Tentang manajemen SDM, tutorial payrollbozz, artikel HR menarik untuk kemajuan dunia HR Indonesia
Kategori: Gaji
Payrollbozz adalah aplikasi payroll dan HRIS yang dapat membantu perusahaan dalam melakukan pengelolaan SDM (Sumber daya manusia), proses penggajian, dan hal yang berkaitan tentang adminstrasi perusahaan.
Kartu pra-kerja pada akhirnya dikeluarkan oleh pemerintah ditengah pandemi virus corona, hal ini dilakukan guna membantu masyarakat untuk memiliki kesejahteraan hidup selagi mereka tidak memiliki pekerjaan.
Sekeping plastik yang mampu memberikan bantuan kepada penerimanya sebesar 3,5 juta rupiah ini memang sangat dinanti kehadirannya, yang semula disasar untuk mereka yang berusia 18 tahun keatas, sekarang diperluas jangkauan penerimanya yakni juga ditujukan bagi pengusaha kecil yang usahanya harus tutup ditengah pandemi corona, serta korban PHK akibat wabah covid 19 di Indonesia.
Melalui kartu pra-kerja pemerintah telah menyiapkan dana yang telah disebutkan diatas, namun sebenarnya bagaimana pengalokasian dana tersebut? Dan dalam bentuk apa sebenarnya masyarakat bisa menerima? Berikut adalah rincian pengalokasian dana kartu pra-kerja.
Alokasi dana kartu pra-kerja
Para penerima insentif dari kartu pra-kerja total akan menerima bantuan sebesar Rp 3.550.000, yang akan diberikan bertahap selama 4 bulan.
Setiap bulannya para pemegang kartu pra-kerja menerima bantuan langsung sebesar Rp 600.000, selama 4 kali berturut-turut sehingga bantuan langsung total Rp 2.400.000
Selain itu para pemegang kartu pra-kerja juga akan mendapatkan paket bantuan pelatihan senilai Rp 1.000.000 yang dapat digunakan untuk mengikuti pelatihan online yang disediakan oleh digital platform mitra resmi dari pemerintah.
Bantuan dalam bentuk pembiayaan pelatihan ini tidak dapat dicairkan, hanya bisa digunakan untuk mengikuti pelatihan, Asumsinya jika satu course senilai Rp 200.000 maka penerima kartu ini bisa mengikuti 5 kali course atau pelatihan.
Kemudian yang terakhir insentif senilai Rp 150.000 akan diberikan ketika pemegang kartu menyelesaikan pelatihan dan juga telah mengisi survey evaluasi program kartu prakerja. Dilansir dari kompas.com bantuan ini akan diberikan melalui transfer rekening Bank, dan memanfaatkan e wallet seperti Ovo, Go-pay, dan juga LinkAja.
Demikian adalah pengalokasian dana bantuan atau insentif dari kartu pra-kerja, yang akan diberikan dari pemerintah. Baca juga cara daftar kartu prakerja
Wabah global Covid 19 yang disebabkan oleh virus corona semakin hari semakin menjadi dan melalui Surat Edaran atau SE Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah, No M/3/HK.04/III/2020 tentang Perlindungan Buruh/Pekerja dan Kelangsungan Usaha dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19, yang telah ditanda tangani oleh Menaker sendiri pada 17 Maret tahun 2020.
Dengan ini telah mengamanatkan kepada seluruh kepala daerah dan gubernur untuk melaksanakan perlindungan upah kerja bagi pekerja, karyawan, /buruh terkait pandemi Covid-19 dengan ketentuan sebagai berikut :
Ketentuan Gaji Karyawan Positif Corona
1 ) Bagi pekerja/buruh yang dikategorikan sebagai ODP terkait COVID-19 berdasarkan keterangan dokter sehingga tidak dapat masuk kerja paling lama 14 hari atau sesuai standar Kementerian Kesehatan, maka upahnya dibayarkan secara penuh.
2 ) Bagi pekerja/buruh yang dikategorikan suspect atau terduga COVID-19 dan diisolasi/dikarantina menurut keterangan dokter, maka upahnya dibayarkan secara penuh selama menjalani masa isolasi/karantina.
3 ) Bagi pekerja/buruh yang tidak masuk kerja karena penyakit COVID-19 yang dibuktikan dengan keterangan dokter, maka upahnya dibayarkan sesuai peraturan perundang-undangan.
4 ) Bagi perusahaan yang melakukan pembatasan kegiatan usaha akibat kebijakan pemerintah daerah masing-masing dalam mencegah dan menanggulangi COVID-19, sehingga menyebabkan sebagian atau seluruh pekerja/buruhnya tidak masuk kerja, dengan mempertimbangkan kelangsungan usaha maka perubahan besaran maupun cara pembayaran upah dilakukan sesuai dengan kesepakatan antara pengusaha dan pekerja/buruh.
Menurut isi dari surat edaran Menaker tersebut karyawan yang bahkan tidak positif Covid 19 juga tetap mendapat upah penuh, dalam hal ini adalah mereka yang berstatus ODP (orang dalam pemantauan). Kemudian bagi mereka yang telah di konfirmasi telah positif Covid-19 upah kerjanya akan dibayarkan berdasarkan peraturan perundang-undangan, yakni UU Ketenagakerjaan No 13 Tahun 2003, Pasal 93 ayat 1, 2(a), dan 3 sebagai berikut:
1. Upah tidak dibayar apabila pekerja/buruh tidak melakukan pekerjaan.
2. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku, dan pengusaha wajib membayar upah apabila (a) Pekerja/buruh sakit sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan.
3. Upah yang dibayarkan kepada pekerja/buruh yang sakit sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 huruf a sebagai berikut:
– Untuk 4 bulan pertama dibayar 100% dari upah
– Untuk 4 bulan kedua dibayar 75% dari upah
– Untuk 4 bulan ketiga dibayar 50% dari upah
– Untuk 4 bulan selanjutnya dibayar 25% dari upah sebelum pemutusan hubungan kerja dilakukan oleh pengusaha.
