Cara Menghitung PPh 21 TER 2026: Tabel TER, Contoh, dan Kalkulator

Terakhir diperbarui: 23 Oktober 2026. Dasar hukum: PP 58/2023 (tarif efektif rata-rata/TER), PMK 168/2023 (petunjuk pelaksanaan), UU 7/2021 (HPP) Pasal 17, PMK 105/2025 (PPh 21 DTP 2026), dan PER-11/PJ/2025 (bukti potong Coretax). Artikel ini akan diperbarui bila ada perubahan PTKP atau insentif untuk 2027.

Sejak Januari 2024, cara menghitung PPh 21 karyawan berubah total. Perusahaan tidak lagi menghitung pajak setahun lalu membaginya 12 setiap bulan. Untuk Januari sampai November, PPh 21 cukup dihitung dengan tarif efektif rata-rata (TER) dikali penghasilan bruto sebulan. Di bulan Desember, pajak setahun dihitung ulang dengan tarif Pasal 17, dan selisihnya menjadi potongan Desember.

Panduan ini berisi tabel TER kategori A, B, dan C lengkap dalam bentuk teks, langkah perhitungan, contoh angka nyata, cara menghitung PPh 21 Desember, insentif DTP 2026, bukti potong di Coretax, dan kalkulator yang bisa langsung dipakai.

Jawaban singkat: PPh 21 bulanan = penghasilan bruto sebulan x tarif TER sesuai kategori status PTKP. Kategori A untuk TK/0, TK/1, dan K/0; kategori B untuk TK/2, TK/3, K/1, dan K/2; kategori C untuk K/3. Penghasilan bruto mencakup gaji, semua tunjangan, lembur, bonus, THR, serta premi JKK, JKM, dan BPJS Kesehatan yang dibayar perusahaan.

Contoh: karyawan TK/0 dengan bruto Rp10.454.000 sebulan masuk kategori A, tarif 2,5%. PPh 21 sebulan = 2,5% x Rp10.454.000 = Rp261.350. Di bulan Desember, hitungannya memakai tarif Pasal 17 atas penghasilan setahun.

Status aturan per 23 Oktober 2026: tabel TER (PP 58/2023), PTKP (Rp54 juta setahun untuk TK/0), dan tarif Pasal 17 tidak berubah sepanjang 2026. Insentif PPh 21 ditanggung pemerintah (DTP) tahun 2026 hanya untuk sektor tertentu menurut PMK 105/2025.

Yang belum final: pemerintah dilaporkan mengkaji kenaikan PTKP untuk 2027 (CNBC Indonesia, 1 Oktober 2026), tetapi Menko Perekonomian menyatakan hal itu “belum dibahas lagi” pada 19 Oktober 2026 (Bisnis.com, 20 Oktober 2026). Perluasan PPh 21 DTP untuk karyawan bergaji sampai Rp10 juta ke seluruh sektor pada 2027 juga dilaporkan sedang disiapkan (Bisnis.com, 1 dan 23 Oktober 2026). Selama belum ada PMK baru, hitungan di artikel ini tetap berlaku.

Kalkulator PPh 21 TER 2026

Pilih status PTKP dan isi penghasilan bruto sebulan untuk melihat kategori, tarif TER, dan PPh 21 bulanan. Pilih mode Desember untuk menghitung PPh 21 bulan terakhir dengan tarif Pasal 17, termasuk bila ada THR atau bonus. Semua hitungan berjalan di browser Anda, tidak ada data yang dikirim.

Kalkulator PPh 21 TER 2026

Tunjangan tidak tetap, lembur, bonus, THR yang dibayar bulan ini.
Dihitung dari gaji pokok + tunjangan tetap; BPJS Kesehatan dari upah maksimal Rp12 juta.
Alas kaki, tekstil dan pakaian jadi, furnitur, kulit, pariwisata dengan KLU di Lampiran A PMK 105/2025.

Estimasi berdasarkan PP 58/2023 (TER), PMK 168/2023, tarif Pasal 17 UU 7/2021, PTKP PMK 101/2016, dan PMK 105/2025. Untuk pegawai dengan NPWP/NIK terintegrasi. Tidak menghitung natura, pesangon, atau penghasilan dari pemberi kerja lain. Hasil bukan nasihat pajak.

