai di segala level yang memiliki biaya jabatan akan mendapatkan pengurangan, sesuai nominal atau persentase yang telah ditentukan, dan hal ini berlaku untuk semua level jabatan, adapun ketentuan perihal pengurangan biaya jabatan ini dapat dibaca di PMK 250/PMK.03/2008.

    1 ) Jika pada awal tahun sudah berstatus pegawai tetap, maka biaya jabatan dihitung dari bulan Januari sd. Akhir tahun saat yang bersangkutan berhenti bekerja
    2 ) Jika seorang baru diangkat sebagai pegawai tetap dalam tahun Takwim, maka biaya jabatan dihitung sejak bulan pengangkatan sampai akhir tahun atau status berhenti bekerja.
    3 ) Jika seorang berhenti bekerja dalam tahun takwim, maka biaya jabatan dihitung dari bulan Januari s.d. bulan saat yang bersangkutan berhenti bekerja.

Contoh perhitungan pajak biaya jabatan

blank

Dasar dari pengenaan atau pengurangan biaya jabatan adalah seluruh penghasilan bruto atau kotor dalam jangka waktu setahun, baik penghasilan yang sifatnya tetap seperti gaji pokok dan uang makan atau tidak tetap seperti tunjangan, insentif atau lembur. Dan berikut ini adalah cara hitung Pph21 biaya jabatan, yang bisa Anda ikuti dari contoh dibawah ini.

Cara hitung Pph21 biaya jabatan

Teddy adalah karyawan swasta dengan jabatan sebagai supervisor marketing, dengan penghasilan sebagai berikut :

    Gaji pokok : Rp 5.500.000
    Tunjangan makan : Rp 1.440.000
    Transport (uang bensin) : Rp 240.000
    Tunjangan tetap : Rp 500.000
    Total penghasilan per bulan : Rp 7.680.000

Maka perhitungan Pph21 biaya jabatannya seperti ini :

    Gaji setahun = 12 x Rp 7.680.000
    = Rp 92,160,000

    Biaya jabatan = 5% x Rp 92,160,000
    = Rp 4.608.000

Maka Pph21 biaya jabatan teddy adalah sebesar Rp 4.608.000 per tahun atau Rp 384.000 per bulan.

*biaya jabatan maksimal Rp 6.000.000 setahun.

Demikian adalah cara hitung Pph21 biaya jabatan, serta ketentuan-ketentuan yang sesuai dengan peraturan undang-undang dan peraturan PMK.

Cara Menghitung Pajak Penghasilan (PPh21)

Cara Menghitung Pajak Penghasilan (PPh21)

Bagaimana cara menghitung pajak penghasilan (PPh21)? Kemudian siapa saja yang menjadi wajib pajak PPh 21 ini? Lalu apa yang membedakan pajak penghasilan PPh 21 dengan jenis pajak penghasilan lainnya?

Sebelum mengulas itu semua, hal paling mendasar yang harus selalu Anda ingat adalah sebagai warga neraga yang baik, penting untuk selalu membayar pajak tepat waktu. Kenapa? Sebab pembayaran pajak bisa dikatakan sebagai penyumbang terbesar dari sumber pendapatan negara.

Pengertian Pajak Penghasilan (PPh21)

Sebelum membahas seperti apa cara menghitung pajak penghasilan (PPh21), ada baiknya untuk tahu terlebih dahulu apa itu Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh21). PPh 21 ini merupakan pungutan wajib dari pemerintah berdasarkan aturan yang sudah dibuat dalam Undang-Undang.

Potongan gaji atau upah ini diambil dari pendapatan secara individu, baik individu tersebut bekerja dengan orang lain maupun memiliki usaha sendiri. Artinya PPh 21 ini secara sederhana bisa dipahami sebagai wajib pajak milik perorangan.

Hal paling mendasar yang penting untuk selalu Anda ingat adalah PPh 21 ini berbeda dengan PPh lainnya, semisal PPh 22. Untuk lebih jelasnya lagi, di bawah ini adalah jenis pajak penghasilan lain selain PPh 21:

1 ) PPh 22

Pajak penghasilan ini dibebankan kepada pembayaran pajak PT maupun CV yang bergerak di bidang ekspor dan impor.

