Karyawan berhak atas cuti tahunan paling sedikit 12 hari kerja apabila masa kerjanya telah mencapai 12 bulan secara terus-menerus. Ketentuan ini ada di Pasal 79 ayat (3) UU 13/2003 sebagaimana diubah UU 6/2023 (Cipta Kerja). Sementara itu, cuti tambahan berdasarkan masa kerja, misalnya tambahan cuti setiap 3 tahun atau cuti panjang, tidak lagi diwajibkan undang-undang dan hanya berlaku jika diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.
Status aturan per 27 Oktober 2026: DPR menyetujui UU Pelindungan Ketenagakerjaan pada 6 Oktober 2026, tetapi undang-undang itu belum diundangkan dan belum bernomor. Selama belum berlaku, aturan cuti mengikuti UU 13/2003 sebagaimana diubah UU 6/2023, PP 35/2021, dan UU 4/2024 tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak. Artikel ini akan diperbarui bila aturan baru berlaku.
Setiap karyawan berhak mendapatkan waktu istirahat agar tetap sehat dan produktif. Namun, banyak karyawan dan HR yang masih bingung mengenai berapa jumlah cuti yang berhak didapatkan berdasarkan lama masa kerja. Artikel ini membahasnya secara ringkas berdasarkan aturan yang berlaku.
Ringkasan Hak Cuti Berdasarkan Masa Kerja
| Masa kerja | Hak cuti menurut aturan | Catatan |
|---|---|---|
| Kurang dari 12 bulan | Belum berhak atas cuti tahunan | Izin dibayar untuk sakit, menikah, duka, dan lain-lain tetap berlaku |
| 12 bulan terus-menerus | Cuti tahunan paling sedikit 12 hari kerja | Pelaksanaannya diatur dalam PK, PP, atau PKB |
| 3 tahun dan kelipatannya | Tidak ada ketentuan khusus dalam undang-undang | Cuti tambahan hanya jika diatur perusahaan |
| 6 tahun atau lebih | Istirahat panjang tidak lagi wajib | Perusahaan tertentu dapat memberikannya melalui PK, PP, atau PKB |
1. Cuti Tahunan: Minimal 12 Hari Setelah Masa Kerja 12 Bulan
Pasal 79 ayat (3) UU 13/2003 sebagaimana diubah UU 6/2023 menyatakan cuti tahunan paling sedikit 12 hari kerja diberikan kepada pekerja yang telah bekerja selama 12 bulan secara terus-menerus. Ayat (4) menyerahkan pelaksanaannya kepada perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.
Ketentuan utama:
- Hak ini berlaku untuk pekerja yang sudah bekerja 12 bulan terus-menerus, baik PKWTT maupun PKWT.
- Perusahaan boleh memberi lebih dari 12 hari kerja, tetapi tidak boleh kurang.
- Selama cuti tahunan, karyawan tetap menerima upah penuh (Pasal 84).
- Cuti yang belum diambil dan belum gugur saat hubungan kerja berakhir termasuk uang penggantian hak (Pasal 40 ayat (4) PP 35/2021).
Benar atau Salah: Masa Kerja Lebih dari 3 Tahun Dapat Cuti Tambahan 7 Hari Kerja?
Pernyataan "karyawan dengan masa kerja lebih dari 3 tahun dan kelipatannya akan mendapatkan cuti tambahan selama 7 hari kerja di tahun yang sama" sering muncul dalam soal tes atau materi pelatihan karyawan. Jawabannya:
- Salah, jika maksudnya aturan undang-undang. UU 13/2003, UU 6/2023, dan PP 35/2021 tidak mengatur cuti tambahan 7 hari untuk masa kerja 3 tahun dan kelipatannya.
- Bisa benar di perusahaan tertentu, jika ketentuan itu tercantum dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama perusahaan tersebut. Karena itu, soal seperti ini biasanya menguji pemahaman peraturan perusahaan masing-masing.
Pernyataan ini juga sering dicari bersama nama perusahaan ritel tertentu, misalnya Alfamart. Untuk perusahaan mana pun, jawaban yang pasti ada di peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama yang berlaku di perusahaan itu. Artikel ini tidak dapat memastikan kebijakan internal perusahaan tertentu.
Sebaliknya, pernyataan "karyawan berhak atas cuti tahunan apabila masa kerja telah mencapai 12 bulan" adalah benar menurut Pasal 79 ayat (3), dengan syarat 12 bulan itu dijalani secara terus-menerus.