Setelah tahu potongan PPh 21, cek juga take home pay dengan kalkulator gaji bersih dan iuran BPJS dengan kalkulator BPJS.

Apa Itu PPh 21 dan Tarif Efektif Rata-Rata (TER)?

PPh Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan yang diterima orang pribadi karena pekerjaan, jasa, atau kegiatan. Untuk karyawan, pajak ini dipotong perusahaan dari gaji, disetor ke kas negara, lalu dilaporkan setiap bulan. Beban pajaknya ada pada karyawan, kecuali perusahaan memberi tunjangan pajak atau menanggungnya.

TER diatur dalam PP 58/2023 yang berlaku sejak 1 Januari 2024. Tujuannya menyederhanakan potongan bulanan: perusahaan cukup mencari tarif di tabel, lalu mengalikannya dengan penghasilan bruto. Biaya jabatan, iuran pensiun, dan PTKP tidak dikurangkan setiap bulan, karena semua itu sudah diperhitungkan dalam tarif TER dan dihitung tepat di bulan Desember.

TER tidak menambah atau mengurangi pajak setahun. Total PPh 21 setahun tetap mengikuti tarif progresif Pasal 17 UU PPh. TER hanya mengatur cara mencicilnya setiap bulan.

Cara Menghitung PPh 21 Karyawan Tetap dalam 5 Langkah

  1. Tentukan status PTKP karyawan menurut keadaan awal tahun kalender, misalnya TK/0, K/1, atau K/3. Status ini menentukan kategori TER.
  2. Cari kategori TER: A untuk TK/0, TK/1, K/0; B untuk TK/2, TK/3, K/1, K/2; C untuk K/3.
  3. Jumlahkan penghasilan bruto sebulan: gaji, tunjangan, lembur, insentif, bonus atau THR yang dibayar bulan itu, plus premi JKK, JKM, dan BPJS Kesehatan yang dibayar perusahaan.
  4. Cari tarif TER di tabel kategori yang sesuai, pada baris rentang penghasilan bruto tersebut.
  5. Kalikan: PPh 21 = tarif TER x penghasilan bruto. Untuk masa pajak terakhir (Desember, atau bulan karyawan berhenti), pakai perhitungan setahun dengan tarif Pasal 17.

Komponen penghasilan bruto untuk TER

Komponen Masuk bruto TER? Keterangan
Gaji pokok dan tunjangan tetap Ya PMK 168/2023 Pasal 5
Tunjangan tidak tetap, uang makan, transport, lembur Ya Termasuk bila dibayar tunai bersama gaji
THR, bonus, insentif tahunan Ya, di bulan dibayarkan Membuat tarif bulan itu naik
Premi JKK dan JKM yang dibayar perusahaan Ya Pasal 5 ayat (3)
Iuran BPJS Kesehatan bagian perusahaan (4%) Ya Premi asuransi kesehatan yang dibayar pemberi kerja
Iuran JHT (3,7%) dan JP (2%) bagian perusahaan Tidak Bukan penghasilan karyawan saat dibayar
Iuran JHT 2% dan JP 1% bagian karyawan Tidak dikurangkan bulanan Baru menjadi pengurang di perhitungan Desember

Kategori TER A, B, dan C Berdasarkan Status PTKP

Kategori TER mengikuti status PTKP (penghasilan tidak kena pajak). Besaran PTKP masih sama sejak 2016: Rp54.000.000 setahun untuk diri sendiri, tambahan Rp4.500.000 bila kawin, dan Rp4.500.000 untuk setiap tanggungan, paling banyak 3 orang.