Demikian adalah sistem pengupahan kerja untuk pasien positif korona yang menyebabkan yang bersangkutan tidak bisa bekerja karena harus menjalani pengobatan medis serta masa isolasi. Dan dalam masa waktu 4 bulan yang bersangkutan mendapatkan upah kerja 100% sesuai peraturan undang-undang.
Memiliki minat untuk menjadi programmer atau berkarir di bidang IT, memang merupakan keputusan yang baik, mengingat kebutuhan perusahaan akan orang IT semakin banyak tetapi talen yang tersedia tidak terlalu banyak, hal tersebut juga yang membuat gaji programmer dan juga IT terbilang tinggi dibandingkan profesi lainnya.
Untuk menjadi seorang IT Anda harus memiliki modal pendidikan formal dari sekolah atau jurusan kuliah, yakni berupa keterampilan memahami bahasa pemrograman serta software dan juga hardware.
Selain dari pendidikan formal Anda juga bisa belajar dengan cara otodidak atau mengambil kursus. Selain programmer ada banyak profesi lainnya di bidang IT, seperti data analyst, IT support, data scientis dan masih banyak lainnya. Dan berikut adalah daftar gaji programmer dan profesi IT lainnya terbaru tahun 2020 berdasarkan penglaaman yang telah dimiliki.
Daftar Gaji Programmer & IT Dan Jobdesknya
Analyst programmer/software engineer (S1), Rp 8.000.000 (2- 5 tahun pengalaman)
Analis programmer bisa juga disamakandengan software engineer karena job desknya yang sama, yakni sebagai jabatan fungsional yang membuat rancangan sistem serta melakukan analisis pada sistem tersebut.
Systems Analyst (S1), Rp 8.000.000 (3-6 tahun pengalaman)
Analis sistem adalah seseorang yang bertanggung jawab atas penelitian, perencanaan, pengkoordinasian, dan merekomendasikan pemilihan perangkat lunak dan sistem yang paling sesuai dengan kebutuhan organisasi bisnis atau perusahaan.
Cloud engineer (S1), Rp 5.500.000 (3-7 tahun pengalaman)
Cloud engineering bertugas untuk merancang, monitoring, dan melakukan maintenance pada sistem komputasi berbasis cloud, serta mengorganisasi tata kelolanya. .
Data Analyst (S1), Rp 11.000.000 (2 tahun pengalaman)
Data analyst memiliki tugas yakni menterjemahkan angka-angka atau kode dalam bahasa pemrograman menjadi sebuah laporan yang dapat dibaca oleh semua orang, dan pastinya menjadi mudah dipahami. Manfaat dari seorang data analis bagi perusahaan sangat besar, yakni memeprmudah perusahaan dalam mengambil keputusan, karenanya gaji data analis terbilang besar dengan 2 tahun pengalamannya.
Database adminstrator (S1), Rp 7.000.000 (4-7 tahun pengalaman)
Seorang database adminstrator atau yang disingkat DBA memiliki tugas untuk melaksanakan dan memelihara database salah satunya seperti melakukan evaluasi hardware server database, perencanaan database dan strategi keamanan, menginstal perangkat lunak (Software), seperti Oracle / SQLServer / dan masih banyak lainnya.
IT Auditor (S1), Rp 7.000.000 (4-7 tahun pengalaman)
Memeriksa dan memberikan laporan bahwasannya sistem telah sesuai dengan prosedur atau melaporkan jika sistem tidak bekerja seharusnya, sehingga sistem yang dipakai mendapatkan pemeriksaan dan pemantauan yang maksimal.
Java Programmer (S1), Rp 10.000.000 (3 tahun pengalaman)
Java programmer bertugas melakukan pengembangan program java untuk membuat aplikasi, software ataupun website. Seorang java programmer harus ahli dan menguasai beberapa keterampilan seperti XML, X Query, Oracle databese, Enterprise Java Beans, dan lainnya.
Project Manager, IT infrastructure (S1), Rp 22.000.000 (5 – 10 tahun pengalaman)
Salah satu penyebab mengapa seorang project manager memiliki gaji yang tinggi adalah karena tanggung jawabnya yang besar, ia adalah seorang pemimpin dalah sebuah proyek untuk membangu sebuah sistem atau program. Project manager bertanggung jawab mulai dari merancang sistem, merekrut anggota tim, memberikan tugas, memantau, dan memberikan laporan sampai sistem benar-benar jadi.
Senior Systems Engineer (S1), Rp 38.000.000 (5 – 10 tahun pengalaman)
Senior system engineer pada umumnya memiliki tugas untuk merancang atau mendesain sistem, kemudian melakukan berbagai tes sampai sistem yang dirancangnya benar-benar bekerja sesuai tujuan, selain itu mereka juga memantau sistem teknologi yang sangat kompleks. Tidak heran dengan tanggung jawab yang besar ini, profesi sebagai systems engineer yang sudah berpengalaman sampai 10 tahun bisa di bayar sangat tinggi.
Software developer (S1), Rp 15.000.000 (5 – 10 tahun pengalaman)
Tugas seorang software developer adalah menciptakan, mengembangkan, dan memodifikasi software/aplikasi komputer atau program yang sudah ada.
Software QA & Test analyst (S1), Rp 8.000.000 (3 – 5 tahun pengalaman)
Seorang Quality Assirance atau disingkat SQA memiliki tanggung jawab terhadap perencanaan dan perancagan jaminan kualitas perangkat lunal (software), error, recording, analisis, pemeriksaan serta membuat report.
Android/iOS developer apps (S1), Rp 9.500.000 (4 tahun pengalaman)
Seorang Android atau iOS developer bertugas untuk membuat kode bahasa pemrograman khusus untuk aplikasi yang berbasis sistem android ataupun iOS, yang nantinya aplikasi ini akan digunakan oleh pengguna melalui mobile phone.
Systems/Network administrator (S1), Rp 6.000.000 (3 tahun pengalaman)
Network administrator adalah seorang professional yang bertanggung jawab atas pemeliharaan perangkat keras komputer dan perangkat lunak yang terdiri dari sebuah jaringan komputer. Biasanya bertugas untuk melakukan konfigurasi, pemeliharaan, pemeliharaan, dan monitoring jarinngan.