2 ) PPh 23

Pajak penghasilan ini dibebankan kepada penghasilan atas modal maupun penyerahan jasa dan hadiah penghargaan.

3 ) PPh 25

Pajak penghasilan yang didapatkan dari jumlah pajak terhutang menurut SPT Tahunan.

Wajib Pajak Penghasilan (PPh21)

Berbicara mengenai cara menghitung pajak penghasilan (PPh21) tidak akan terlepas dengan siapa wajib pajak yang harus membayar PPh 21 itu sendiri. Selain pegawai, ternyata ada beberapa jenis pekerjaan lain yang wajib membayar PPh 21, diantaranya adalah:

  1. Pegawai
  2. Penerima uang pesangon maupun pensiunan
  3. Angota dewan komisaris yang bekerja di perusahaan yang berbeda
  4. Peserta kegiatan yang mendapat gaji, misalnya seperti freelance.

Dasar Pengenaan Pajak Penghasilan (PPh21)

Sebelum masuk ke dalam cara menghitung pajak penghasilan (PPh21), penting untuk tahu Dasar Pengenaan Pajak atau DPP. Alasannya adalah tidak semua wajib pajak diwajibkan membayar pajak penghasilan (PPh21) ketika gajinya tidak menyentuh ambang batas tertentu.

Menurut Peraturan Dirjen Pajak No.16/Pj/2016/ Bab V Pasal 9, ada beberapa poin penting yang bisa dijadikan sebagai acuan pengenaan pajak penghasilan (PPh21), seperti:

1 ) Siapa yang harus membayar penghasilan kena pajak? Yang wajib membayar penghasilan kena pajak adalah:

  • Pegawai tetap
  • Angotan PNS, BUMN, maupun penerima uang pensiun berkala lainnnya
  • Memiliki penghasilan rata-rata di atas Rp 4.500.000 per bulan. Dan jika penghasilan di bawah Rp 4.500.000 per bulan, secara otomatis kewajiban wajib pajak menjadi hilang.

2 ) Pegawai tidak tetap yang penghasilan per harinya sebesar Rp 450.000 dan memporoleh bayaran lebih dari Rp Rp 4.500.000 per bulan diwajibkan untuk membayar pajak penghasilan (PPh 21).

Berdasarkan dari DPP di atas, ada beberapa pihak yang diharuskan untuk membayar kewajiban pajak penghasilan. Tetapi bagi Anda yang memiliki PTKP di bawah Rp 4.500.000 per bulan secara otomatis akan dilepaskan dari tanggung jawab PPh 21.

Kenali PKP dan PTKP

Penghasilan Kena Pajak atau PKP dan Penghasilan Tidak Kena Pajak atau PTKP menjadi hal yang sangat penting untuk diketahu pada saat ingin menghitung pajak penghasilan (PPh21). Bahkan bisa dikatakan PKP dan PTKP ini merupakan dua komponen penting dalam cara menghitung pajak penghasilan (PPh21).

Pada dasarnya menghitung PTKP sangat mudah. Hal ini dikarenakan angkanya sudah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Artinya Anda tinggal memasukkannya saja ke dalam kotak penghitungan. Adapun beberapa jenis PTKP adalah:

  1. Wajib Pajak Pribadi = Rp 54.000.000 per tahun.
  2. Wajib Pajak Menikah Tanpa Anak = Rp 54.000.000 + Rp 4.500.000 per tahun.
  3. Wajib Pajak Menikah dengan Anak = Rp 54.000.000 + Rp 4.500.000 + Rp 4.500.000 per tahun.

Setelah tahu besaran PTKP, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana dengan PKP? Sederhananya, PKP ini merupakan uang dari penghasilan bersih Anda selama satu tahun bekerja dikurangi PTPK yang Anda tengah alami. Artinya jika Anda belum menikah maka PTKP hanya Rp 54.000.000.

Contoahnya seperti ini, Anda adalah seorang pegawai yang belum menikah dengan gaji setiap bulannya adalah Rp 15.000.000. Seperti ini cara menghitung PKP Anda:

PKP = (Penghasilan Setahun) – PTKP
PKP = (Rp 15.000.000 x 12) – Rp 54.000.000
PKP = (Rp 180.000.000) – Rp 54.000.000
PKP = Rp 126.000.000

PKP Dijadikan Sebagai Acuan

Sederhananya PKP ini bisa dikatakan sebagai acuan dalam cara menghitung pajak penghasilan (PPh21). Artinya jika PKP sudah diketahui, akan menjadi hal yang sangat mudah untuk tahu besaran pajak yang harus dibayarkan setiap tahunnya.