Status PTKP Keterangan PTKP setahun Kategori TER
TK/0 Tidak kawin, tanpa tanggungan Rp54.000.000 A
TK/1 Tidak kawin, 1 tanggungan Rp58.500.000 A
K/0 Kawin, tanpa tanggungan Rp58.500.000 A
TK/2 Tidak kawin, 2 tanggungan Rp63.000.000 B
TK/3 Tidak kawin, 3 tanggungan Rp67.500.000 B
K/1 Kawin, 1 tanggungan Rp63.000.000 B
K/2 Kawin, 2 tanggungan Rp67.500.000 B
K/3 Kawin, 3 tanggungan Rp72.000.000 C

PTKP ditentukan menurut keadaan pada awal tahun kalender (PMK 168/2023 Pasal 9 ayat 4). Karyawan yang menikah atau punya anak di tengah tahun tetap memakai status awal tahun sampai Desember. Karyawati kawin hanya mendapat PTKP untuk dirinya sendiri (setara TK/0), kecuali dapat menunjukkan keterangan tertulis dari pemerintah daerah, paling rendah kecamatan, bahwa suaminya tidak berpenghasilan.

Tabel TER PPh 21 Bulanan Lengkap (PP 58/2023)

Tabel di bawah disalin dari Lampiran PP 58/2023 dan dicek ulang baris per baris. Batas atas setiap baris termasuk dalam baris itu. Contoh: bruto tepat Rp5.400.000 untuk kategori A masih bertarif 0%, sedangkan Rp5.400.001 sudah 0,25%.

Tabel TER kategori A (TK/0, TK/1, K/0)

Penghasilan bruto sebulan TER kategori A
Sampai Rp5.400.000 0%
Rp5.400.001 – Rp5.650.000 0,25%
Rp5.650.001 – Rp5.950.000 0,5%
Rp5.950.001 – Rp6.300.000 0,75%
Rp6.300.001 – Rp6.750.000 1%
Rp6.750.001 – Rp7.500.000 1,25%
Rp7.500.001 – Rp8.550.000 1,5%
Rp8.550.001 – Rp9.650.000 1,75%
Rp9.650.001 – Rp10.050.000 2%
Rp10.050.001 – Rp10.350.000 2,25%
Rp10.350.001 – Rp10.700.000 2,5%
Rp10.700.001 – Rp11.050.000 3%
Rp11.050.001 – Rp11.600.000 3,5%
Rp11.600.001 – Rp12.500.000 4%
Rp12.500.001 – Rp13.750.000 5%
Rp13.750.001 – Rp15.100.000 6%
Rp15.100.001 – Rp16.950.000 7%
Rp16.950.001 – Rp19.750.000 8%
Rp19.750.001 – Rp24.150.000 9%
Rp24.150.001 – Rp26.450.000 10%
Rp26.450.001 – Rp28.000.000 11%
Rp28.000.001 – Rp30.050.000 12%
Rp30.050.001 – Rp32.400.000 13%
Rp32.400.001 – Rp35.400.000 14%
Rp35.400.001 – Rp39.100.000 15%
Rp39.100.001 – Rp43.850.000 16%
Rp43.850.001 – Rp47.800.000 17%
Rp47.800.001 – Rp51.400.000 18%
Rp51.400.001 – Rp56.300.000 19%
Rp56.300.001 – Rp62.200.000 20%
Rp62.200.001 – Rp68.600.000 21%
Rp68.600.001 – Rp77.500.000 22%
Rp77.500.001 – Rp89.000.000 23%
Rp89.000.001 – Rp103.000.000 24%
Rp103.000.001 – Rp125.000.000 25%
Rp125.000.001 – Rp157.000.000 26%
Rp157.000.001 – Rp206.000.000 27%
Rp206.000.001 – Rp337.000.000 28%
Rp337.000.001 – Rp454.000.000 29%
Rp454.000.001 – Rp550.000.000 30%
Rp550.000.001 – Rp695.000.000 31%
Rp695.000.001 – Rp910.000.000 32%
Rp910.000.001 – Rp1.400.000.000 33%
Di atas Rp1.400.000.000 34%

Tabel TER kategori B (TK/2, TK/3, K/1, K/2)