IT Support (S1) Rp 5.500.000 (2 tahun pengalaman)
IT support bertugas memastikan setiap komputer dan program berjalan dengan baik oleh user, IT support juga membantu user yang kesulitan jika ada kendala saat penggunaan sistem. Tidak hanya itu mereka juga wajib melaporkan kepada software engineer jika ada kerusakan atau error sistem.
UI/UX Manager (S1) Rp 11.000.000 (5-6 tahun pengalaman)
UI manajer bertugas untuk menentukan tampilan aplikas, software atau situs yang akan dilihat oleh pengguna, sedangkan UX manajer menentukan bagaimana suaut aplikasi dan/atau situs bisa beroperasi dengan mudah.
Demikian adalah daftar gaji programmer dan IT beserta job deskripsinya, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk Anda yang memang mencari tahu daftar gaji di bidang IT.
Seperti yang kita ketahui bersama bahwa iuran BPJS kesehatan dari program JKN (jaminan kesehatan nasional) mengalami kenaikan untuk Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) dan peserta bukan pekerja, dari tanggal 1 januari 2020.
Kenaikan iuran tertulis dalam sebuah Perpres atau Peraturan Presiden No 75 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. Dalam peraturan tersebut yang juga ditanda tangani oleh presiden Joko Widodo, dengan tujuan peningkatan mutu pelayanan dalam sektor kesehatan.
Untuk iuran BPJS kesehatan terbaru tahun 2020 pasca kenaikan ini bisa Anda lihat tabel pembayaran dibawah ini, Berdasarkan Pasal 34 Perpres Nomor 75 Tahun 2019, tentang kenaikan iuran :
Tabel Iuran BPJS kesehatan terbaru PBPU dan peserta bukan pekerja
Tabel diatas yang mengalami kenaikan adalah untuk Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) dan juga peserta bukan pekerja, seperti kerabat atau keluarga dari Penerima Upah (PU) yang dikenakan untuk satu orangnya, lalu bagaimana iuran BPJS kesehatan bagi Penerima upah? Dan bagaimana persentase pembayarannya. Berikut adalah penjelesannya :
Iuran untukPeserta Pekerja Penerima Upah yang bekerja pada Lembaga Pemerintahan yang terdiri dari PNS (Pegawai Negeri Sipil), anggota TNI (Tentara Nasional Indonesia), anggota Polri (Polisi Republik Indonesia), pejabat Negara, dan pegawai pemerintah non pegawai negeri atau swasta, yakni sebesar 5% (lima persen) dari Gaji atau Upah per bulan.
Dengan ketentuan : 4% (empat persen) dibayar oleh pemberi kerja dan 1% (satu persen) dibayar oleh peserta atau penerima upah yang langsung dipotong gaji.
Demikian adalah tentang iuran BPJS kesehatan dan tabel kenaikan iuran yang baru awal tahun ini terjadi, untuk kategori bukan penerima upah atau bukan pekerja. Untuk perhitungan persentase iuran BPJS kesehatah, ketenagakerjaan seperti JKM dan JKK untuk seluruh karyawan bisa lebih cepat dan mudah dengan menggunakan software HR PayrollBozz.
Dengan menggunakan PayrollBozz Anda dapat menghitung iuran BPJS secara otomatis yang bisa diterapkan untuk seluruh karyawan, dan hasilnya bisa langsung dilihat di slip gaji karyawan, potongan ini juga bisa dimasukan ke dalam komponen payroll. Coba demonya sekarang juga, gratis!
Tips negosiasi gaji – Berapa gaji yang Anda inginkan? Adalah sebuah pertanyaan yang paling ditunggu-tunggu oleh semua pelamar, ketika keluar pertanyaaan tersebut itu artinya kita sudah berada dekat dengan garis finish atau goal dalam mencari kerja, yaitu mendapatkan pekerjaan yang kita inginkan.
Nah ketika sudah ditawari gaji yang diinginkan ada beberapa cara dan tips untuk menjawab pertanyaan tersebut, intinya Anda perlu melakukan riset serta memahami betul pekerjaan dan tanggung jawab Anda, sehingga bisa deal gaji dengan nilai tertinggi namun masih sangat masuk akal dan diterima oleh perusahaan.
Baiklah berikut ini adalah tips negosiasi gaji saat interview kerja yang bisa Anda aplikasikan
Tips negosiasi gaji
1 ) Jangan bilang “terserah”
Kata “terserah” adalah kata yang harus Anda hindari ketika negosiasi gaji. Ini adalah hal yang seharusnya tidak dilakukan karena selain membuat Anda ditawar rendah oleh perusahaan, juga bisa membuat interviewer menjadi ilfil kepada Anda, karena Anda dinilai tidak memiliki standar, kompetensi serta kesiapan untuk bekerja. Jadi tips negosiasi gaji yang pertama adalah buat standar gaji yang pantas & layak untuk Anda saendiri.
2 ) Riset gaji
Untuk mengetahui berapa standar gaji yang layak untuk profesi yang Anda jalankan, sesuai dengan pengalaman dan kompetensi. Ada sebaiknya Anda melakukan riset terlebih dahulu, dan bertanya kepada orang lain yang memiliki latar belakang dan pengalaman kerja yang seperti Anda.
3 ) Fokus pada kualitas
Kualitas diri Anda adalah modal yang sangat berharga saat negosiasi gaji di wawancara kerja, kompetensi dan kemampuan yang dimiliki merupakan nilai jual. Perusahaan adalah organisasi yang murni mengejar profit, mereka hanya akan memperkerjakan seseorang yang bisa memberikan keuntungan. Jadi tunjukan kualitas dan kompetensi untuk menaikkan harga jual Anda.
4 ) Jangan frontal soal nominal gaji
Pada situasi negosiasi Anda perlu sedikit mencairkan suasana, dan beradaptasi dengan pihak perusahaan, untuk bisa bicara baik-baik perihal kontribusi yang akan Anda lakukan ke perusahaan. Oleh karenanya jangan terlalu frontal untuk menyebutkan angka nominal, tanya terlebih dahulu tentang pekerjaan Anda, agar bisa menciptakan ruang untuk bernegosiasi soal gaji.