Intinya jumlah yang ada di PKP ini dijadikan sebagai dasar pada saat penghitungan pajak penghasilan (PPh21) yang sudah diatur oleh pemerintah seperti di bawah ini:

  1. Seorang wajib pajak yang memiliki PKP mencapai Rp 50.000.000, tarif pajak yang dibebankan sebesar 5%.
  2. Seorang wajib pajak yang memiliki PKP diatas Rp 50.000.000 hinga Rp 250.000.000, tarif pajak yang dibebankan sebesar 15%.
  3. Seorang wajib pajak yang memiliki PKP di atas Rp 250.000.000 hinga Rp 500.000.000, tarif pajak yang dibebankan sebesar 25%.
  4. Seorang wajib pajak yang memiliki PKP di atas Rp 500.000.000, tarif pajak yang dibebankan sebesar 30%.

Kesimpulannya adalah semakin besar PKP atau pendapatan per tahun yang Anda dapatkan, maka semakin besar pula pajak penghasilan (PPh21) yang akan dibebankan untuk Anda.

Cara Menghitung Pajak Penghasilan (PPh21)

blank

Agar supaya Anda lebih jelas lagi seperti apa cara menghitung pajak penghasilan (PPh21), mari perhatikan ilustrasi contoh di bawah ini:

Wawan merupakan pegawai di PT Maju Selalu. Penghasilan wawan Rp 10.000.000 per bulan ditambah uang makan Rp 1.000.000 per bulan dan tunjangan lain Rp 2.000.000. Wawan belum menikah. Pertanyaannya, bagaimana cara menghitung pajak penghasilan (PPh21) yang dikeluarkan Wawan dalam satu tahun kerja?

Pemasukan:

  • Gaji pokok: Rp 10.000.000 x 12 bulan = Rp 120.000.000
  • Uang makan: Rp 1.000.000 x 12 bulan = Rp 12.000.000
  • Tunjangan: Rp 2.000.000 x 12 bulan = Rp 24.000.000

Total pemasukan Wawan dalam setahun = Rp 156.000.000

Pengeluaran:

  • PTKP: Rp 54.000.000 (sebab Wawan belum menikah)
  • Biaya jabatan: Rp 7.000.000
  • Iuran Pensiun: Rp 4.000.000

Total pengeluaran Wawan dalam setahun =  Rp 65.000.000

Jadi penghasilan bersih Wawan adalah: Rp 156.000.000 – Rp 65.000.000 = Rp 91.000.000.

Pajak di atas 50 juta sampai dengan 250 juta adalah 15%. Jadi penghitungan pajaknya adalah: Rp 91.000.000 x 15% = Rp 13.650.000 per tahun.

Artinya pajak penghasilan (PPh21) yang harus dibayarkan Wawan per bulan adalah: 13.650.000/12 = Rp 1.137.500. Bagaimana sangat mudah bukan cara menghitung pajak penghasilan (PPh21).

Penjelasan Pajak Penghasilan dan Cara Menghitungnya

Penjelasan Pajak Penghasilan dan Cara Menghitungnya

Pajak penghasilan atau yang dikenal sebagai PPh merupakan salah satu Pajak Negara yang dikenakan pada mereka yang sudah memiliki pekerjaan tetap. Untuk itu, sudahkah Anda membayarnya? Apakah itu wajib? Bagaimana cara menghitungnya?

Istilah pajak atau perpajakan tentu sudah tidak asing lagi untuk kita dengar. Namun meski begitu, Anda mungkin masih belum begitu memahami berbagai hal mengenai pajak, terutama PPh. Nah, agar Anda bisa lebih banyak memiliki pemahaman seputar PPh dan perhitungannya, mari simak penjelasan di bawah ini.

Apa yang Dimaksud dengan Pajak Penghasilan?