2. Cuti Panjang (Istirahat Panjang): Tidak Lagi Wajib
Sebelum UU Cipta Kerja, Pasal 79 ayat (2) huruf d UU 13/2003 mewajibkan istirahat panjang sekurang-kurangnya 2 bulan bagi pekerja yang telah bekerja 6 tahun terus-menerus di perusahaan yang sama, dilaksanakan masing-masing 1 bulan pada tahun ketujuh dan kedelapan. Ketentuan itu sudah diubah.
Kini, Pasal 79 ayat (5) UU 13/2003 sebagaimana diubah UU 6/2023 dan Pasal 35 PP 35/2021 menyatakan bahwa perusahaan tertentu dapat memberikan istirahat panjang yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. Artinya, cuti panjang sekarang bergantung pada kebijakan perusahaan, termasuk lamanya, syarat masa kerjanya, dan cara pengambilannya. Jika diberikan, karyawan tetap menerima upah penuh selama istirahat panjang (Pasal 84).
3. Jenis Cuti Lain yang Tidak Bergantung pada Masa Kerja
Selain cuti tahunan dan cuti panjang, ada hak istirahat lain yang diberikan karena kondisi tertentu, bukan karena lama masa kerja.
a. Sakit
Karyawan yang sakit sehingga tidak dapat bekerja tetap dibayar (Pasal 93 ayat (2) UU 13/2003). Jika sakitnya berkepanjangan, Pasal 93 ayat (3) mengatur upah 100% untuk 4 bulan pertama, 75% untuk 4 bulan kedua, 50% untuk 4 bulan ketiga, dan 25% untuk bulan selanjutnya sampai ada PHK.
b. Haid
Pekerja perempuan yang merasakan sakit pada hari pertama dan kedua masa haid dan memberitahukannya kepada pengusaha tidak wajib bekerja pada hari tersebut (Pasal 81). Pelaksanaannya diatur dalam PK, PP, atau PKB.
c. Cuti Melahirkan dan Keguguran
UU 13/2003 Pasal 82 mengatur istirahat 1,5 bulan sebelum dan 1,5 bulan sesudah melahirkan. UU 4/2024 tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan menambahkan bahwa ibu yang bekerja berhak atas:
- cuti melahirkan paling singkat 3 bulan pertama, dan paling lama 3 bulan berikutnya jika ada kondisi khusus yang dibuktikan surat keterangan dokter (Pasal 4 ayat (3) huruf a);
- upah penuh untuk bulan pertama sampai keempat dan 75% upah untuk bulan kelima dan keenam (Pasal 5 ayat (2));
- istirahat 1,5 bulan atau sesuai surat keterangan dokter, dokter kebidanan dan kandungan, atau bidan jika mengalami keguguran (Pasal 4 ayat (3) huruf b).
d. Cuti Pendampingan Istri
Suami berhak atas cuti pendampingan istri selama 2 hari pada masa persalinan, dan dapat diberikan paling lama 3 hari berikutnya atau sesuai kesepakatan, serta 2 hari jika istri mengalami keguguran (Pasal 6 ayat (2) UU 4/2024). Penjelasan lengkapnya ada di aturan cuti melahirkan untuk suami.
e. Izin karena Keperluan Penting (Cuti Khusus)
Pasal 93 ayat (4) UU 13/2003 mengatur izin dengan upah tetap dibayar untuk keperluan berikut:
- pekerja menikah: 3 hari;
- menikahkan anak: 2 hari;
- mengkhitankan anak: 2 hari;
- membaptiskan anak: 2 hari;
- istri melahirkan atau keguguran kandungan: 2 hari;
- suami atau istri, orang tua atau mertua, anak atau menantu meninggal dunia: 2 hari;
- anggota keluarga dalam satu rumah meninggal dunia: 1 hari.
Izin ini tidak mengurangi jatah cuti tahunan.
4. Bagaimana Jika Karyawan Bekerja Kurang dari 12 Bulan?
Jika masa kerja belum mencapai 12 bulan terus-menerus, karyawan belum berhak atas cuti tahunan menurut undang-undang. Namun, banyak perusahaan memberikan jatah cuti secara proporsional, misalnya 1 hari cuti untuk setiap bulan bekerja. Ini kebijakan internal, bukan kewajiban undang-undang, sehingga sebaiknya tertulis di peraturan perusahaan.
Untuk karyawan baru yang masih dalam masa percobaan, lihat juga aturan masa probation karyawan.