Gaji bukanlah segalanya yang Anda terima dari perusahaan, jika pada kenyataannya nominal yang Anda terima tidak sesuai seperti apa yang diharapkan. Coba bernegosiasi di sektor fasilitas yang Anda dapatkan. Misalnya uang bensin, uang makan, perangkat oeprasional, lemburan, bonus, atau inventaris kendaraan yang dipakai untuk bekerja.
6 ) Tetapkan sikap
Ini adalah yang paling penting, Anda harus tegas dalam mengambil sikap juga keputusan akhirnya. Dalam hal ini kedua belah pihak harus merasa diuntungkan (win-win solution), dan yang terpenting jangan sampai Anda merasa dirugikan.
7 ) Menunggu dan berdoa
Tips negosiasi gaji yang terakhir adalah bersabar dan berdoa sambil menunggu hasilnya. Beberapa perusahaan biasanya langsung memberikan keputusan didepan soal gaji, tetapi ada juga yang mempertimbangkannya kembali karena kualitas dan jaminan kualitas yang Anda berikan kepada perusahaan.
Demikian adalah tips negosiasi gaji saat wawancara kerja, yang bisa Anda aplikasikan. Semoga tips-tips diatas dapat membantu Anda dan berhasil mendapatkan gaji yang sesuai Anda harapkan.
Perhitungan pesangon – Ketika masa kerja karyawan selesai atau pemutusan hubungan kerja (PHK), pimpinan atau HRD idealnya akan memberikan uang atau yang biasa disebut pesangon karyawan.
Jika dilihat, penyediaan pemutusan tidak terlihat sederhana. Dalam prakteknya, masih banyak kesalah pahaman antara perusahaan dan karyawan. karyawan yang berdemonstrasi setelah mereka diberhentikan atau mengundurkan diri, Bukti masih ada ketidak teraturan pembayaran pesangon.
Untuk memastikan bahwa Anda telah diberikan hak untuk pesangon karena pemutusan hubungan kerja, tidak ada salahnya untuk mencari tahu penjelasan tentang perhitungan pesangon berikut ini.
Menurut Undang-Undang Tentang Peraturan Pemberian Pesangon Karyawan
Penetapan kebijakan kompensasi pesangon oleh perusahaan diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 156 Ayat (1) dari pekerjaan, yang berbunyi sebagai berikut:
Dalam kasus pemutusan hubungan kerja (PHK), pengusaha diwajibkan untuk membayar kompensasi dan / atau penghargaan masa kerja dan kompensasi yang harus diterima.
Apa perbedaan pesangon karyawan yang mengundurkan diri dengan PHK?
Untuk karyawan yang diberhentikan, perhitungan PHK pesangon yang diatur dalam Pasal 156 ayat (2). Adapun lebih lengkapnya diatur Pasal 156 (3). Dan, Pasal 156 (4) mengatur kompensasi ganti rugi.
Kompensasi ini terdiri dari hak cuti karyawan yang tidak diambil, biaya rumah karyawan, dan penggantian perawatan bagi karyawan. Yang harus ditulis dengan jelas dalam kontrak kerja saat tanda tangan.
Untuk karyawan yang telah mengundurkan diri atau yang di sebut dengan resign, Maka mendapatkan kompensasi dari perusahaan seperti halnya yang diatur dalam, Pasal 162 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Ketenagakerjaan. Karyawan akan menerima kompensasi tunai dan uang pesangon saja. Tidak ada kompensasi dalam hak-hak karyawan ketika mereka di PHK.
Ada beberapa jenis uang pesangon yang harus diketahui jika anda saat ini bekerja di perusahaan
3 Jenis uang pesangon untuk Karyawan
Menurut Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang telah di sampaikan di atas, ada tiga jenis uang pesangon yang harus di bayarkan kepada karyawan. Ada bonus dan kompensasi yang
disebut. Tiga jenis pembayaran yang diberikan kepada karyawan yang telah diberhentikan.
1. Uang pesangon
Jumlah uang pesangon yang harus diberikan kepada karyawan juga ditentukan oleh Pasal 156 ayat (2) Undang-undang No. 13 tahun 2003.
Dalam hal ini, gaji adalah jumlah gaji pokok dan tunjangan tetap sebagai uang makan, transportasi dan jaminan kesehatan. Namun, perhatikan bahwa setiap perusahaan memiliki nominal yang berbeda untuk pengalokasian dana.
2. Uang penghargaan pada masa kerja
Jika seorang karyawan telah bekerja selama minimal tiga tahun dalam sebuah perusahaan, dan dia dipecat, perusahaan harus memberikan tip (UPMK) sebagai bentuk apresiasi. Jumlah tersebut ditentukan dalam Pasal 156 ayat (3) UU Ketenagakerjaan.
3. Uang biaya penggantian hak
Menurut Pasal 156 ayat (4) UU Ketenagakerjaan, ada beberapa jenis pembayaran kompensasi yang harus diberikan kepada karyawan perusahaan jika karyawan tersebut diberhentikan, yaitu:
· Cuti tahunan yang belum diambil atau tidak berkurang
· Biaya transportasi pekerja di tempat di mana dia bekerja (biasanya diberikan ketika karyawan ditugaskan ke daerah lain yang cukup sulit untuk dicapai)
· Biaya penggantian perumahan dan obat-obatan yang 15% dari uang pesangon dan / atau UPMK bagi mereka yang berhak
· Hal lain yang diatur dalam kontrak dan peraturan perusahaan.
Contoh Perhitungan pesangon
Adapun contoh perhitungan pesangon karyawan sebagai berikut!