Penghasilan bruto sebulan TER kategori B
Sampai Rp6.200.000 0%
Rp6.200.001 – Rp6.500.000 0,25%
Rp6.500.001 – Rp6.850.000 0,5%
Rp6.850.001 – Rp7.300.000 0,75%
Rp7.300.001 – Rp9.200.000 1%
Rp9.200.001 – Rp10.750.000 1,5%
Rp10.750.001 – Rp11.250.000 2%
Rp11.250.001 – Rp11.600.000 2,5%
Rp11.600.001 – Rp12.600.000 3%
Rp12.600.001 – Rp13.600.000 4%
Rp13.600.001 – Rp14.950.000 5%
Rp14.950.001 – Rp16.400.000 6%
Rp16.400.001 – Rp18.450.000 7%
Rp18.450.001 – Rp21.850.000 8%
Rp21.850.001 – Rp26.000.000 9%
Rp26.000.001 – Rp27.700.000 10%
Rp27.700.001 – Rp29.350.000 11%
Rp29.350.001 – Rp31.450.000 12%
Rp31.450.001 – Rp33.950.000 13%
Rp33.950.001 – Rp37.100.000 14%
Rp37.100.001 – Rp41.100.000 15%
Rp41.100.001 – Rp45.800.000 16%
Rp45.800.001 – Rp49.500.000 17%
Rp49.500.001 – Rp53.800.000 18%
Rp53.800.001 – Rp58.500.000 19%
Rp58.500.001 – Rp64.000.000 20%
Rp64.000.001 – Rp71.000.000 21%
Rp71.000.001 – Rp80.000.000 22%
Rp80.000.001 – Rp93.000.000 23%
Rp93.000.001 – Rp109.000.000 24%
Rp109.000.001 – Rp129.000.000 25%
Rp129.000.001 – Rp163.000.000 26%
Rp163.000.001 – Rp211.000.000 27%
Rp211.000.001 – Rp374.000.000 28%
Rp374.000.001 – Rp459.000.000 29%
Rp459.000.001 – Rp555.000.000 30%
Rp555.000.001 – Rp704.000.000 31%
Rp704.000.001 – Rp957.000.000 32%
Rp957.000.001 – Rp1.405.000.000 33%
Di atas Rp1.405.000.000 34%

Tabel TER kategori C (K/3)

Penghasilan bruto sebulan TER kategori C
Sampai Rp6.600.000 0%
Rp6.600.001 – Rp6.950.000 0,25%
Rp6.950.001 – Rp7.350.000 0,5%
Rp7.350.001 – Rp7.800.000 0,75%
Rp7.800.001 – Rp8.850.000 1%
Rp8.850.001 – Rp9.800.000 1,25%
Rp9.800.001 – Rp10.950.000 1,5%
Rp10.950.001 – Rp11.200.000 1,75%
Rp11.200.001 – Rp12.050.000 2%
Rp12.050.001 – Rp12.950.000 3%
Rp12.950.001 – Rp14.150.000 4%
Rp14.150.001 – Rp15.550.000 5%
Rp15.550.001 – Rp17.050.000 6%
Rp17.050.001 – Rp19.500.000 7%
Rp19.500.001 – Rp22.700.000 8%
Rp22.700.001 – Rp26.600.000 9%
Rp26.600.001 – Rp28.100.000 10%
Rp28.100.001 – Rp30.100.000 11%
Rp30.100.001 – Rp32.600.000 12%
Rp32.600.001 – Rp35.400.000 13%
Rp35.400.001 – Rp38.900.000 14%
Rp38.900.001 – Rp43.000.000 15%
Rp43.000.001 – Rp47.400.000 16%
Rp47.400.001 – Rp51.200.000 17%
Rp51.200.001 – Rp55.800.000 18%
Rp55.800.001 – Rp60.400.000 19%
Rp60.400.001 – Rp66.700.000 20%
Rp66.700.001 – Rp74.500.000 21%
Rp74.500.001 – Rp83.200.000 22%
Rp83.200.001 – Rp95.600.000 23%
Rp95.600.001 – Rp110.000.000 24%
Rp110.000.001 – Rp134.000.000 25%
Rp134.000.001 – Rp169.000.000 26%
Rp169.000.001 – Rp221.000.000 27%
Rp221.000.001 – Rp390.000.000 28%
Rp390.000.001 – Rp463.000.000 29%
Rp463.000.001 – Rp561.000.000 30%
Rp561.000.001 – Rp709.000.000 31%
Rp709.000.001 – Rp965.000.000 32%
Rp965.000.001 – Rp1.419.000.000 33%
Di atas Rp1.419.000.000 34%

Contoh Cara Menghitung PPh 21 dengan TER

Contoh di bawah memakai premi JKK 0,24% (tingkat risiko sangat rendah), JKM 0,3%, dan BPJS Kesehatan 4% yang dibayar perusahaan dari gaji pokok + tunjangan tetap. Iuran pegawai: JHT 2% dan JP 1% (upah contoh masih di bawah batas upah JP).