5. Atur Hak Cuti Lebih Mudah dengan HRIS PayrollBozz
Mengelola cuti karyawan berdasarkan masa kerja bisa menjadi tantangan, mulai dari perhitungan jatah, persetujuan, hingga rekap akhir tahun. Dengan fitur absensi dan cuti PayrollBozz, perusahaan dapat:
- menerima pengajuan cuti sesuai jenis dan kuota yang diberikan;
- membuat alur persetujuan atasan hingga 5 tingkat;
- memindahkan kuota cuti yang tidak terpakai ke tahun depan, menguangkannya, atau menghanguskannya sesuai peraturan perusahaan;
- membuat kalender hari libur nasional dan cuti bersama perusahaan.
Kesimpulan
Hak cuti karyawan di Indonesia yang bergantung pada masa kerja menurut undang-undang hanya cuti tahunan: paling sedikit 12 hari kerja setelah 12 bulan bekerja terus-menerus. Cuti tambahan setiap 3 tahun dan cuti panjang bukan kewajiban undang-undang, tetapi boleh diberikan perusahaan melalui perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. Hak lain seperti cuti melahirkan, cuti pendampingan istri, dan izin keperluan penting berlaku tanpa melihat masa kerja.
Baca juga: apakah cuti dapat diuangkan | kalender 2027 libur nasional dan cuti bersama | hak karyawan yang wajib diketahui
Pertanyaan Umum
Karyawan berhak atas cuti tahunan apabila masa kerja telah mencapai 12 bulan, benar atau salah?
Benar. Pasal 79 ayat (3) UU 13/2003 sebagaimana diubah UU 6/2023 memberikan cuti tahunan paling sedikit 12 hari kerja kepada pekerja yang telah bekerja 12 bulan secara terus-menerus.
Benarkah karyawan dengan masa kerja lebih dari 3 tahun dan kelipatannya mendapat cuti tambahan 7 hari kerja?
Tidak sebagai aturan undang-undang. Ketentuan seperti itu hanya berlaku jika diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama di perusahaan tempat Anda bekerja. Cek dokumen tersebut atau tanyakan ke HR.
Berapa hari hak cuti tahunan karyawan?
Paling sedikit 12 hari kerja per tahun setelah masa kerja 12 bulan terus-menerus. Perusahaan boleh memberi lebih banyak, tetapi tidak boleh kurang.
Apakah cuti panjang 6 tahun masih wajib?
Tidak lagi. Sejak UU Cipta Kerja, istirahat panjang hanya diberikan oleh perusahaan tertentu dan diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama (Pasal 79 ayat (5) dan Pasal 35 PP 35/2021).
Berapa lama cuti melahirkan menurut aturan terbaru?
Menurut UU 4/2024, paling singkat 3 bulan pertama dan dapat ditambah paling lama 3 bulan jika ada kondisi khusus dengan surat keterangan dokter. Upah dibayar penuh untuk 4 bulan pertama dan 75% untuk bulan kelima dan keenam.
Apakah sisa cuti tahunan bisa hangus atau diuangkan?
Tergantung peraturan perusahaan. Namun, saat hubungan kerja berakhir, cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur termasuk uang penggantian hak menurut Pasal 40 ayat (4) PP 35/2021.
Sumber:
- UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 81, 82, dan 93 (25 Maret 2003; JDIH Kemnaker, diakses 27 Oktober 2026).
- UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu 2/2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Lampiran Pasal 81 angka 25 (Pasal 79 UU 13/2003) dan angka 26 (Pasal 84) (diundangkan 31 Maret 2023; peraturan.go.id, diakses 27 Oktober 2026).
- PP Nomor 35 Tahun 2021 tentang PKWT, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan PHK, Pasal 35 dan Pasal 40 ayat (4) (2 Februari 2021; peraturan.go.id, diakses 27 Oktober 2026).
- UU Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan, Pasal 4, 5, dan 6 (disahkan dan diundangkan 2 Juli 2024; JDIH Kemnaker, diakses 27 Oktober 2026).
- DPR Sahkan UU Pelindungan Ketenagakerjaan (E-Media DPR RI, 7 Oktober 2026) dan Begini Kabar Terbaru UU Pelindungan Ketenagakerjaan Usai Diketok DPR (CNBC Indonesia, 21 Oktober 2026).
Artikel ini adalah informasi umum, bukan nasihat hukum. Untuk kasus tertentu, periksa perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama, dan konsultasikan dengan dinas ketenagakerjaan setempat atau konsultan hukum ketenagakerjaan.