Topik tentang UMR dan UMP selalu menjadi perbincangan hangat setiap akhir tahun, terutama ketika pemerintah mengumumkan kenaikan upah minimum. Banyak pekerja maupun perusahaan masih sering bingung: apa bedanya UMR dengan UMP, dan kenapa setiap wilayah punya nilai yang berbeda?
Agar tidak salah paham, mari kita bahas secara jelas perbedaan, dasar hukum, serta alasan kenapa upah minimum bisa berbeda antar daerah.
📚 Apa Itu UMR dan UMP?
1. UMR (Upah Minimum Regional)
UMR adalah istilah lama yang digunakan untuk menyebut standar upah minimum di suatu daerah. Istilah ini sudah tidak lagi digunakan secara resmi sejak tahun 2001, setelah terbitnya Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 226 Tahun 2000.
Pada masa itu, UMR dibagi menjadi dua:
-
UMR Tingkat I: berlaku di tingkat provinsi
-
UMR Tingkat II: berlaku di tingkat kabupaten/kota
Namun, seiring perubahan regulasi, istilah UMR kini diganti menjadi UMP dan UMK.
2. UMP (Upah Minimum Provinsi)
UMP adalah upah minimum yang berlaku di seluruh provinsi, ditetapkan oleh Gubernur setiap tahun.
Penetapan UMP mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2023 tentang Pengupahan — yang menggantikan PP Nomor 36 Tahun 2021.
UMP menjadi acuan awal sebelum masing-masing kabupaten/kota menetapkan UMK (Upah Minimum Kabupaten/Kota) yang biasanya lebih tinggi dari UMP.
⚖️ Dasar Penetapan UMP
Penetapan UMP dilakukan dengan memperhitungkan berbagai faktor, seperti:
-
Inflasi nasional
-
Pertumbuhan ekonomi
-
Indeks tertentu (alfabet/β) yang mencerminkan kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi
Rumus dan metodologi penetapan ini sudah diatur dalam peraturan pemerintah agar tetap transparan dan terukur.
🌍 Kenapa Setiap Wilayah Berbeda?
Perbedaan nilai UMP dan UMK di setiap wilayah terjadi karena kondisi ekonomi dan kebutuhan hidup di tiap daerah memang tidak sama.
Beberapa faktor utama penyebab perbedaan tersebut antara lain:
-
Biaya hidup (KHL)
-
Daerah dengan biaya hidup tinggi (seperti Jakarta atau Surabaya) tentu memerlukan upah minimum yang lebih besar dibandingkan daerah dengan biaya hidup lebih rendah.
-
-
Pertumbuhan ekonomi daerah
-
Wilayah dengan produktivitas dan investasi yang tinggi biasanya mampu memberikan upah lebih besar.
-
-
Kemampuan perusahaan lokal
-
Sektor industri dominan di tiap daerah juga memengaruhi kemampuan membayar upah pekerja.
-
-
Kebijakan pemerintah daerah
-
Setiap gubernur memiliki kewenangan untuk menetapkan UMP berdasarkan hasil rekomendasi dari Dewan Pengupahan Provinsi.
-
💬 Contoh Kasus: Jakarta vs Jawa Tengah
Sebagai contoh, UMP DKI Jakarta biasanya lebih tinggi dibandingkan Jawa Tengah.
Alasannya sederhana — biaya hidup di Jakarta jauh lebih tinggi, dengan tingkat kebutuhan pokok, transportasi, dan perumahan yang berbeda.
Walaupun pekerja di daerah lain menerima upah lebih rendah, daya beli mereka bisa tetap seimbang karena harga barang dan jasa di daerah tersebut juga lebih murah.
💡 Kesimpulan
| Aspek | UMR | UMP |
|---|---|---|
| Istilah resmi | Tidak lagi digunakan | Istilah resmi saat ini |
| Tingkat wilayah | Provinsi & Kabupaten/Kota (lama) | Provinsi |
| Penetapan | Dulu oleh gubernur & bupati/walikota | Hanya oleh gubernur |
| Dasar hukum | Keputusan Menakertrans No. 226/2000 | PP No. 51 Tahun 2023 |
| Tujuan | Menjamin standar upah minimum daerah | Menjamin standar upah minimum provinsi |
⚙️ Bagaimana HR dan Perusahaan Menyesuaikan?
Perusahaan wajib memastikan sistem penggajiannya sesuai dengan UMP/UMK terbaru.
Dengan menggunakan HRIS seperti PayrollBozz, pembaruan nilai upah dapat dilakukan otomatis tanpa menghitung manual, sehingga:
-
Gaji sesuai regulasi terbaru
-
Slip gaji tercatat dengan benar
-
Laporan penggajian lebih cepat dan akurat
🚀 Penutup
Perbedaan UMR dan UMP bukan hanya soal istilah, tetapi juga mencerminkan keadilan ekonomi antar daerah. Dengan memahami peraturan upah minimum ini, baik perusahaan maupun karyawan dapat menjalankan hak dan kewajiban dengan lebih jelas dan transparan.