A dan B adalah karyawan yang bekerja di PT Maju Agung. Tapi pada tahun 2017, perusahaan mereka mengalami kebangkrutan dan akan mem-PHK beberapa karyawannya. Di antara mereka, A dan B. Kedua karyawan untuk uang pesangon sesuai dengan pekerjaannya, dimana A menerima pesangon sebesar Rp 25 juta dan B sebesar Rp 300.000.000. PPh21 menghitung pesangon, mereka adalah:
Pesangon A (RP 25 juta)
Masuk hingga braket ke 3 yaitu bruto Rp 0 – Rp 50 juta
Maka Perhitungan PPh21 = 0 % x Rp 25 juta
= Rp 0
Pesangon B (Rp 300 juta)
Masuk dalam braket 1 pada bruto Rp 100 juta – Rp 500 juta
Dalam Perhitungan PPh21 braket 1= 0 % x Rp 50 juta
= Rp 0
Dalam Perhitungan PPh21 ke braket 2= 5 % x Rp 50 juta
= Rp 2.500.000
Dalam Perhitungan PPh21 ke braket 3= 15 % x Rp 200 juta
= Rp 30.000.000
Total PPh21 B adalah = Rp 32.500.000
Kebijakan mengenai pesangon dan bagaimana cara menghitungnya sering mengalami konflik antar karyawan dan perusahaan ketika ada kasus PHK. Oleh karena itu perlu sosialisasi dan koordinasi yang dilakukan perusahaan kepada karyawan tentang hal itu.
Selain itu, untuk mencegah kesalahan pada perhitungan pesango yang dapat menyebabkan masalah antara kedua belah pihak, juga harus memastikan bahwa software penggajian yang digunakan harus mendukung perhitungan pesangon sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku.
Berikut tadi merupakan bagaimana melakukan perhitungan pesangon pemutusan hubungan kerja sesuai dengan kebijakan pemerintah. Kesalahan perhitungan dapat diminimalisir sehingga kesejahteraan karyawan pesangon terpenuhi.
Ada banyak software atau aplikasi payroll untuk menghitung gaji atau pesangon karyawan, Anda dapat mengelola beberapa administrasi, mulai dari kehadiran, cuti, klaim dan penggantian biaya, untuk menghitung gaji dan pemotongan pajaknya.
Daftar gaji TNI – TNI atau Tentara Nasional Indonesia yang kita ketahui adalah nama dari anggota perang Indonesia. Tentu saja, banyak orang bertanya profesi sebagai gaji militer per bulan.
Keingingan orang tua pada anaknya untuk menjadi tentara, dan merasa bangga jika anak-anak mereka menjadi TNI untuk membela negara dan terlihat gagah, beberapa dari Anda juga menginginkan hal yang sama.
Gaji atau pendapatan dari TNI hampir sama dengan gaji atau upah yang diterima oleh para pejabat, hanya saja ada hal yang berbeda, baik jenis dan besarnya.
Daftar gaji TNI tentu saja tidak sama di antara anggota TNI dengan satu sama lain, tergantung pada kelas, posisi dan permanen. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, kami akan menunjukkan komponen militer dalam pendapatan yang akan di bayar per bulan.
TNI menerima dua jenis komponen gaji/penghasilan, termasuk:
TNI Gaji dan tunjangan yang terkait dengan gaji bulanan. Disebut keuntungan Kinerja Remunerasi TNI.
Tanpa panjang lebar tentang gaji dan tunjangan dengan segala pangkat pada gaji atau penghasilan bulanan seorang prajurit. Rincian gaji militer per bulan, yang pertama adalah gaji rutin yang diterima oleh TNI per bulan, yang merupakan gaji militer dan tunjangan, itu termasuk dalam gaji.
1. Daftar Gaji Pokok TNI
Dalam Golongan I TAMTAMA:
Prajurit 1 (Prada) Rp. 1.565.200, Prajurit 1 (Pratu) Rp. 1.614.400, Prajurit Kepala (Praka) Rp. 1.664.600. Kopral sekitar RP. 1.716.600, Kopral Satu sekitar Rp. 1.770.700 Kopral Kepala menerima gaji pokok Rp. 1.825.600.
Golongan II BINTARA:
Sersan Dua (Serda) Rp. 2.003.300 Sersan Satu (Sertu) gaji pokok Rp. 2.065.900, Sersan Kepala (Serka) Rp. 2.130.500, Sersan Mayor (Serma) Rp. 2.197.100. Letnan Dua (Pelda) gaji pokok sekitar Rp. 2.265.800 Pembantu Letnan Satu (Peltu) Rp. 2.336.600.
Golongan III PERWIRA PERTAMA:
Letnan Dua Rp. 2.604.400, Letnan Satu Rp. 2.685.800 Kapten Rp. 2.769.800.
Golongan VI PERWIRA MENENGAH :
Mayor Rp. 2.856.400, Letnan Kolonel Rp. 2.915.700 Kolonel Rp. 3.037.700.
PERWIRA TINGGI :
Brigadir Jenderal (Brigjen), Laksamana Pertama (Laksamana), Komodor Udara (Marsma) menerima gaji pokok sekitar Rp. 3.132.700. Pangkat Mayor Jenderal (Mayjen), Marsekal Muda (Marsda), dan terhadap Laksamana mendapatkan gaji dasar Rp. 3.230.600.
Selain itu, gaji dasar umum ke pangkat Letnan Jenderal, Laksamana, dan Marsekal sekitar Rp 4.835.600. Dan umum, Marsekal, Laksamana menerima gaji pokok sekitar Rp. 4.986.700.
Gaji tertara di atas adalah rincian yang menentukan perhitungan tunjangan gaji lainnya adalah pendapatan suami/istri, tunjangan anak, tunjangan penghasilan pajak dan kontribusi karyawan atau IWP wajib.
2. Tunjangan istri / suami
Bagi anggota TNI yang memiliki istri / suami, ia menerima tunjangan yang nilainya 10% dari gaji pokok.
3. Tunjangan bagi anak-anak
Untuk tunjangan anak, Angkatan Darat menerima maksimal 2 anak-anak dan jumlahnya 2% dari gaji pokok untuk setiap anak. Jika pengahsilan TNI Rp 2.644.800 sebulan, maka maksimum tunjangan bulanan yang diterima Rp 105.792.