Sebelum membahas tentang apa itu PPh, tahukah Anda apa pengertian pajak? Pajak merupakan pungutan wajib yang dibayarkan oleh rakyat kepada pemerintah dengan berdasarkan undang-undang yang berlaku dan akan dipergunakan untuk kepentingan bangsa. Sementara pajak penghasilan adalah pajak yang dibebankan kepada seseorang atau badan usaha atas penghasilan yang diperoleh.

Di indonesia, PPh awalnya hanya diterapkan pada perusahaan perkebunan besar dan dinamakan dengan Pajak Perseroan (PPs). Penerapan Pajak Perseroan ini dihitung dari laba yang diperoleh dan diberlakukan pada tahun 1925. Hingga kemudian mulai pada tahun 1932, diberlakukan pajak untuk karyawan perusahaan yang sistemnya dikenakan per individu dan disebut dengan Ordonasi Pajak.

Subjek PPh

Untuk sekarang ini, subjek PPh telah diatur dalam Undang-Undang No. 36 tahun 2008 yang meliputi sebagai berikut:

  1. Subjek pajak pribadi; orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Atau orang pribadi yang dalam jangka waktu satu tahun pajak ada di Indonesia dan berniat untuk tinggal di Negara Indonesia.
  2. Subjek pajak harta warisan yang belum terbagi menjadi satu kesatuan, menggantikan yang sudah berhak.
  3. Subjek pajak badan; badan yang didirikan, bertempat atau kedudukannya ada di Indonesia, baik yang melakukan usaha maupun tidak.

Bukan Subjek PPh

Berdasarkan pasal 3 Undang-Undang No. 36 tahun 2008, yang tidak termasuk subjek PPh adalah sebagai berikut:

  1. Badan perwakilan dari negara asing
  2. Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lainnya dari luar negeri beserta orang-orang yang diperbantukan dan bertempat tinggal bersama mereka. Dengan syarat bukan WNI dan tidak memperoleh penghasilan lain di luar pekerjaan tersebut.
  3. Organisasi Internasional yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan. Dengan syarat Indonesia harus diikutsertakan dan organisasi tersebut tidak menjalankan kegiatan usaha di Indonesia.

Pejabat perwakilan dari organisasi Internasional yang ditetapkan oleh keputusan Menteri Keuangan. Dengan syarat bukan WNI dan tidak mendapat penghasilan dari Indonesia.

Objek PPh

Objek dari jenis pajak ini adalah penghasilan atau hasil ekonomi dari aktivitas yang diperoleh setiap bulannya, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Contohnya yakni laba usaha, hadiah undian, royalty, bunga, dividen, asuransi serta keuntungan dari mata uang asing dan sebagainya. Sementara yang tidak termasuk dalam objek pajak penghasilan antara lain ialah warisan, sumbangan, hibah, SHU koperasi dan sejenisnya.

Langkah-Langkah Menghitung Pajak Penghasilan

blank

Cara menghitung PPh wajib diketahui oleh Anda yang punya kewajiban melapor pajak. Untuk itu, berikut langkah-langkah menghitung pajak penghasilan yang bisa Anda ikuti untuk mempermudah menghitungnya:

1 ) Hitung Penghasilan Bruto Tiap Bulan dalam Setahun

Langkah pertama yang harus Anda kerjakan yaitu menghitung penghasilan kotor atau bruto setiap bulannya dalam satu tahun. Caranya, jumlahkan penghasilan Anda secara keseluruhan pada bulan berjalan.

Maksudnya tidak hanya gaji pokok saja yang dimasukkan dalam hitungan, tapi juga tunjangan lainnya bila ada. Misal seperti tunjangan transport, tunjangan perumahan, premi asuransi kesehatan, premi jaminan kecelakaan kerja, premi jaminan kematian dan tunjangan lainnya yang bersifat teratur.

Selain itu, jumlahkan juga uang tambahan di luar gaji pokok. Seperti uang cuti, uang lembur, bonus, uang perjalanan dinas, tunjangan hari raya dan uang tambahan lainnya. Setelah menjumlahkan semuanya, maka hasil penjumlahan itulah yang merupakan penghasilan bruto pada bulan berjalan.