Contoh 1: karyawan TK/0, gaji Rp10 juta

Rina, belum menikah tanpa tanggungan (TK/0, kategori A), menerima gaji pokok Rp8.500.000 dan tunjangan jabatan tetap Rp1.500.000. Perusahaan membayar premi JKK, JKM, dan BPJS Kesehatan.

Komponen Perhitungan Jumlah
Gaji pokok + tunjangan tetap Rp10.000.000
Premi JKK 0,24% x Rp10.000.000 Rp24.000
Premi JKM 0,3% x Rp10.000.000 Rp30.000
BPJS Kesehatan bagian perusahaan 4% x Rp10.000.000 Rp400.000
Penghasilan bruto Rp10.454.000
Tarif TER kategori A baris Rp10.350.001 – Rp10.700.000 2,5%
PPh 21 sebulan 2,5% x Rp10.454.000 Rp261.350

Iuran JHT 2% dan JP 1% yang dipotong dari gaji Rina (Rp300.000 sebulan) tidak mengurangi bruto TER. Iuran itu baru dikurangkan di perhitungan Desember.

Contoh 2: bulan Rina menerima THR

Pada bulan Maret, Rina menerima THR Rp10.000.000. Bruto bulan itu menjadi Rp10.454.000 + Rp10.000.000 = Rp20.454.000, sehingga tarif TER kategori A naik ke 9%.

PPh 21 Maret = 9% x Rp20.454.000 = Rp1.840.860. Potongan ini memang jauh lebih besar dari bulan biasa (Rp261.350), tetapi akan diluruskan di bulan Desember.

Contoh 3: karyawan K/1, gaji Rp7 juta

Budi menikah dengan 1 anak (K/1, kategori B), gaji pokok Rp6.000.000 dan tunjangan tetap Rp1.000.000. Premi JKK Rp16.800, JKM Rp21.000, dan BPJS Kesehatan Rp280.000, sehingga bruto sebulan Rp7.317.800.

Tarif TER kategori B untuk bruto Rp7.317.800 adalah 1% (baris Rp7.300.001 – Rp9.200.000). PPh 21 sebulan = 1% x Rp7.317.800 = Rp73.178.

Cara Menghitung PPh 21 Desember dengan Tarif Pasal 17

Bulan Desember adalah masa pajak terakhir bagi karyawan yang bekerja setahun penuh. Bagi karyawan yang berhenti di tengah tahun, masa pajak terakhir adalah bulan ia berhenti. Di masa ini PPh 21 tidak memakai TER. Perusahaan menghitung pajak setahun, lalu menguranginya dengan PPh 21 yang sudah dipotong Januari sampai November (PMK 168/2023 Pasal 15).

  1. Penghasilan bruto setahun = jumlah bruto Januari sampai Desember.
  2. Kurangi biaya jabatan 5% dari bruto, paling banyak Rp6.000.000 setahun (Rp500.000 per bulan kerja).
  3. Kurangi iuran JHT dan JP (atau dana pensiun) yang dibayar karyawan, serta zakat yang dibayar lewat perusahaan. Hasilnya penghasilan neto.
  4. Kurangi PTKP, lalu bulatkan ke bawah ke ribuan rupiah. Hasilnya penghasilan kena pajak (PKP).
  5. Hitung PPh 21 setahun dengan tarif Pasal 17.
  6. PPh 21 Desember = PPh 21 setahun dikurangi total PPh 21 Januari sampai November.