4. Tunjangan Umum atau Tunjangan Jabatan Struktural atau Tunjangan Fungsional
Anggota militer yang memiliki jabatan struktural, ia menerima alokasi militer jabatan struktural sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 2007 dengan skala berikut:
Golongan I Rp. 5.500.000 Golongan II Rp. 4.375.000 Golongan III Rp. 3.250.000 Golongan IV Rp. 2.025.000 Golongan V Rp. 1.260.000 Golongan VI Rp. 980.000 Golongan VII Rp. 540.000 Golongan VIII Rp. 490.000 Golongan IX Rp. 360.000
Anggota TNI yang memiliki fungsi, mengingat fungsi kompensasi, yang bervariasi tergantung pada posisi. Sementara anggota TNI bukan tunjangan yang diberikan jabatan struktural dan fungsi kompensasi, mengingat TNI tunjangan umum di bawah aturan Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2006 sebesar Rp 75.000 per bulan.
5. Tunjangan Beras TNI
Tunjangan beras bagi TNI yang diberikan hingga 18 kg per bulan untuk setiap anggota militer, dan 10 kg untuk istri / suami dan 2 anak-anak. Jika TNI punya istri / suami dan 2 anak-anak dan itu diberikan kepada padi 1 x 18 kg ditambah 3 x 10 kg = 48 kg per bulan.
Tunjangan beras diberikan dalam bentuk uang, dan nilai beras per seluruh Peraturan Treasury DG kg. Tingkat tunjangan beras terakhir yang ditetapkan oleh Departemen Keuangan Perdirjen No by-3 / NT / 2015 dengan nilai beras per kg Rp. 7242.
Dengan demikian, anggota tentara dengan istri / suami dan dua anak memiliki manfaat beras per bulan untuk 48 x 7242 = Rp 347.616
6. Alokasi / Uang Lauk Pauk TNI
Uang hanya diberikan kepada anggota militer dan polisi, tidak diberikan kepada pegawai negeri sipil.
Jumlah uang lauk militer per hari lebih dari uang makan pegawai, dan perhitungan yang berbeda. Uang Lauk Pauk TNI dihitung sebagai berikut: Jumlah hari dalam 1 bulan uang lauk x tarif.
Jumlah lauk tingkat TNI uang Rp. 50.000 per hari. Jadi, jika sebulan lalu 30 hari, lauk kompensasi yang diterima oleh militer rata-rata Rp. 1.500.000 per bulan.
Karena kecukupan meningkat staf pada pertengahan 2018 lalu, uang untuk lauk tahun 2017/2018 meningkat sekitar 5000 per hari menjadi Rp. 55.000 per hari.
7. Tunjangan Operasi Pengamanan
Dalam Tunjangan Operasi Pengamanan dan operasi keamanan perbatasan Kepulauan dan personil militer atau pegawai negeri yang ditugaskan operasi keamanan penuh di wilayah perbatasan.
Tunjangan operasi keamanan besar-besaran didefinisikan sebagai berikut:
· 150% dari gaji pokok bagi mereka kerja dan hidup di pulau-pulau terluar berpenghuni
· 100% dari gaji dasar untuk kerja mereka dan tinggal di wilayah pulau-pulau terluar kecil dihuni
· 75% dari gaji pokok bagi mereka kerja dan hidup di daerah perbatasan
· 50% dari gaji pokok untuk layanan ini tak lama berbatasan laut dan pulau-pulau terpencil.
· Operasi keamanan menolak pembayaran tunjangan jika personil tentara dan pejabat menyelesaikan operasi keamanan yang bersangkutan sesuai dengan hukum.
8. Manfaat pajak khusus
Manfaat pajak khusus sebenarnya tidak menyebabkan pendapatan yang diterima oleh militer, karena pajak alokasi khusus digunakan untuk TNI pendapatan upah pajak. Dengan demikian, TNI kena pajak gaji setiap bulan, namun pajak yang dibayar oleh pajak atas manfaat khusus negara.
9. Manfaat lain yang diperoleh TNI
Selain manfaat di atas, anggota TNI juga menerima alokasi khusus di penyisihan TNI Babinsa, Paten, dan manfaat lainnya. Selain pendapatan di atas, untuk anggota militer akan dipotong IWP (kontribusi wajib), jumlah 10% x (gaji pokok + Manfaat istri / suami Manfaat + anak-anak).
UMP tahun 2020 – SAH!!! Pemerintah melalui Kementrian Ketenagakerjaan sudah meneken kenaikan upah minimum provinsi atau UMP untuh tahun 2020, yakni sebesar 8,51%. Kenaikan UMP tahun 2020 ini tertera pada Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan No B-m/308/HI.01.00/X/2019 tanggal 15 Oktober 2019 tentang Penyampaian Data Tingkat Inflasi Nasional dan Pertumbuhan Produk Domestik Bruto Tahun 2019.
Tetapi terdapat polemik yang mewarnai kenaikan UMP tahun 2020 ini, kedua pihak yakni buruh dan juga pengusaha nampaknya sama-sama tidak puas, atas hasil kenaikan UMP tahun depan. Dari pihak buruh yang terasosiasi di Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), menyampaikan bahwasannya kenaikan tersebut terlalu kecil.
10-15% merupakan kenaikan sepadan bila menimbang berlandaskan survey kepada kenaikan harga dari 78 item kebutuhan hidup layak (KHL) yang ditetapkan Dewan Pengupahan Nasional.
Sebaliknya daru pihak pengusaha yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dan Kamar Dagang dan Industri (Kadin), mengeluh dengan kenaikan UMP tahun 2020 sebesar 8,51% tersebut, karena dinilai terlalu besar dan memberatkan pengusaha apalagi tidak diiringi dengan peningkatan produktivitas.
Ida Fauziah selaku Menteri Ketenagakerjaan menanggapi keluhan tersebut dengan meminta kedua pihak baik itu buruh dan pengusaha, untuk sama-sama menerima keputusan yang telah ditetapkan Menaker terdahulu yakni Hanif Dhakiri.
Hal tersebut Ida sampaikan karena merujuk kepada PP Pengupahan 78/2015 dengan berdasarkan data inflasi dan pertumbuhan ekonomi dari Badan Pusat Statistik (BPS).