2 ) Hitung Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Perhitungan PTKP setiap orang berbeda-beda, tergantung dengan status wajib pajak. Berdasarkan aturan, besarnya PKTP adalah:

  • Rp 54.000.000 bagi orang pribadi (belum kawin).
  • Rp 4.500.000 tambahan bagi yang sudah kawin dan belum punya anak.
  • Rp 4.500.000 tambahan bagi tiap anggota keluarga sedarah dan keluarga dalam garis keturunan lurus. Serta anak angkat yang sepenuhnya menjadi tanggungan, paling banyak 3 orang untuk setiap keluarga.

3 ) Hitung Pengurang Lainnya

Yang dimaksud dengan pengurang antara lain adalah biaya jabatan (biasanya 5% dari gaji pokok), iuran pensiun (biasanya 5% dari gaji pokok), dan iuran jaminan hari tua (biasanya 2% dari gaji pokok).

4 ) Hitung Penghasilan Bersih atau Netto Selama Satu Tahun

Langkah selanjutnya ialah menghitung penghasilan bersih atau netto. Caranya dengan mengurangi penghasilan bruto pada bulan berjalan dengan pengurang lainnya (penghasilan bruto – pengurang) kemudian kalikan 12 kali.

5 ) Hitung Penghasilan Kena Pajak (PKP)

Untuk dapat menghitung PKP, Anda hanya perlu mengurangi penghasilan bersih selama satu tahun tadi dengan PTKP. Hasil pengurangan inilah yang merupakan penghasilan kena pajak Anda.

6 ) Hitung PPh

Langkah terakhir yang harus Anda lakukan ialah menghitung pajak penghasilan yang harus Anda bayarkan. Caranya, setelah Anda mengetahui PKP selama satu tahun, maka Anda hanya perlu mengalikannya dengan ketentuan tarif PPh yang berlaku berikut ini:

  • Penghasilan bersih kurang dari Rp 50.000.000 tarif pajaknya sebesar 5%.
  • Penghasilan bersih antara Rp 50.000.000 – Rp 250.000.000 tarif pajaknya sebesar 15%.
  • Penghasilan bersih antara Rp 250.000.000 – Rp 500.000.000 tarif pajaknya sebesar 25%.
  • Penghasilan bersih diatas Rp 500.000 tarif pajaknya sebesar 50%.

Namun jika Anda ingin mengetahui berapa PPh Anda setiap bulannya, bagi total pajak setahun Anda dengan 12.

Contoh Penerapan Penghitungan Pajak Penghasilan

blank

Untuk membantu Anda lebih memahami bagaimana cara perhitungannya, berikut ini contoh cara menghitung PPh :

1 ) Pak Eko memiliki penghasilan sebesar Rp 5.000 per bulan, Ia belum menikah dan tidak memiliki tanggungan anak. Hitunglah berapa pajak penghasilan yang harus dibayarkan pak Eko per bulannya!

Jawab:

Penghasilan bruto per bulan = 5 juta
Penghasilan bruto per tahun = 5×12 = 60 juta
PTKP = Rp 54.000.000
Tarif PPh = 15%
Besar penghasilan bersih/ dikenai pajak = 60 juta – 54 juta = 6 juta
Jadi, pajak yang harus dibayarkan adalah:
15% x 6 juta = Rp 900.000
Pajak perbulan = Rp 900.000 : 12 = Rp 750.000
Jadi, pajak per bulan yang harus dibayarkan pak Eko adalah Rp. 750.000.

2 ) Pak Herman adalah seorang karyawan di perusahaan oli dengan gaji sebesar 13 juta per bulan. Dalam satu tahun, Ia membayarkan dana pensiun sebesar 2,3 juta dan biaya jabatan sebesar 5 juta rupiah. Pak Herman memiliki istri yang tidak bekerja dan dua orang anak. Berapakah pajak penghasilan yang harus dibayar pak Herman per bulannya?

Jawab:

Penghasilan bruto per tahun = 13 juta x 12 bulan = 156 juta
Penghasilan selama satu tahun = 13 juta – 2,3 juta – 5 juta = 148,7 juta
PTKP = 67,5 juta
Besar penghasilan bersih/ dikenai pajak = 148,7 juta – 67,5 juta = 81,2 juta
Jumlah pajak penghasilan:
5% x 50 juta = 2,5 juta
15% x 31,2 juta = 4, 68 juta
PPh setahun =2,5 juta + 4,68 juta = 7,18 juta
PPh per bulan = 7,18 : 12 = Rp 598.333,33
Jadi, pajak per bulan yang harus dibayarkan pak Herman adalah Rp 598.333,33.