Tarif Pasal 17 UU HPP untuk PKP setahun

Penghasilan kena pajak setahun Tarif
Sampai Rp60.000.000 5%
Rp60.000.001 – Rp250.000.000 15%
Rp250.000.001 – Rp500.000.000 25%
Rp500.000.001 – Rp5.000.000.000 30%
Di atas Rp5.000.000.000 35%

Contoh: PPh 21 Desember Rina (TK/0)

Rina bekerja Januari sampai Desember, menerima THR Rp10.000.000 di bulan Maret, dan membayar iuran JHT + JP Rp300.000 sebulan.

Uraian Perhitungan Jumlah
Penghasilan bruto setahun 12 x Rp10.454.000 + THR Rp10.000.000 Rp135.448.000
Biaya jabatan 5% x Rp135.448.000 = Rp6.772.400, maksimal Rp6.000.000 -Rp6.000.000
Iuran JHT + JP dibayar pegawai 12 x Rp300.000 -Rp3.600.000
Penghasilan neto Rp125.848.000
PTKP TK/0 -Rp54.000.000
PKP dibulatkan ke bawah ke ribuan Rp71.848.000
PPh 21 setahun 5% x Rp60.000.000 + 15% x Rp11.848.000 Rp4.777.200
Sudah dipotong Januari-November 10 x Rp261.350 + Rp1.840.860 (Maret) -Rp4.454.360
PPh 21 Desember Rp322.840

Seandainya Desember tetap dihitung dengan TER, potongannya hanya Rp261.350. Selisih Rp61.490 inilah yang sering membuat karyawan bertanya mengapa gaji Desember lebih kecil.

Contoh: PPh 21 Desember Budi (K/1)

Bruto setahun Rp87.813.600, biaya jabatan 5% = Rp4.390.680, iuran JHT + JP Rp2.520.000. Neto Rp80.902.920 dikurangi PTKP K/1 Rp63.000.000, sehingga PKP Rp17.902.000 dan PPh 21 setahun 5% x Rp17.902.000 = Rp895.100. Potongan TER Januari-November 11 x Rp73.178 = Rp804.958, jadi PPh 21 Desember Budi Rp90.142.

Bila PPh 21 Desember minus (lebih potong)

Hasil Desember bisa negatif bila potongan TER Januari sampai November lebih besar dari pajak setahun. Ini sering terjadi pada karyawan yang masuk di tengah tahun. Contoh resmi di Lampiran PMK 168/2023: Tuan B (TK/0) mulai bekerja September dengan gaji Rp15.500.000. Potongan TER September sampai November 3 x Rp1.085.000 = Rp3.255.000, sedangkan pajak setahunnya hanya Rp280.000. Kelebihan Rp2.975.000 wajib dikembalikan perusahaan kepada Tuan B bersama gaji Desember.

PPh 21 Pegawai Harian (TER Harian)

Pegawai tidak tetap yang dibayar harian, mingguan, satuan, atau borongan memakai TER harian bila bruto sehari (atau rata-rata sehari) paling banyak Rp2.500.000. Bila lebih dari Rp2.500.000 sehari, PPh 21 dihitung dengan tarif Pasal 17 atas 50% bruto sehari. Pegawai tidak tetap yang dibayar bulanan memakai TER bulanan seperti karyawan tetap.

Penghasilan bruto sehari TER harian
Sampai Rp450.000 0%
Rp450.001 – Rp2.500.000 0,5%
Di atas Rp2.500.000 Tarif Pasal 17 x 50% bruto sehari

Contoh: pekerja harian dengan upah Rp500.000 sehari bekerja 20 hari. TER harian 0,5%, jadi PPh 21 = 0,5% x Rp500.000 = Rp2.500 sehari, atau Rp50.000 untuk 20 hari. Bila upahnya Rp450.000 sehari, PPh 21-nya Rp0 karena masih di batas 0%.

PPh 21 DTP 2026: Siapa yang Pajaknya Ditanggung Pemerintah?