Setelah gubernur masing-masing provinsi mengumumkan kenaikan UMP tahun 2020, maka para pengusaha atau perusahaan wajib mematuhi ketentuan yang telah berlaku. Yaitu dengan melakukan penyesuaian upah terendah (untuk karyawan dengan masa kerja kurang dari setahun), minimal setera dengan UMP tahun 2020 yang dihitung mulai 1 Januari 2020.
UU Ketenagakerjaan No 13 Tahun 2003, Pasal 90, mengatur ketentuan tersebut secara tegas:
Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89.
Bagi pengusaha yang tidak mampu membayar upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 dapat dilakukan penangguhan.
Dan berikut ini adalah daftar UMP tahun 2020 dari 34 provinsi, yang diurutkan dari yang tertinggi yakni DKI Jakarta sampai yang terendah Yogyakarta.
Daftar UMP tahun 2020 dari 34 provinsi
DKI Jakarta dari sekitar Rp 3.940.973 pada 2019 menjadi sekitar Rp 4.267.349 pada 2020.
Papua dari sekitar Rp 3.240.900 pada 2019 menjadi sekitar Rp 3.516.700 pada 2020.
Sulawesi Utara dari sekitar Rp 3.051.076 pada 2019 menjadi sekitar Rp 3.310.723 pada 2020.
Bangka Belitung dari sekitar Rp 2.976.705 pada 2019 menjadi sekitar Rp 3.230.022 pada 2020.
Papua Barat dari sekitar Rp 2.934.500 pada 2019 menjadi sekitar Rp 3.134.600 pada 2020.
Nangroe Aceh Darussalam dari sekitar Rp 2.916.810 pada 2019 menjadi sekitar Rp 3.165.030 pada 2020.
Sulawesi Selatan dari sekitar Rp 2.860.382 pada 2019 menjadi sekitar Rp 3.103.800 pada 2020.
Sumatera Selatan dari sekitar Rp 2.804.453 menjadi sekitar Rp 3.043.111 pada 2020.
Kepulauan Riau dari sekitar Rp 2.769.683 menjadi sekitar Rp 3.005.383 pada 2020.
Kalimantan Utara dari sekitar Rp 2.765.463 menjadi sekitar Rp 3.000.803 pada 2020.
Kalimantan Timur dari sekitar Rp 2.747.561 menjadi sekitar Rp 2.981.378 pada 2020.
Kalimantan Tengah dari sekitar Rp 2.663.435 menjadi sekitar Rp 2.903.144 pada 2020.
Riau dari sekitar Rp 2.662.025 menjadi sekitar Rp 2.888.563 pada 2020.
Kalimantan Selatan dari sekitar Rp 2.651.781 menjadi sekitar Rp 2.877.447 pada 2020.
Maluku Utara dari sekitar Rp 2.508.092 menjadi sekitar Rp 2.721.530 pada 2020.
Jambi dari sekitar Rp 2.423.889 menjadi sekitar Rp 2.630.161 pada 2020.
Maluku dari sekitar Rp 2.400.664 menjadi sekitar Rp 2.604.960 pada 2020.
Gorontalo dari sekitar menjadi4.020 menjadi sekitar Rp 2.586.900 pada 2020.
Sulawesi Barat dari Rp 2.369.670 menjadi sekitar Rp 2.571.328 pada 2020.
Sulawesi Tenggara dari Rp 2.351.870 menjadi sekitar Rp 2.552.014 pada 2020.
Sumatera Utara dari Rp 2.303.403 menjadi sekitar Rp 2.499.422 pada 2020.
Bali dari Rp 2.297.967 menjadi sekitar Rp 2.493.523 pada 2020.
Sumatera Barat dari Rp 2.289.228 menjadi sekitar Rp 2.484.041 pada 2020.
Banten dari Rp 2.267.965 menjadi sekitar Rp 2.460.968 pada 2020.
Lampung dari Rp 2.240.646 menjadi sekitar Rp 2.431.324 pada 2020.
Kalimantan Barat dari Rp 2.211.500 menjadi sekitar Rp 2.399.698 pada 2020.
Sulawesi Tengah dari Rp 2.123.040 menjadi sekitar Rp 2.303.710 pada 2020.
Bengkulu dari Rp 2.040.000 menjadi sekitar Rp 2.213.604 pada 2020.
NTB dari Rp 2.012.610 menjadi sekitar Rp 2.183.883 pada 2020.
NTT dari Rp 1.793.293 menjadi sekitar Rp 1.945.902 pada 2020.
Jawa Barat dari Rp 1.668.372 menjadi sekitar Rp 1.810.350 pada 2020.
Jawa Timur dari Rp 1.630.059 menjadi sekitar Rp 1.768.777 pada 2020.
Jawa Tengah dari Rp 1.605.396 menjadi sekitar Rp 1.742.015 pada 2020.
DIY dari Rp 1.570.922 menjadi sekitar Rp 2.004.000 pada 2020
Dasar kenaikan gaji karyawan memang secara eksplist disebutkan dalam undang-undang ketenagakerjaan, seperti halnya PHK (pemutusan hubungan kerja) yang secara tegas diatur dalam undang-undang.
Kemudian juga tidak ada ketentuan yang mengatur jumlah kenaikan gaji atau upah karyawan, namun walau demikian pengusaha harus memperhatikan perencanaan penyesuaian, dengan memperhatikan upah minimum yang telah ditetapkan, jenjang karir, dan jabatan dalam struktur organisasi.
Dasar kenaikan gaji karyawan merupakan domain para pihak terkait dalam hal ini karyawan dan pihak pemberi kerja (pengusaha), melalukan atau membuat perjanjian kerja yang didalamnya mengatur, penyesuaian gaji dalam jangka waktu tertentu.