Itulah penjelasan mengenai pajak penghasilan beserta cara menghitung dan beberapa contohnya. Dengan berbagai informasi tadi, diharapkan wawasan Anda tentang PPh dapat bertambah dan bermanfaat bagi Anda.

Suami istri beda NPWP? Begini cara perhitungannya

Suami istri beda NPWP? Begini cara perhitungannya

Penghitungan pajak suami dan istri beda NPWP bisa saja terjadi dan memang ada beberapa kasus yang nyata, karena beberapa alasan seperti adanya perjanjian tertulis pisah harta. Walaupun dalam UU PPh bawasannya suami dan istri juga seluruh anggota keluarga merupakan kesatuan ekonomi.

Penjelasan itu ada pada Pasal 8 UU PPh nomor 36 tahun 2008 yang mengatakan: “penghasilan atau kerugian dari seluruh anggota keluarga digabung sebagai satu kesatuan yang dikenai pajak dan pemenuhan kewajiban pajaknya dilakukan oleh kepala keluarga ( dalam hal ini suami)”.

Sebagai konsekuensi penghitungan PPh suami dan istri beda NPWP yakni pajak yang dibayarkan menjadi lebih mahal karena pajak progressif, bahkan beresiko pajak mereka kurang bayar. Namun kasus suami istri beda NPWP ini masih diperbolehkan dengan penghitungan sebagai berikut:

Penghitungan pajak suami dan istri beda NPWP

Penghasilan netto suami = Rp 400.000.000
Penghasilan netto istri = Rp 200.000.000
Jumlah = 600.000.000

PTKP (K/I/3) = 84.000.000
Penghasilan kena pajak = 516.000.000

PPh terutang
5% X 50.000.000 = 2.500.000
15% X 200.000.000 = 30.000.000
25% X 250.000.000 = 62.500.000
30% X 16.000.000 = 4.800.000

Jumlah = 99.800.000

Beban PPh suami
Penghasilan netto suami dibagi penghasilan netto gabungan dikali PPh terutang = 66.533.333

Beban PPh istri
Penghasilan netto istri dibagi penghasilan netto gabungan dikali PPh terutang = 33.266.666

Jadi akibat penghitungan gabungan, maka keluarga akan menanggung beban pajak lebih besar.

Selisih rumah tangga = 22.200.000
Selisih beban pajak istri = 13.666.666

Dengan status NPWP dan pembayaran pajak tahunan terpisah ini harus juga dilengkapi atau melampirkan dokumen saat melaporkan SPT, yakni dokumen Formulir 1770 atau Formulir 1770 S beserta Lampiran lainnya yang dibutuhkan.

Demikian adalah cara Penghitungan pajak suami dan istri beda NPWP sesuai ketentuan yang berlaku, yang tentunya jika dihitung-hitung pajak penghasilan yang dibebankan memang lebih besar karenan adanya pajak progressif dari istri dan rumah tangga.

Seluk Beluk tentang PPh 21 untuk Karyawan Kontrak

Seluk Beluk tentang PPh 21 untuk Karyawan Kontrak

Saat ini persaingan makin meningkat di dunia kerja, fenomena karyawan kontrak di Indonesia sendiri telah berlangsung cukup lama, baik dilakukan oleh perusahaan lokal maupun perusahaan asing.

Tak jarang banyak perusahaan mau menggunakan karyawan kontrak bagi dengan berbagai alasan. Diantaranya adalah karena kemampuan perusahaan terbaru yang belum mapan, membutuhkan pembiayaan, pengelolaan dan iklim usaha serta meningkatkan stabilitas perusahaan.

Maka dari itu, setiap perusahaan telah menerapkan berbagai peraturan yang berkaitan dengan perjanjian kerja untuk karyawan kontrak. Salah satu peraturan tersebut adalah peraturan perpajakan PPh 21 yang berlaku dalam sistem kontrak. Berikut ulasan lengkap tentang pengertian karyawan kontrak dan perhitungan PPh 21 untuk karyawan kontrak.

blank

Pengertian Karyawan Kontrak

Secara hukum, karyawan kontrak adalah karyawan dengan status bukan karyawan tetap. Dengan kata lain, karyawan kontrak juga adalah karyawan memiliki perjanjian kerja dengan perusahaan terbatas untuk jangka waktu tertentu atau berdasarkan selesainya suatu pekerjaan tertentu.

Istilah karyawan kontrak sering disebut ‘’Karyawan PKWT’’, artinya karyawan dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu. Secara praktek, setiap perusahaan yang menerapkan sistem kontrak jangka waktu tertentu, sebelum kemudian karyawan tersebut diangkat menjadi karyawan tetap.

Menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER 16/PJ/2016 pada Pasal 1 ayat 10, karyawan tetap merupakan karyawan yang memperoleh penghasilan dalam jumlah tertentu, termasuk anggota dewan komisaris dan anggota dewan pengawas yang secara teratur terus menerus ikut mengelola kegiatan perusahaan secara langsung, serta karyawan yang bekerja berdasarkan kontrak untuk suatu jangka waktu tertentu

Perhitungan PPh 21 Karyawan Kontrak

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak (KEP) no. 545/PJ./2000, untuk menghitung PPh 21, meskipun status karyawan adalah “kontrak’’, baik kontrak untuk jangka waktu tertentu atau berdasarkan pekerjaan tertentu, karyawan tersebut bisa memperoleh gaji dan atau imbalan dalam jumlah tertentu secara berkala. Maka dari itu, cara perhitungan PPh 21 untuk karyawan kontrak sama dengan karyawan tetap.

Namun, perbedaannya terletak pada pengurang biaya jabatan yang diperoleh sebesar 5% dari penghasilan bruto, dengan batas maksimum Rp 500.000 per bulan sejak tahun 2009.

Contoh Kasus

Pamela dengan status hubungan kerja perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) digolongkan sebagai karyawan kontrak yang dikenakan PPh 21 sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Dirjen Pajak PER-32/PJ/2015. Pamela adalah karyawati yang bekerja sebagai staf Administrasi di PT XYZ dengan memperoleh upah pokok sebulan Rp 7.000.000,00. PT XYZ mengikutsertakan karyawan tersebut ke dalam program BPJS Ketenagakerjaan, premi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JK) dibayarkan oleh pemberi kerja sebesar 0.5% dan 0.3%. Pamela dapat menanggung iuran Jaminan Hari Tua (JHT) sebesar 2% dari upah setiap bulan. Maka perhitungan besarnya PPh 21 yang diterima Pamela di bulan September adalah:

  • Upah pokok = Rp 7.000.000
  • JKK = 0.5% x Rp 7.000.000 = Rp 35.000
  • JK = 0.3% x Rp 7.000.000 = Rp 21.000

Penghasilan bruto = Upah pokok + JKK + JK

= Rp 7.000.000 + Rp 35.000 + Rp 21.000

= Rp 7.056.000

Jumlah penghasilan bruto yang didapat Pamela adalah Rp 7.056.000,-

Pengurangan:

  • Biaya jabatan = 5% x 7.056.000 = Rp 353.152
  • Iuran JHT = 2% x 7.000.000 = Rp 140.000

Total biaya jabatan + iuran JHT = Rp 493.152

Penghasilan netto adalah total penghasilan bruto dikurangi dengan total biaya jabatan dan iuran JHT.

Penghasilan netto = Rp 7.056.000 – Rp 493.152 = Rp 6.562.848

Penghasilan netto setahun = Rp 6.562.848 x 12 bulan = Rp 78.754.176

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) diatur berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 101/PMK.010/2016 Pasal 1.

PTKP

  • Untuk WP sendiri = Rp 54.000.000 (tarif PTKP untuk wajib orang pribadi)
  • Total PTKP = Rp 54.000.000

Total Penghasilan Kena Pajak (PKP) setahun = Penghasilan netto setahun – total PTKP

= Rp 78.754.176 – Rp 54.000.000

= Rp 24.754.176

PPh 21 terhutang setahun

= 5% x Rp 24.754.176

= Rp 1.237.709

PPh 21 terhutang dalam bulan September = Rp 1.237.709 / 12 bulan = Rp 103.142,-

Demikian informasi tentang pengertian karyawan kontrak beserta perhitungan PPh 21 untuk karyawan kontrak. Semoga bermanfaat bagi para pembaca!