PMK 105/2025 memberi insentif PPh 21 ditanggung pemerintah (DTP) untuk Masa Pajak Januari sampai Desember 2026. Insentif ini tidak berlaku untuk semua perusahaan. Syaratnya:

  • Pemberi kerja bergerak di industri alas kaki, tekstil dan pakaian jadi, furnitur, kulit dan barang dari kulit, atau pariwisata, dengan kode KLU utama yang tercantum di Lampiran A PMK 105/2025 (133 KLU).
  • Pegawai tetap memiliki NPWP atau NIK yang terintegrasi, dan penghasilan bruto tetap dan teraturnya (gaji dan tunjangan tetap) paling banyak Rp10.000.000 pada Masa Januari 2026, atau pada bulan pertama bekerja bagi pegawai baru.
  • Pegawai tidak tetap menerima upah rata-rata paling banyak Rp500.000 sehari, atau paling banyak Rp10.000.000 sebulan bila dibayar bulanan.
  • Pegawai tidak sedang menerima insentif PPh 21 DTP lain.

PPh 21 DTP wajib dibayarkan tunai kepada pegawai saat gaji dibayar, dan tambahan itu tidak dihitung sebagai penghasilan kena pajak. Perusahaan tetap harus membuat bukti potong dan melaporkan pemanfaatan insentif di SPT Masa PPh 21/26. SPT atau pembetulan untuk Masa Januari sampai Desember 2026 harus masuk paling lambat 31 Januari 2027; bila lewat, insentif dianggap tidak diberikan dan PPh 21 yang dipotong wajib disetor.

Contoh: Budi pada contoh 3 bekerja di pabrik pakaian jadi yang KLU-nya tercantum di Lampiran A. Gaji dan tunjangan tetapnya Rp7.000.000, di bawah Rp10.000.000. PPh 21-nya Rp73.178 sebulan tetap dihitung, tetapi tidak dipotong dari gaji. Perusahaan membayarkan Rp73.178 itu secara tunai kepada Budi bersama gaji, dan mencantumkannya di bukti potong sebagai PPh 21 DTP. Hal yang sama berlaku untuk PPh 21 Desember Rp90.142.

Bila total DTP setahun lebih besar dari PPh 21 terutang setahun, kelebihan DTP tidak dikembalikan kepada pegawai (Pasal 5 ayat 5).

Bukti Potong PPh 21 di Coretax: BPMP, BPA1, dan BP21

Sejak Coretax berlaku, bukti potong PPh 21 dibuat di modul eBupot Coretax dan ditandatangani elektronik (PER-11/PJ/2025). Jenis yang paling sering dipakai HRD:

Bukti potong Untuk Kapan dibuat
BPMP (bukti pemotongan bulanan pegawai tetap) Pegawai tetap dan pensiunan berkala Setiap masa selain masa terakhir (Januari sampai November). Hanya berupa notifikasi ke pegawai.
BPA1 (bukti pemotongan tahunan) Pegawai tetap dan pensiunan berkala swasta Masa terakhir: Desember, atau bulan pegawai berhenti
BPA2 PNS, anggota TNI/Polri, pejabat negara, dan pensiunannya Masa terakhir
BP21 Pegawai tidak tetap, bukan pegawai, peserta kegiatan, dan penerima lain Setiap pemotongan
BP26 Wajib pajak luar negeri (PPh 26) Setiap pemotongan
  • PPh 21 disetor paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya dan SPT Masa PPh 21/26 dilaporkan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya.
  • Bukti potong tetap dibuat walau PPh 21 nol, misalnya karena penghasilan di bawah PTKP, tarif 0%, atau PPh 21 DTP.
  • BPA1 dan BP21 yang terbit di Coretax dianggap sudah diberikan kepada pegawai lewat menu Dokumen Saya, bila pegawai sudah mengaktifkan akun Coretax.
  • BPA1 untuk pegawai yang bekerja setahun penuh, serta pengembalian kelebihan potong, paling lambat akhir bulan berikutnya setelah masa pajak terakhir (31 Januari).

Kesalahan yang Sering Terjadi Saat Menghitung PPh 21

  • Lupa memasukkan premi BPJS bagian perusahaan (JKK, JKM, BPJS Kesehatan) ke bruto. Akibatnya tarif TER bisa jatuh ke baris yang lebih rendah.
  • Mengurangkan biaya jabatan atau PTKP setiap bulan. Dengan TER, keduanya baru dihitung di Desember.
  • Memakai TER di bulan Desember. Desember wajib memakai tarif Pasal 17 atas penghasilan setahun.
  • Mengganti kategori TER di tengah tahun karena karyawan menikah atau punya anak. Status PTKP mengikuti keadaan awal tahun.
  • Tidak mengembalikan lebih potong kepada karyawan yang keluar atau masuk di tengah tahun.
  • Tidak membuat bukti potong saat PPh 21 nol atau DTP.