Dan selain upah minimum dan jenjang karir dalam perusahaan, ada 7 hal lainnya yang perlu diperhatikan dalam penyesuaian gaji berkala, berikut merupakan beberapa hal yang perlu diperhatikan :
Landasan yang menjadi dasar kenaikan gaji karyawan
1 ) Loyalitas karyawan kepada perusahaan
Loyalitas karyawan merupakan harga mahal dari karyawan itu sendiri kepada perusahaan. Pekerjaan yang ia lakukan untuk kemajuan bisnis perusahaan perlu dijadikan bahan pertimbangan untuk kenaikan gaji. penilaian ini juga akan menunjukkan tingkat retensi karyawan.
2 ) Prestasi kerja
Apresiasi dan penghargaan berupa kenaikan gaji untuk prestasi yang dihasilkan oleh karyawan, bukanlah merupakan sesuatu yang berlebihan, malahan patut di budayakan. Prestasi demi prestasi yang dilakukan karyawan akan selalu membawa perubahan perusahaan ke arah yang positif.
Mungkin pemimpin perusahaan atau HRD tidak dapat langsung bersentuhan dengan semua karyawan, oleh karenanya sulit untuk melihat hasil kinerja dan produktifitas karyawan. Oleh karenanya pertimbangan rekan sejawat juga perlu diperhatikan untuk dasar kenaikan dan penyesuaian gaji.
4 ) Hasil evaluasi
Adanya target, tujuan dan bucket jobs yang dimandatkan kepada karyawan kiranya bisa di evaluasi dalam waktu yang berkala. Sehingga dari sini bisa terlihat performa karyawan yang berorientasi pada tujuan dan tanggung jawab mereka. Ini merupakan landasan yang paling kongkrit untuk dasar menaikan upah kerja karyawan.
5 ) Self assessment employee
Dasar kenaikan gaji karyawan selanjutnya adalah penilaian diri sendiri. Jika sebelumnya pihak perusahaan mengevaluasi kerja karyawan berdasarkan evaluasi orientasi kerja, maka karyawan juga berhak memberikan nilai atas kinerjanya sendiri. Hal ini bisa dijadikan sebagai bahan pertimbangan.
6 ) Keterampilan diluar tugas utama
Selanjutnya hal yang perlu dipertimbangan untuk dasar kenaikan gaji karyawan adalah keterampilan atau kemampuan lain yang ia miliki, diluar bidang pekerjaannya. Keterampilan spesial atau unik karyawan bisa dimanfaatkan untuk keuntungan perusahaan itu sendiri, oleh karenanya hal ini juga perlu menjadi bahan pertimbangan.
7 ) Software payroll
Yang terakhir dalam dasar kenaikan gaji karyawan adalah menggunakan software penggajian, hal ini menjadi penting karena di dalam software terdapat record salary beserta tunjangannya. Sehingga pihak perusahaan tahu kapan terakhir karyawan mendapatkan penyesuaian gaji, dan kapan kembali akan mendapatkan penyesuai berdasarkan masa kerja.
Demikian adalah dasar-dasar kenaikan gaji karyawan secara berkala yang perlu dipertimbangkan oleh perusahaan. Kenaikan upah kerja walau tidak besar namun rutin diadakan, bisa meningkatkan kesejahteraan pekerja yang nantinya juga akan berpengaruh pada performa kerjanya.
Skala perhitungan upah kerja atau gaji merupakan suatu hal yang perlu diketahui, tidak hanya dari pihak perusahaan melainkan juga karyawan, agar lebih mantap dalam melakukan negosiasi gaji.
Pertanyaannya apa benar latar belakang pendidikan mempengaruhi upah kerja karyawan? Jawabannya adalah “benar”, menurut Pasal 92 ayat (1) UU Ketenagakerjaan No 13 Tahun 2003, yang membahas tata cara pemberian upah di dalam struktur organisasi, menyebutkan:
“Pengusaha menyusun struktur dan skala upah dengan memperhatikan golongan, jabatan, masa kerja, pendidikan, dan kompetensi.”
Dari UU ketenagakerjaan pasal 92 ayat (1) ini kita bisa mengetahui tentang bagaimana tata cara penyusunan upah kerja didalam sebuah struktur, dimana pengusaha sebagai pemberi upah mempertimbangkan pendidikan, golongan, jabatan, masa kerja dan kompetensi sebagai faktor penentuan upah kerja.
Merujuk pada UU tersebut setidaknya ada 5 faktor yang disebutkan untuk penentuan upah kerja bagi perusahaan, hal tersebut juga diperkuat dengan adanya Permenaker atau Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No 1 Tahun 2017 tentang Struktur dan Skala Upah, Pasal 2 ayat (1):
“Struktur dan skala upah wajib disusun oleh pengusaha dengan memperhatikan golongan, jabatan, masa kerja, pendidikan, dan kompetensi.”
Dalam Permenaker tersebut pendidikan yang dimaksud adalah tingkat pengetahuan yang didapat dari jenjang pendidikan formal, yang sesuai dengan sistem pendidikan nasional yang berlaku di Indonesia. Oleh karenanya berdasarkan permenaker dan Pasal 92 ayat (1) UU ketenagakerjaan No 13 tahun 2003 perusahaan dapat memasukan pendidikan sebagai kualifikasi rekrutmen.
Kualifikasi pendidikan yang ditetapkan oleh perusahaan untuk suatu jabatan juga spesifik, misalkan perusahaan mengharuskan pelamar memiliki pendidikan S1, maka bagi mereka yang memiliki pendidikan di atasnya seperti S2 tidak dapat melamar.
Hal ini bukan karena overqualified melainkan karena besaran upah kerja yang harus dibayarkan harus setara dengan tingkat pendidikan. Dan apabila hal tersebut tidak dihiraukan maka bisa mengacaukan sistem atau struktur pengupahan yang telah berlaku.
Oleh karenanya bagi perusahaan atau pengusaha harus selayak mungkin memberikan upah kerja kepada karyawan mereka sesuai golongan, jabatan, masa kerja, pendidikan, dan kompetensi. Dan kandidat pelamar juga harus bijak dalam melakukan negosiasi perihal gaji, juga harus mempertimbangkan kelima faktor tersebut.
Demikian adalah skala perhitungan upah kerja yang berdasarkan latar belakang pendidikan formal, yang sesuai dengan permenaker dan UU ketenagakerjaan.