Pertanyaan Umum

PPh 21 karyawan berapa persen?

Untuk Januari sampai November, persentasenya mengikuti tabel TER: dari 0% sampai 34% sesuai kategori dan besar bruto sebulan. Contohnya, bruto Rp10.454.000 untuk TK/0 dikenai 2,5%. Di Desember, tarif yang dipakai adalah tarif progresif Pasal 17: 5%, 15%, 25%, 30%, dan 35% atas PKP setahun.

Gaji berapa yang tidak kena PPh 21?

Dengan TER, bruto sampai Rp5.400.000 sebulan (kategori A), Rp6.200.000 (kategori B), dan Rp6.600.000 (kategori C) dikenai tarif 0%. Di Desember, pajak setahun nol bila penghasilan neto setahun tidak melebihi PTKP, misalnya Rp54.000.000 untuk TK/0.

Mengapa PPh 21 di bulan THR atau bonus jauh lebih besar?

Karena THR dan bonus ditambahkan ke bruto bulan itu, sehingga tarif TER naik ke baris yang lebih tinggi. Kelebihan itu tidak hilang: di bulan Desember pajak setahun dihitung ulang, sehingga potongan Desember menyesuaikan dan bisa jadi lebih kecil atau bahkan dikembalikan.

Mengapa PPh 21 Desember berbeda dari bulan biasa?

Desember adalah masa pajak terakhir. Perusahaan menghitung PPh 21 setahun dengan tarif Pasal 17 setelah dikurangi biaya jabatan, iuran pensiun/JHT, dan PTKP, lalu mengurangkan potongan Januari sampai November. Selisih inilah PPh 21 Desember, bisa lebih besar, lebih kecil, atau negatif.

Bagaimana PPh 21 karyawan yang resign di tengah tahun?

Bulan berhenti bekerja menjadi masa pajak terakhir. PPh 21 bulan itu dihitung dengan tarif Pasal 17 atas penghasilan sejak Januari (atau sejak mulai bekerja) sampai bulan berhenti, lalu dikurangi potongan TER sebelumnya. Perusahaan membuat BPA1 di bulan itu dan mengembalikan kelebihan potong bila ada.

Apakah semua karyawan bergaji di bawah Rp10 juta bebas PPh 21 di 2026?

Tidak. Pada 2026, PPh 21 DTP hanya untuk pegawai di perusahaan alas kaki, tekstil dan pakaian jadi, furnitur, kulit, dan pariwisata dengan KLU yang tercantum di PMK 105/2025. Perluasan ke semua sektor baru dilaporkan direncanakan untuk 2027 dan belum ada peraturannya per 23 Oktober 2026.

Baca juga: cara menghitung THR 2026 dan PPh 21 di bulan THR | cara menghitung upah lembur 2026 dan kalkulatornya | cara menghitung pesangon PHK 2026

Menghitung TER, Desember, dan bukti potong untuk puluhan atau ratusan karyawan setiap bulan rawan salah ketik. Aplikasi payroll PayrollBozz menghitung PPh 21 TER dan rekonsiliasi Desember otomatis dari data gaji, lembur, dan BPJS. Untuk cek cepat satu karyawan, Anda juga bisa memakai kalkulator PPh 21 PayrollBozz.

Dukungan pajak PPh 21 metode net, gross, dan mixed tersedia mulai paket Business. Bandingkan fiturnya di halaman harga PayrollBozz.

Disclaimer: Artikel dan kalkulator ini adalah alat bantu estimasi, bukan nasihat pajak. Hasil resmi mengikuti perhitungan di Coretax dan peraturan yang berlaku. Untuk kasus khusus (pegawai dengan lebih dari satu pemberi kerja, ekspatriat, natura, pesangon, atau pensiun), rujuk peraturan terbaru atau konsultan pajak.

Sumber: